Robby Effendi
Demokrasi yang Kehilangan Kehadiran
Humaniora | 2026-06-11 00:53:52
Sekilas, demokrasi terlihat baik-baik saja. Pemilu tetap berlangsung, partai politik tetap berkampanye, dan media sosial semakin ramai dari hari ke hari. Namun jika diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang berubah pelan-pelan.
Perubahan itu terasa dalam cara orang berbicara di internet: debat politik yang cepat panas, kebiasaan saling menyela sebelum mendengar, dan linimasa yang penuh komentar tetapi miskin percakapan.
Kita hidup di zaman ketika semua orang bisa terhubung kapan saja. Tetapi anehnya, semakin banyak orang merasa sendirian. Media sosial membuat jutaan orang berbicara bersamaan, namun jarang benar-benar saling mendengarkan.
Ruang publik hari ini terasa bising, tetapi kosong.
Demokrasi memang masih berjalan secara prosedural. Partisipasi politik meningkat, terutama di ruang digital. Anak muda aktif berdiskusi, membuat konten politik, bahkan mengkritik pemerintah. Namun di balik itu, kualitas percakapan publik justru terasa menurun.
Orang lebih cepat marah dibanding memahami.
Psikolog Sherry Turkle menyebut kondisi ini sebagai alone together: bersama-sama, tetapi kesepian. Teknologi membuat manusia terus terkoneksi, tetapi hubungan yang tercipta sering kali dangkal. Kita terbiasa mengetik cepat dan bereaksi cepat, tetapi perlahan kehilangan kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam percakapan.
Di media sosial, perhatian menjadi rebutan utama. Algoritma bekerja mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Karena itu, konten yang paling sering muncul biasanya bukan yang paling mendalam, melainkan yang paling memancing emosi.
Konten yang membuat marah, takut, atau tersinggung lebih mudah menyebar dibanding tulisan yang tenang dan reflektif.
Politik akhirnya ikut bergerak mengikuti logika itu. Semakin emosional sebuah isu, semakin besar peluangnya viral. Politik perlahan berubah menjadi pertunjukan yang mengejar perhatian, bukan lagi adu gagasan.
Fenomena ini terlihat jelas dalam dinamika media sosial beberapa tahun terakhir. Potongan video pendek yang dipisahkan dari konteks sering kali lebih cepat memancing kemarahan publik dibanding penjelasan yang utuh. Tidak jarang seseorang menjadi sasaran hujatan massal hanya karena perbedaan pandangan politik atau potongan pernyataan yang viral.
Budaya digital akhirnya membentuk ruang publik yang sangat reaktif. Orang berlomba memberi komentar tercepat, tetapi semakin sedikit yang berhenti untuk memahami konteks.
Gejala ini juga terlihat setelah Pemilu 2024. Media sosial memang membuka ruang partisipasi yang luas, tetapi pada saat yang sama memperkuat polarisasi. Orang cenderung berkumpul dengan mereka yang sepemikiran, sementara algoritma terus menyodorkan konten yang sesuai dengan keyakinan pengguna.
Akibatnya, ruang diskusi berubah menjadi ruang gema. Kita hanya mendengar suara yang kita sukai dan membaca pendapat yang menguatkan keyakinan sendiri. Perbedaan tidak lagi dipahami sebagai bagian wajar dari demokrasi, melainkan dianggap ancaman.
Dalam beberapa momentum politik terakhir, media sosial juga memperlihatkan bagaimana perbedaan pilihan dapat berubah menjadi permusuhan personal. Ruang komentar dipenuhi ejekan dan pelabelan. Banyak orang akhirnya merasa harus berhati-hati menyampaikan pandangan karena takut diserang secara massal.
Di titik itu, demokrasi mulai kehilangan salah satu fondasi terpentingnya: kemampuan untuk berdialog.
Filsuf Byung-Chul Han pernah menggambarkan masyarakat modern sebagai masyarakat yang kehilangan keheningan. Hidup bergerak terlalu cepat. Semua orang dituntut terus aktif dan terus merespons. Akibatnya, manusia kehilangan ruang untuk berhenti sejenak, merenung, dan benar-benar memperhatikan satu sama lain.
Padahal demokrasi bukan cuma soal kebebasan berbicara. Demokrasi juga membutuhkan kemampuan mendengar, memahami sebelum menghakimi, dan menerima perbedaan tanpa harus saling membenci.
Sayangnya, ruang digital hari ini justru bergerak ke arah sebaliknya. Kemarahan lebih cepat viral dibanding pemikiran yang tenang. Sensasi lebih mudah menyebar dibanding dialog yang sehat.
Karena itu, tantangan demokrasi Indonesia ke depan mungkin bukan hanya menjaga pemilu tetap jujur dan adil. Tantangan yang lebih besar adalah menjaga agar manusia tetap hadir di ruang publik. Hadir untuk mendengar, memahami, dan melihat sesama warga negara bukan sebagai musuh.
Sebab pada akhirnya, demokrasi bukan hanya soal menghitung suara di kotak pemilu. Demokrasi adalah soal apakah manusia di dalamnya masih benar-benar hadir untuk saling mendengar.
Daftar Pustaka
- Han, Byung-Chul. The Disappearance of Rituals: A Topology of the Present. Cambridge: Polity Press, 2020.
- Haidt, Jonathan. The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness. New York: Penguin Press, 2024.
- Turkle, Sherry. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books, 2011.
- Nurdin, Reskiyanti. “Trolls, Disinformasi, dan Strategi Kampanye: Tantangan Demokrasi Digital dalam Pemilu 2024.” Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 6, No. 1, 2024.
- “Media Sosial dan Demokrasi Digital: Opini Publik atau Polarisasi Pasca Pemilu 2024?” Jurnal Riset Komunikasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2024.
- Fukuyama, Francis. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free Press, 1995.
- Norris, Pippa. Why Electoral Integrity Matters. New York: Cambridge University Press, 2014.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
