Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Kayla Prasetya Ramadhani

Ketika Ilmu Harus Membuktikan Nilainya dengan Pertanyaan 'Nanti Jadi Apa?'

Pendidikan dan Literasi | 2026-06-10 16:26:00
Sumber gambar: Fast Company Brasil, diakses melalui Pinterest.

Ada satu pertanyaan yang tampaknya sederhana, tetapi semakin lama rasa-rasanya semakin mengganggu juga. Pertanyaan soal “jurusanmu nanti lulus jadi apa?” atau “itu nanti kerjanya di mana?”, yang cukup sering hadir di ruang keluarga, lingkungan pertemanan, media sosial, bahkan percakapan santai dengan orang yang baru dikenal. Tentu tidak ada yang salah dari pertanyaan tersebut dan sebenarnya tergolong sebagai pertanyaan yang terdengar biasa saja, bahkan sering dianggap sebagai bentuk perhatian, rasa penasaran, atau sebagai upaya untuk membuka topik percakapan. Terlebih, pandangan masyarakat terhadap pendidikan tinggi memang sering diasosiasikan dengan pekerjaan, penghasilan, dan masa depan ekonomi. Namun, di balik pertanyaan tersebut, ada sesuatu yang lebih besar mengenai bagaimana pendidikan dipahami sekarang ini.

Menariknya, pertanyaan-pertanyaan semacam itu jarang muncul dan jarang ditujukan kepada jurusan-jurusan tertentu. Semisal, ketika seseorang mengatakan kalau ia kuliah di kedokteran, teknik informatika, teknik industri, manajemen, atau hukum, masyarakat seperti cenderung langsung tahu dan memiliki bayangan tentang masa depan dari jurusan tersebut. Ada alur kerja yang dianggap jelas, ada posisi sosial yang dianggap mapan, dan legitimasi bahwa ilmu yang dipelajari itu memang “berguna”. Seiring munculnya pertanyaan semacam itu, semakin terlihat bahwa yang sedang diuji bukan hanya pilihan jurusan seseorang, melainkan juga nilai dari suatu bidang pengetahuan itu sendiri. Seolah-olah sebuah ilmu yang namanya baru didengar ini akan dianggap layak dipelajari ketika dengan segera dapat menjelaskan output profesinya dalam satu kalimat singkat yang mudah dikenali publik. Dengan demikian, terlihat bahwa pertanyaan tentang pekerjaan yang segera muncul ini terasa seperti suatu ilmu yang dipelajari itu perlu terlebih dahulu harus membuktikan manfaat keberadaannya.

Ketika Bahkan Jurusan STEM Pun Harus Menjelaskan Dirinya 

Narasi-narasi yang populer sering menggambarkan STEM sebagai rumpun pendidikan yang aman dari pertanyaan mengenai relevansinya. Terlebih pada ruang pendidikan Indonesia, narasi semacam itu terasa sangat cukup nyata. STEM sering diasosiasikan dengan masa depan, inovasi, kemajuan teknologi, pembangunan ekonomi, serta kesiapan kerja yang sudah matang. Gambaran tersebut memang tidak sepenuhnya keliru. Banyak data di internet yang memang menunjukkan bahwa bidang-bidang tertentu dalam STEM memiliki tingkat keterhubungan yang tinggi dengan pasar kerja modern. Terlebih sulit juga membayangkan hidup sekarang ini tanpa teknologi, rekayasa, ilmu kesehatan, atau perkembangan sains. Berdasarkan laporan Future of Jobs dari World Economic Forum (2025), menunjukkan bahwa keterampilan teknis, literasi digital, analisis data, dan kemampuan teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang semakin penting dalam pasar kerja global. Pernyataan tersebut turut memperkuat bagaimana citra pendidikan berbasis sains dan teknologi memiliki posisi yang sangat strategis.

Namun, jika menganggap seluruh jurusan STEM secara otomatis terbebas dari pertanyaan mengenai prospek kerja juga merupakan penyederhanaan. Beberapa jurusan, seperti matematika, misalnya, yang kerap kali dipersempit hanya menjadi “jurusan calon guru matematika.” Atau fisika murni yang tidak jarang dipahami publik sebagai bidang yang masih sulit diterjemahkan menjadi pekerjaan konkret. Bahkan biologi, yang menjadi dasar penting bagi riset kesehatan, genetika, lingkungan, bioteknologi, juga sering dipertanyakan karena jalur kerjanya yang tidak selalu tampak linear.

Dari situasi di atas memperlihatkan sesuatu yang cukup penting, yaitu tidak semua disiplin ilmu itu memperoleh pengakuan publik secara setara, bahkan ketika sama-sama berada dalam wilayah sains dan teknologi. Artinya, persoalannya bukan semata-mata soal STEM versus Soshum (sosial-humaniora), tetapi tampaknya yang sedang bekerja adalah cara masyarakat dalam memberi nilai pada ilmu pengetahuan dan berdasarkan kedekatannya dengan pasar kerja yang mudah dikenali masyarakat. Ketika sebuah disiplin ilmu tidak memiliki representasi pekerjaan yang familiar di mata publik, pertanyaan mengenai relevansinya mulai muncul, terlepas itu berasal dari bidang STEM atau sosial-humaniora. Pada titik ini, terlihat bahwa pendidikan memang sering dipahami sebagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri.

Pendidikan dan Logika Pasar Kerja 

Sulit menyangkal bahwa pendidikan memang merupakan jalur untuk menghubungkan dengan pekerjaan. Tak sedikit orang menempuh pendidikan tinggi dengan harapan memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih stabil, kesempatan sosial yang lebih luas, atau mobilitas kelas yang lebih baik. Harapan-harapan tersebut sepenuhnya masuk akal. Namun, masalah muncul ketika hubungan antara pendidikan dan pekerjaan berubah menjadi hubungan yang terlalu sempit, yang hanya dipahami menjadi jalur menuju industri kerja. Pemikiran seperti itu membuat disiplin ilmu dinilai berdasarkan kedekatannya dengan kebutuhan pasar, seperti seberapa cepat lulusannya terserap kerja, seberapa tinggi gajinya, dan seberapa langsung ia berkontribusi pada produktivitas ekonomi. Kemudian menjadi wajar apabila pertanyaan “nanti jadi apa?” menjadi ukuran utama daripada melalui apa yang sebenarnya dipelajari. Akibatnya, perdebatan mengenai jurusan sering berubah menjadi kompetisi manfaat.

Kemudian terbentuklah fenomena yang cukup terasa dalam lingkungan pendidikan, terlebih di Indonesia, di mana pendidikan sering dikaitkan dengan produktivitas, kompetensi kerja, daya saing global, kebutuhan industri, atau kesiapan dalam menghadapi pasar tenaga kerja. Narasi semacam itu begitu terasa dominan sampai-sampai pertanyaan mengenai makna pendidikan di luar pekerjaan sering terdengar kurang relevan. Data mengenai pendidikan dan pasar kerja memang menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat bukan sesuatu yang sepenuhnya tanpa dasar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan dari tahun 2015-2025, menunjukkan bahwa persoalan pekerjaan setelah pendidikan formal masih menjadi isu nyata di Indonesia. Ketidakpastian lapangan pekerjaan, kompetisi lapangan pekerjaan, dan tekanan ekonomi membuat banyak masyarakat semakin fokus pada pertanyaan tentang prospek lulusan.

Selain itu, banyak dari diskusi global yang memperlihatkan kuatnya orientasi pendidikan terhadap kebutuhan ekonomi dan industri. Bahasa pendidikan mulai dipenuhi dengan istilah seperti employability, competitiveness, skills, market readiness, human capital, dan workforce development. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya dipahami sebagai ruang pembentukan pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk melahirkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam situasi seperti itu, tidak mengherankan apabila pilihan jurusan kemudian dibaca melalui logika keamanan ekonomi. Sejalan dengan yang dikritik oleh Martha Nussbaum dalam tulisannya Education for Profit, Education for Freedoom (2008), jika pendidikan seharusnya tidak hanya bertujuan mencetak pekerja terampil untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga membentuk manusia yang mampu berpikir mandiri dan memiliki kesadaran terhadap keadilan sosial. Masih dengan penulis yang sama dengan judul tulisan berbeda, dalam Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (2010), menunjukkan adanya pergeseran global dalam cara pendidikan dipahami. Pendidikan semakin dipandang sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi dan penyedia tenaga kerja, padahal pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk manusia yang mampu berpikir mandiri, reflektif, dan peka terhadap persoalan keadilan sosial.

Namun, meskipun logika seperti di atas dapat dipahami, tetap ada persoalan lain yang patut dipertanyakan. Ketika pendidikan sekarang ini terlalu didorong untuk membuktikan dirinya melalui logika pekerjaan, apa yang terjadi terhadap bentuk-bentuk pengetahuan yang tidak mudah diterjemahkan menjadi profesi tunggal? Lalu, mengapa ilmu terus-menerus harus dipaksa menjawab pertanyaan “nanti jadi apa?” Dan terakhir, mengapa cara pandang seseorang terhadap suatu ilmu bisa begitu berbeda?

Pada dasarnya, memang setiap disiplin ilmu memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak semuanya menghasilkan profesi yang spesifik, menawarkan jalur karier yang linear, ataupun memperlihatkan dampaknya secara cepat. Namun, perbedaan tersebut tidak membuat nilai suatu ilmu menjadi lebih rendah dan ketidaklinearan tidak selalu berarti ketidakbergunaan.

Lebih dari Sekadar “Nanti Jadi Apa?” 

Pertanyaan “nanti jadi apa?” kemungkinan akan tetap melekat dalam cara masyarakat membicarakan pendidikan. Pertanyaan tersebut lahir dari kecemasan yang nyata, yaitu biaya sekolah sampai kuliah yang semakin tinggi, persaingan kerja yang semakin kompetitif, serta situasi ekonomi yang membuat masa depan terasa makin sulit dipastikan. Dalam situasi seperti itu, wajar apabila pendidikan sering dipandang sebagai investasi untuk memperoleh pekerjaan yang lebih aman dan kehidupan stabil di masa depan.

Ketika nilai suatu jurusan terus-menerus ditentukan melalui prospek kerja yang mudah dijelaskan, ruang untuk melihat fungsi pendidikan yang lebih luas akan mulai menyempit. Ilmu pengetahuan perlahan diposisikan seperti produk yang harus membuktikan kegunaannya melalui angka gaji, tingkat penyerapan industri, atau kejelasan alur profesi. Dari pemikiran tersebut, kemudian pertanyaan tentang apa yang dipelajari, cara berpikir apa yang dibentuk, atau persoalan sosial apa yang sedang dicoba dipahami menjadi kurang mendapat tempat. Padahal, pendidikan tidak hanya menghasilkan pekerja, pendidikan justru membentuk cara manusia membaca dan memahami dunia. Karena dengan pendidikan manusia belajar memahami perubahan sosial, mengenali ketimpangan, mempertanyakan asumsi yang dianggap normal, mencoba dampak teknologi, memahami perbedaan cara hidup, dan melihat bahwa banyak persoalan tidak selalu memiliki jawaban yang sederhana. Kemampuan-kemampuan semacam itu mungkin tidak selalu terlihat secepat profesional atau daftar jabatan kerja, tetapi tetap memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini menjadi semakin relevan di tengah dunia yang bergerak semakin kompleks. Perubahan iklim, transformasi digital, kecerdasan buatan (AI), perbedaan pandangan politik yang makin tajam, disinformasi, krisis kesehatan, hingga ketimpangan ekonomi menunjukkan bahwa kehidupan modern tidak hanya membutuhkan individu yang dapat bekerja secara teknis, tetapi juga individu yang mampu memahami konteks sosial, etika, dan dampak jangka panjang dari perubahan yang terjadi. Pada situasi semacam itu, membicarakan pendidikan hanya melalui bahasa pekerjaan terasa terlalu sempit. Bukan karena pekerjaan tidak penting, melainkan karena manusia tidak hanya hidup sebagai tenaga kerja. Manusia juga hidup sebagai warga masyarakat, pengguna teknologi, pembuat keputusan, anggota komunitas, dan individu yang terus berhadapan dengan persoalan moral, sosial, budaya, serta politik.

Pendidikan yang hanya berfokus pada kesiapan industri dapat berisiko menghasilkan kemampuan teknis yang tinggi tanpa refleksi terhadap dunia tempat kemampuan itu digunakan. Di titik inilah, perdebatan STEM dan sosial-humaniora sebenarnya menjadi tidak penting dan kehilangan relevansinya. Persoalan yang dibawa bukan menentukan mana yang lebih penting, lebih berguna, atau lebih layak diprioritaskan, seolah-olah ilmu pengetahuan itu memiliki kasta. Persoalannya adalah bagaimana berbagai bidang pengetahuan ini dapat membangun pemahaman untuk membaca persoalan yang sama dan dengan cara-cara yang berbeda. Sebagian membantu bagaimana sesuatu dibangun. Sebagian membantu memahami dampak, makna, dan konsekuensi dari apa yang dibangun tersebut.

Karena itu, seharusnya yang mungkin dipertanyakan bukan hanya pilihan jurusan seseorang, tetapi juga asumsi yang diam-diam bekerja di balik pertanyaan “nanti jadi apa?”. Mengapa pendidikan begitu mudah disederhanakan menjadi jalur menuju pasar kerja? Mengapa ilmu sering diminta membuktikan nilainya melalui manfaat ekonomi yang cepat terlihat? Dan mengapa bentuk-bentuk pengetahuan yang tidak memiliki jalur profesi linear lebih cepat mudah dipertanyakan keberadaannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting bukan untuk menolak hubungan antara pendidikan dan pekerjaan, tetapi untuk melihat bahwa dari kedua bidang ilmu tersebut tidak harus dipahami secara sempit.

Pendidikan memang dapat membuka jalan menuju profesi tertentu. Namun, perlu diketahui, bahwa pendidikan juga dapat menjadi ruang untuk membangun rasa ingin tahu, melatih kemampuan berpikir kritis, memperluas cara memahami masyarakat, dan membantu manusia memahami dunia yang terus berubah. Mungkin karena hal itu, pertanyaan tentang pendidikan perlu diperluas lagi, bukan hanya soal jadi apanya saja, tetapi juga pertanyaan soal manusia seperti apa yang sedang dibentuk? pengetahuan seperti apa yang sedang dibangun? dan kemampuan memahami dunia seperti apa yang ingin dihasilkan pendidikan?

Pada akhirnya, pendidikan tidak melulu berkaitan dengan apa yang akan dilakukan seseorang setelah lulus. Pendidikan juga berkaitan dengan bagaimana seseorang memahami dunia yang sedang ia masuki.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan. Diakses 29 Mei 2026, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3OSMy/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-tingkat-pendidikan.html

Nussbaum, M. C. (2008). Education for Profit, Education for Freedoom. Kolkata: Institute of Development Studies Kolkata.

Nussbaum, M. C. (2010). Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton: Princeton University Press.

World Economic Forum. (2025). The Future of Jobs Report 2025. Geneva: World Economic Forum.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image