Arya Wibisana

Turbelensi Ekonomi: Mampukah Kita Bertahan?

Denial selalu menjadi tahap paling berbahaya sebelum krisis. Ketika publik terus diyakinkan bahwa ekonomi baik-baik saja, harga Pertamax justru melonjak lebih dari 32 persen dalam semalam dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Pada saat yang sama, pemerintah masih harus menanggung subsidi Pertalite sekitar Rp8.040 per liter. Di saat negara harus menanggung subsidi energi yang besar, APBN juga menjadi penopang penting bagi keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional melalui pembiayaan peserta PBI. Ketika dua instrumen perlindungan sosial terbesar negara bergantung pada ruang fiskal yang sama. Pertanyaannya adalah berapa lama APBN mampu menanggung semuanya sekaligus. Ini terus menjadi alarm yang seakan menjadi bom waktu bagi fiskal negara.

Pelemahan rupiah, kenaikan harga BBM non-subsidi, dan menyempitnya ruang fiskal sesungguhnya bukan sekadar konsekuensi dari gejolak global. Sebagian persoalan justru lahir dari dalam negeri, terutama ketika negara memikul semakin banyak program strategis dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar tanpa dibarengi kesiapan kelembagaan yang memadai. Dalam ekonomi publik, ancaman terbesar terhadap fiskal bukan hanya defisit, melainkan misallocation of resources, ketika sumber daya yang terbatas dikelola melalui desain kebijakan yang belum matang, koordinasi yang lemah, dan target yang melampaui kapasitas implementasi.

Dalam teori ekonomi kelembagaan, keberhasilan suatu kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kualitas institusi dibanding besarnya anggaran. Negara dapat mengalokasikan ratusan triliun rupiah, tetapi tanpa desain implementasi yang kuat, kebocoran, inefisiensi, dan pemborosan akan menjadi biaya tersembunyi yang menggerus produktivitas ekonomi. Di sinilah letak kekhawatiran terbesar. Indonesia bukan sedang menghadapi krisis karena kekurangan program, melainkan risiko karena terlalu banyak program besar yang berjalan bersamaan di tengah kapasitas birokrasi dan ruang fiskal yang terbatas.

Ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat. Ketika subsidi energi membengkak, ruang fiskal menyusut. Ketika program-program baru membutuhkan pendanaan besar, tekanan terhadap APBN semakin berat. Apabila kondisi tersebut bertemu dengan persepsi publik bahwa pengelolaan kebijakan tidak berjalan efektif, maka yang muncul bukan hanya tekanan ekonomi, melainkan krisis kepercayaan. Pasar tidak menghukum negara karena memiliki banyak program. Pasar menghukum negara ketika melihat ketidaksesuaian antara ambisi kebijakan dan kapasitas pelaksanaannya.

Banyak pihak melihat fenomena ini sebagai konsekuensi normal dari dinamika ekonomi global. Penjelasan tersebut tidak sepenuhnya keliru. Perang dagang dan ketidakpastian geopolitik, memang memberikan tekanan terhadap hampir seluruh negara berkembang. Namun menyalahkan faktor eksternal semata berarti mengabaikan persoalan yang lebih mendasar. Sebab pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, dan tekanan terhadap APBN sesungguhnya bukan penyakit utama. Semua itu hanyalah gejala dari persoalan struktural yang telah lama berkembang di bawah permukaan.

Dalam dunia medis, dokter yang baik tidak berhenti pada demam sebagai diagnosis. Demam hanyalah tanda bahwa tubuh sedang mengalami gangguan yang lebih dalam. Demikian pula dengan rupiah. Ketika nilai tukar berulang kali mendekati titik terlemahnya dalam sejarah, persoalannya bukan terletak pada dolar yang terlalu kuat. Persoalannya adalah mengapa fondasi ekonomi domestik semakin rentan terhadap setiap guncangan eksternal.

Di sinilah letak masalah yang sesungguhnya. Indonesia tidak sedang menghadapi krisis nilai tukar. Indonesia sedang menghadapi krisis kepercayaan terhadap kemampuan fiskal dan tata kelola negara.

Selama bertahun-tahun, pemerintah membanggakan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Namun kualitas pertumbuhan tersebut semakin layak dipertanyakan ketika penerimaan pajak mengalami tekanan, rasio pajak tetap rendah, dan kebutuhan pembiayaan negara terus meningkat. Dalam ekonomi publik, kekuatan fiskal tidak ditentukan oleh seberapa besar Produk Domestik Bruto (PDB) yang dimiliki suatu negara. Kekuatan fiskal ditentukan oleh kemampuan negara mengubah aktivitas ekonomi menjadi penerimaan yang cukup untuk membiayai kewajibannya.

Masalahnya, sebagian besar fiskal Indonesia kini terserap untuk membiayai kewajiban yang terus membesar. Subsidi energi meningkat. Pembiayaan kesehatan meningkat. Bunga utang menyerap porsi yang signifikan dari penerimaan negara. Pada saat yang sama, berbagai program strategis baru diluncurkan dengan kebutuhan anggaran yang tidak kecil.

Persoalan utamanya bukan terletak pada niat baik di balik program-program tersebut. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) lahir dari tujuan yang secara normatif sulit ditolak. Namun dalam ekonomi pembangunan, keberhasilan tidak ditentukan oleh besarnya ambisi, melainkan oleh kapasitas institusi untuk mengeksekusi ambisi tersebut secara efektif.

Pertanyaan yang perlu diajukan bukan apakah program tersebut baik. Pertanyaannya adalah apakah kapasitas fiskal, kualitas birokrasi, mekanisme pengawasan, dan desain implementasinya cukup kuat untuk mengelola ekspansi belanja negara dalam skala sebesar itu.

Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa banyak negara berkembang tidak gagal karena kekurangan ide besar. Mereka gagal karena kemampuan institusinya tidak mampu mengimbangi besarnya agenda yang ingin dijalankan. Ketika terlalu banyak program membutuhkan anggaran besar secara bersamaan, risiko inefisiensi meningkat. Ketika inefisiensi meningkat, produktivitas belanja negara menurun. Ketika produktivitas belanja menurun, utang dan defisit tidak lagi menghasilkan kapasitas ekonomi baru yang memadai. Pada titik itulah negara mulai memasuki jebakan fiskal.

Utang yang ideal adalah utang yang menciptakan sumber pertumbuhan baru. Pelabuhan yang memperkuat ekspor, kawasan industri yang menyerap tenaga kerja, atau infrastruktur yang menurunkan biaya logistik merupakan contoh investasi yang mampu menghasilkan pengembalian ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, ketika pembiayaan negara semakin banyak diarahkan pada program yang manfaat ekonominya sulit diukur dan tidak meningkatkan produktivitas secara langsung, kemampuan utang tersebut untuk membayar dirinya sendiri menjadi semakin terbatas.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya budaya penyangkalan terhadap berbagai sinyal risiko tersebut. Pelemahan rupiah dianggap sekadar dampak eksternal. Tekanan fiskal dipandang sebagai konsekuensi sementara. Defisit dianggap masih aman selama belum melewati batas formal. Padahal sejarah menunjukkan bahwa krisis tidak pernah muncul karena kurangnya data peringatan. Krisis muncul ketika para pengambil kebijakan terlalu lama meyakini bahwa semuanya masih baik-baik saja.

Menuju 2027, ancaman terbesar Indonesia bukanlah resesi mendadak. Ancaman terbesar adalah pertemuan antara turbulensi ekonomi, kerapuhan fiskal, dan menurunnya kepercayaan terhadap kapasitas negara. Ketika masyarakat mulai mengurangi konsumsi, menghabiskan tabungan, dan bergantung pada kredit untuk mempertahankan gaya hidup, sementara negara menghadapi ruang fiskal yang semakin sempit, maka yang sedang terkikis bukan hanya daya beli, melainkan juga optimisme terhadap masa depan.

Seorang pilot yang bertanggung jawab akan memberi tahu penumpang ketika pesawat memasuki wilayah turbulensi. Ia tidak akan berpura-pura bahwa langit cerah demi menjaga ketenangan sesaat. Dalam konteks ekonomi, kejujuran terhadap risiko adalah prasyarat utama untuk mencegah krisis yang lebih besar.

Sebab bahaya terbesar bagi Indonesia hari ini bukanlah pelemahan rupiah atau kenaikan BBM. Bahaya terbesar adalah ketika berbagai indikator telah menunjukkan adanya tekanan, tetapi kita masih menganggapnya sebagai gangguan sementara, bukan sebagai tanda bahwa fondasi ekonomi sedang membutuhkan koreksi yang serius.

Pada akhirnya, persoalan terbesar Indonesia hari ini bukanlah pelemahan rupiah, kenaikan harga BBM, atau tekanan terhadap APBN. Persoalan terbesar justru terletak pada kecenderungan untuk melihat gejala tanpa menyentuh akar masalahnya. Ketika kurs melemah, perhatian tertuju pada dolar. Ketika subsidi membengkak, perhatian tertuju pada harga energi. Ketika penerimaan negara tertekan, perhatian tertuju pada kondisi global. Padahal berbagai indikator tersebut sesungguhnya sedang menyampaikan pesan yang sama bahwa fondasi fiskal dan kapasitas tata kelola negara membutuhkan pembenahan yang serius.

Dalam dunia kedokteran, tidak ada dokter yang baik yang akan mengatakan pasien sehat ketika hasil pemeriksaannya menunjukkan gejala penyakit. Menenangkan pasien dengan informasi yang tidak utuh mungkin menciptakan rasa aman sesaat, tetapi justru memperbesar risiko di kemudian hari. Prinsip yang sama berlaku dalam ekonomi. Negara tidak membutuhkan narasi yang membuat semua orang merasa nyaman. Negara membutuhkan keberanian untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya, termasuk berbagai risiko yang sedang dihadapi.

Karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan restorasi kepercayaan. Komunikasi publik harus berangkat dari data yang objektif, bukan dari kebutuhan membangun optimisme semata. Masyarakat jauh lebih siap menghadapi tantangan ketika mereka memperoleh gambaran yang jujur mengenai kondisi ekonomi daripada ketika mereka terus diyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja.

Langkah kedua adalah mengembalikan disiplin fiskal sebagai prioritas utama. Seluruh program strategis yang membutuhkan pembiayaan besar perlu dievaluasi berdasarkan dampak ekonominya, bukan hanya nilai politik atau popularitasnya. Program yang belum memiliki kesiapan kelembagaan, model pembiayaan yang jelas, atau ukuran keberhasilan yang terukur perlu ditinjau ulang sebelum diperluas. Dalam situasi fiskal yang semakin sempit, setiap rupiah anggaran harus menghasilkan produktivitas yang nyata.

Langkah ketiga adalah menggeser orientasi belanja negara dari konsumsi menuju peningkatan kapasitas produksi. Anggaran yang tersedia harus lebih banyak diarahkan pada sektor yang mampu menciptakan nilai tambah jangka panjang seperti pendidikan berkualitas, riset dan inovasi, industrialisasi berbasis teknologi, hilirisasi yang berorientasi ekspor, serta pembangunan logistik yang menurunkan biaya ekonomi nasional. Pertumbuhan yang berkelanjutan hanya dapat lahir dari produktivitas, bukan dari konsumsi yang terus disubsidi.

Langkah keempat adalah memperkuat basis penerimaan negara. Rasio pajak yang masih rendah menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Indonesia belum sejalan dengan ambisi pembangunannya. Reformasi administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, serta pemberantasan kebocoran penerimaan harus menjadi agenda yang lebih mendesak daripada sekadar mencari sumber utang baru.

Sementara itu, masyarakat juga perlu bersiap menghadapi periode ketidakpastian yang kemungkinan masih berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Meningkatkan dana darurat, mengurangi utang konsumtif, memperkuat keterampilan yang relevan dengan perubahan ekonomi, dan membangun sumber pendapatan alternatif merupakan langkah rasional yang dapat dilakukan di tingkat rumah tangga.

Turbulensi ekonomi bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Yang berbahaya adalah ketika turbulensi datang tetapi seluruh penumpang diyakinkan bahwa cuaca masih cerah. Sebab sejarah menunjukkan bahwa negara yang mampu melewati krisis bukanlah negara yang tidak memiliki masalah, melainkan negara yang cukup jujur untuk mengakui masalahnya dan cukup berani untuk memperbaikinya sebelum terlambat!

Terpopuler di

Ketika Kritik Mahasiswa Dipandang sebagai Ancaman

Fenomena 'Bahasa Jaksel': Gejala Kemunduran Berbahasa atau Evolusi Alami Komunikasi?

Polemik Seleksi Paskibraka 2026: Ketika Satu Sudut Pandang Mendominasi Opini Publik

Strategi Negosiasi dalam Menyelesaikan Konflik Organisasi

Maryam: Ketika Iman Menjadikan Seseorang Asing di Negerinya Sendiri

Di Balik Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas