Sudarnanto,S.E
Kritik Itu Pilar Demokrasi, Bukan Pemicu Ketidakstabilan
Politik | 2026-05-26 08:49:08
*Kritik Itu Pilar Demokrasi, Bukan Pemicu Ketidakstabilan*
*BOJONEGORO* – Di ruang publik , kritik terhadap kebijakan pemerintah dan rencana demo kembali mengemuka. Isu berkisar dari program PSN " Proyek Strategis Nasional" anggaran Serta pelemahan nilai rupiah terhadap dolar.
Perdebatan ini sehat. Dalam demokrasi, kritik bukan gangguan. Ia adalah mekanisme kontrol agar kekuasaan tidak melenceng dari kepentingan publik.
Kritik: Fungsi Kontrol, Bukan Perlawanan
Sistem demokrasi dirancang dengan asumsi sederhana: manusia dan lembaga bisa salah. Kritik publik, media, dan partai oposisi berfungsi sebagai rem dan pengarah.
Tanpa kritik, kebijakan berjalan tanpa umpan balik. Tanpa kritik, anggaran bisa tersalur tanpa bisa diuji efektivitasnya. Tanpa kritik, pejabat merasa tidak perlu menjelaskan kepada rakyat.
Fungsinya jelas: memastikan pemerintahan tetap berada di rel konstitusi, akuntabel, dan responsif. Ini yang membedakan demokrasi dengan sistem tertutup.
Batasnya Ada di Konstitusi
Namun kritik punya batas. Batas itu adalah hukum dan legitimasi pemerintahan yang sah.
Kritik yang sehat mempersoalkan kebijakan, data, dan proses. Ia menuntut transparansi, perbaikan, dan evaluasi terbuka. Tujuannya memperkuat pemerintahan agar lebih efektif, bukan melumpuhkannya.
Kritik yang melampaui batas adalah yang bertujuan menumbangkan pemerintahan resmi di luar mekanisme konstitusional. Itu bukan lagi kontrol, tapi destabilisasi. Dan pengalaman di banyak negara menunjukkan, yang rugi akhirnya adalah rakyat biasa.
Jalan Tengah untuk Indonesia 2026
Indonesia menghadapi tantangan nyata: inflasi, daya beli, dan ekspektasi publik serta harga dolar yang naik. Di kondisi ini, ruang kritik harus tetap terbuka, tapi diarahkan pada solusi.
Contohnya sederhana. Saat ada program PSN atau program MBG, publik berhak bertanya: anggarannya dari mana, siapa yang menerima, apa dampaknya 6 bulan ke depan. Pemerintah dan partai berhak menjawab dengan data.
Debat terjadi di level fakta dan kebijakan, bukan di level “gulingkan” atau “pertahankan mati-matian”.
Demokrasi Indonesia akan kuat kalau dua hal ini berjalan bersamaan: publik yang berani mengkritik dengan fakta, dan pemerintah yang berani menjawab dengan transparansi.
Kritik menjaga pemerintah tetap jujur. Pemerintahan yang stabil menjaga kritik tetap punya tempat untuk didengar. Keduanya tidak berlawanan. Keduanya saling menjaga.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
