mersya ecay14

Menangis di Lumbung Pabrik: Ketika Serang tak Lagi Banten Jawara Kerja

Kebijakan | 2026-05-21 20:42:45

 

Fenomena pemutus Hubungan Kerja (PHK) di Banten merupakan isu yang cukup kompleks karena wilayah ini merupakan salah satu hub industri terbesar di Indonesia. Jika melihat situasi terkini, ada beberapa faktor krusial yang membentuk opini publik dan kacamata ekonomi terhadap situasi di sana. Banyak perusahaan di sektor padat karya, terutama alas kaki dan tekstil di wilayah Tangerang dan Serang memilih untuk merelokasi pabrik mereka ke jawa Tengah. Alasannya klasik: perbedaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang cukup signifikan.

Opini yang berkembang adalah Banten sedang mengalami masa transisi dari industri padat karya ke industri yang lebih padat modal atau teknologi. Sebagai wilayah yang mengandalkan manufaktur berorientasi ekspor, Banten sangat rentan terhadap penurunan permintaan dari pasar Barat (AS dan Eropa). Ketika daya beli global menurun, volume produksi dipangkas, dan efisiensi melalui PHK sering kali menjadi jalan terakhir yang diambil manajemen perusahaan.

Berdasarkan data terbaru dari kementrian ketenagakerjaan (Kemanker) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat, Banten secara konsisten menempati posisi 3 besar nasional dalam jumlah kasus PHK. Tahun 2025 menjadi tahun yang cukup berat bagi sektor manufaktur di Banten, terutama di Kabupaten Tangerang. Total PHK di provinsi Banten (Januari-November 2025), tercatat mencapai 9.216 tenaga kerja. Fokus pada wilayah kabupaten tangerang terjadi lonjakan hampir 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

Data disnaker Kabupaten Tangerang mencatat 9.776 pekerja terkena PHK sepanjang 2025 (naik dari 5.058 pada 2024). Efesiensi perusahaan mendominasi alasan PHK (Sekitar 7.007 pekerja), disusul oleh penutupan perusahaan dan restrukturisasi. Masalah PHK dan turunnya daya beli ini bukan sekadar angka di berita, tapi alarm bahaya bagi ekonomi kita.

Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan bantuan tunai. Perlu ada kebujakan politik yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja baru di sektor hijau atau digital, serta pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang mau mempertahankan karyawannya. Jika kelas menengah kita tumbang, mesin utama ekonomi Indonesia akan berhenti berputar.