M rafli Descariano fajar

Menjahit Retakan Banten: Politik Pembangunan yang tak Boleh Pilih Kasih

Politik | 2026-05-11 08:38:31

Menjahit Retakan Banten: Politik Pembangunan yang Tak Boleh Pilih Kasih Banten sering kali disebut sebagai "pintu gerbang internasional" Indonesia karena keberadaan Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak. Namun, jika kita membedah isi perut provinsi ini, akan terlihat sebuah kontradiksi yang menyakitkan. Di satu sisi, kita melihat hutan pabrik dan gemerlap kota mandiri di Tangerang Raya; di sisi lain, kita melihat jalanan rusak dan potret kemiskinan ekstrem di pelosok Lebak dan Pandeglang. tantangan terbesar politik Banten pada saat ini: Ketimpangan yang terstruktur.

Politik "Utara-Sentris"Selama ini, kebijakan politik dan ekonomi di Banten tampak sangat bias ke wilayah Utara. Investasi besar-besaran mengalir ke Cilegon dengan industri bajanya, atau ke Tangerang dengan sektor jasa dan propertinya. Hal ini logis secara bisnis, namun berisiko secara politik dan sosial.Ketika kue pembangunan hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah yang dekat dengan Jakarta, maka masyarakat di Banten Selatan akan terus merasa dianaktirikan.

Perasaan "menjadi warga kelas dua" inilah yang sering kali dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memicu isu pemekaran wilayah (seperti wacana Provinsi Tangerang Raya atau Kabupaten Cilangkahan) sebagai bentuk protes terhadap distribusi kesejahteraan yang tidak merata.Setiap menjelang Pilkada, para kandidat selalu datang ke Selatan dengan janji-janji manis tentang perbaikan infrastruktur. Namun, pembangunan di Banten sering kali terhambat oleh mentalitas birokrasi yang masih terjebak dalam praktik "proyekisme".

Pembangunan jalan, sekolah, dan puskesmas di wilayah terpencil sering kali berkualitas rendah karena anggaran yang "terpangkas" di tengah jalan. Politik Banten ke depan membutuhkan pemimpin yang berani melakukan audit ketat dan memastikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar sampai ke aspal jalan di desa-desa Pandeglang, bukan menguap di laci kantor dinas.Pembangunan yang berkeadilan di Banten bukan tentang membangun mal di Lebak, tapi tentang memastikan petani di sana punya akses jalan yang layak untuk menjual hasil buminya tanpa harus tercekik ongkos angkut."Menuju Politik Berbasis Solusi Masyarakat Banten kini semakin cerdas.

Mereka mulai jenuh dengan politik identitas atau sekadar pamer kedekatan dengan tokoh agama dan jawara. Yang dibutuhkan sekarang adalah Politik Teknokratik yang mampu menjawab: Bagaimana mengintegrasikan sektor industri di Utara dengan potensi pertanian dan pariwisata di Selatan? Bagaimana menciptakan lapangan kerja bagi ribuan lulusan SMK di Banten agar tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri?

Bagaimana digitalisasi birokrasi bisa memangkas celah korupsi yang selama ini menjadi penghambat utama kemajuan provinsi? Politik Banten harus bergeser dari sekadar perebutan kursi kekuasaan menjadi ajang perlombaan ide untuk menyatukan dualisme ekonomi ini. Banten tidak akan pernah benar-benar kuat jika hanya satu kakinya (Utara) yang melangkah maju, sementara kaki lainnya (Selatan) masih terbelenggu keterbelakangan.Pemimpin Banten selanjutnya memiliki tugas sejarah yang berat: meruntuhkan tembok ketimpangan tersebut dan membuktikan bahwa kesejahteraan adalah hak bagi seluruh warga, dari pesisir Sawarna hingga pinggiran Tangerang

penulis : mochamad rafli descariano fajar

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang Kampus Serang