SABILLAH FIRDA MAHARANI MALAWAT
Korupsi Chromebook: Mengapa E-Katalog Masih Bisa Diakali?
Hukum | 2026-05-12 00:31:06
JAKARTA - Kasus korupsi Chromebook yang melibatkan sistem pengadaan digital mengungkap bahwa transparansi seringkali hanya menjadi bungkus, sementara isinya tetap transaksi. Meskipun sudah memakai E-Katalog, vonis korupsi Chromebook ini membuktikan adanya celah besar yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Bayangkan E-Katalog seperti aplikasi belanja online yang khusus dipakai oleh pemerintah. Seharusnya di sistem ini, pejabat tinggal memilih barang yang termurah dan terbaik. tetapi ada hal lain yang terjadi:
- Harga yang "Dinaikan" : jadi harga laptop yang harusnya cuman 5 juta, di E-Katalog harganya 10 juta. Karena harganya sudah tercantum di situs resmi, perjabat bagian pengadaan merasa "aman" membelinya, padahal dilihat dari harganya saja sudah tidak masuk akal
- Barang Spek Rendah: yang dimana di kontrak tertulis laptop yang dibeli adalah spek yang bagus tetapi saat datang laptopnya lemot dan tidak bagus.
Mencegah Korupsi Chromebook: Belajar dari Standar OECD
Jika di bandingkan dengan negara negara maju, ada perbedaan dalam cara mereka menajaga sistem belanja digitalnya:
- Di Indonesia: Kita terlalu fokus pada "kertas". Selama dokumennya lengkap dan ada di sistem, dianggap beres. Kita sering lupa mengecek siapa sebenarnya pemilik perusahaan di balik layar.
- Di Luar Negeri (Standar OECD): Mereka menggunakan teknologi untuk melacak siapa pemilik aslinya. Kalau ada lima perusahaan yang ikut lelang tapi ternyata pemiliknya satu orang yang sama, sistem akan langsung memberikan peringatan otomatis. Mereka tidak hanya mengandalkan kejujuran manusia, tapi kekuatan data.
Dalam vonis kasus Chromebook, hakim biasanya hanya menghukum penjara. Tetapi para ahli hukum menjelaskan kalau hukum penjara saja tidak cukup. Karena korupsi yang dilakukan dibidang pendidikan akan berdampak pada generasi indonesia yang akan datang.
Akar Masalah Celah Korupsi Chromebook di E-Katalog.
Karena permainan antara para pejabat dan para vendor nakal, dengan modus vendor sengaja mendaftarkan barang dengan harga selangit setelah sebelumnya melakukan kesepakatan di bawah meja agar produk mereka dipilih. Dan kelemahan lainnya adalah fitur E-Katalog ini dianggap kurang pintar, karena belum ada fitur yang mampu memberikan peringatan jika ada harga barang yang melambung tinggi di atas harga pasar. Hal tersebut membuat celah korupsi ini terbuka lebar bagi para pejabat dalam mengambil keuntungan.
Pada akhirnya, korupsi pengadaan digital bukan sekadar soal angka kerugian negara di atas kertas. Di balik tiap rupiah yang dikorupsi dari proyek Chromebook, ada hak ribuan siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak yang sedang dikhianati.
Digitalisasi hanyalah alat; tanpa integritas manusia di baliknya, kecanggihan sistem hanya akan menjadi cara baru untuk melakukan dosa lama. Mari berharap vonis Chromebook ini menjadi titik balik agar teknologi benar-benar digunakan untuk mencerdaskan bangsa, bukan untuk menggendutkan kantong pribadi.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
