Leo Saripianto

Coretax: Lompatan Digital atau Labirin Baru bagi Wajib Pajak?

Dunia perpajakan Indonesia baru saja membuka lembaran sejarah baru. Per 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengoperasikan Coretax Administration System (CAS) sebuah sistem "super app" yang digadang-gadang sebagai tulang punggung baru administrasi negara. Proyek ambisius yang memakan waktu bertahun-tahun ini bukan sekadar pembaruan perangkat lunak biasa; ia adalah manifestasi dari reformasi birokrasi yang ingin memutus rantai kerumitan masa lalu. Namun, pertanyaan besar yang menggantung di benak jutaan wajib pajak adalah: Apakah sistem canggih ini benar-benar memudahkan, atau justru menjadi labirin digital baru yang membingungkan?

Selamat Tinggal Fragmentasi

Selama bertahun-tahun, wajib pajak Indonesia hidup dalam ekosistem digital yang terfragmentasi. Ingin lapor SPT? Buka DJP Online. Ingin buat faktur? Buka e-Faktur. Ingin bayar? Buat kode billing di kanal yang berbeda. Belum lagi urusan NPWP yang dulu seringkali tidak sinkron dengan NIK. Ketidakefisienan ini seringkali menjadi "biaya tambahan" berupa waktu dan energi yang terbuang.

Coretax hadir dengan filosofi one-stop application. Logikanya sederhana namun revolusioner: satu akun untuk semua urusan. Melalui Taxpayer Account Management, setiap individu kini memiliki semacam "buku tabungan" pajak. Kita bisa melihat riwayat pembayaran, utang pajak, hingga status kepatuhan dalam satu layar. Fitur pre-populated (data yang sudah terisi otomatis) pada SPT juga menjadi dambaan. Bayangkan, Anda tidak perlu lagi menginput manual satu per satu bukti potong dari pemberi kerja; data tersebut sudah "terparkir" rapi di draf laporan Anda. Secara teoretis, ini adalah kemenangan besar bagi efisiensi.

Antara Kecanggihan dan Kesiapan Literasi

Namun teknologi tidak pernah hadir di ruang hampa. Efektivitas sebuah sistem sangat bergantung pada penggunanya. Di sinilah tantangan sesungguhnya muncul. Indonesia adalah negara dengan spektrum literasi digital yang sangat lebar. Di satu sisi, kita memiliki kaum urban yang fasih bertransaksi cashless. Di sisi lain, kita memiliki jutaan pelaku UMKM dan wajib pajak di daerah pelosok yang mungkin masih kesulitan melakukan validasi data secara mandiri.

Transisi dari sistem lama ke Coretax menuntut kurva pembelajaran yang tidak sebentar. Bagi sebagian orang, antarmuka baru bisa terasa mengintimidasi. Istilah-istilah teknis yang terintegrasi dan prosedur keamanan yang lebih ketat (seperti autentikasi ganda) memang diperlukan untuk keamanan data, namun bagi orang awam, hal ini bisa menjadi barisan hambatan baru. Apakah masyarakat mudah menggunakannya? Jawabannya: Bergantung pada seberapa kuat pendampingan yang diberikan pemerintah.

Kemudahan penggunaan (usability) bukan hanya soal desain tombol yang cantik, tapi soal empati sistem terhadap keterbatasan pengguna. Jika Coretax masih sering mengalami down saat beban puncak (seperti musim lapor SPT Maret-April), maka klaim "mudah" akan luntur seketika berganti menjadi keluhan di media sosial.

Transparansi: Pisau Bermata Dua

Salah satu keunggulan Coretax adalah integrasi data yang sangat masif, termasuk sinkronisasi penuh antara NIK dan NPWP. Bagi pemerintah, ini adalah alat pengawasan yang sangat tajam. Bagi masyarakat, ini berarti transparansi total. Tidak ada lagi celah untuk menyembunyikan aset atau penghasilan karena sistem mampu melacak jejak finansial dengan lebih presisi.

Dalam perspektif keadilan sosial, ini adalah kabar baik. Mereka yang selama ini "bermain di bawah radar" akan terdeteksi, sehingga beban pajak tidak hanya ditanggung oleh kelompok itu-itu saja (Wajib Pajak yang patuh). Namun transparansi ini juga menimbulkan kecemasan terkait keamanan data pribadi. Di tengah maraknya isu kebocoran data di tanah air, meyakinkan masyarakat bahwa data finansial mereka aman di dalam "benteng" Coretax adalah pekerjaan rumah yang sangat berat bagi DJP. Masyarakat akan merasa mudah dan nyaman menggunakan sistem ini hanya jika mereka merasa aman.

Harapan pada Wajah Baru Pelayanan

Coretax harus dipandang sebagai jembatan, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi demi pembangunan nasional. Jika sistem ini benar-benar berjalan sesuai rencana, petugas pajak tidak lagi sibuk dengan urusan administratif manual yang membosankan. Mereka bisa beralih fungsi menjadi konsultan atau edukator yang membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya.

Masyarakat akan merasa dimudahkan jika Coretax mampu memangkas sengketa pajak yang seringkali muncul akibat kesalahan administrasi. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, risiko kesalahan manusia (human error) bisa diminimalisir. Inilah yang kita harapkan: hubungan antara negara dan warga yang tidak lagi didasari oleh rasa takut akan denda, melainkan oleh kemudahan sistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Mengawal Transformasi

Jadi, apakah Coretax mudah digunakan? Pada fase awal ini kita mungkin akan mendengar banyak keluhan, sebuah hal yang wajar dalam setiap migrasi sistem besar. Namun kemudahan itu adalah target yang harus terus dikejar melalui evaluasi terus menerus. DJP tidak boleh antikritik jika sistem mengalami bug atau dianggap terlalu rumit oleh pelaku usaha kecil.

Coretax adalah investasi besar bangsa ini. Keberhasilannya tidak diukur dari seberapa canggih baris kode di dalamnya, melainkan dari seberapa sedikit masyarakat harus bertanya "bagaimana cara pakainya?" di kantor pajak. Mari kita kawal transformasi ini dengan sikap kritis namun optimistis. Sebab, pada akhirnya, administrasi pajak yang modern adalah cermin dari bangsa yang ingin maju dan bermartabat.

---

Terpopuler di

Gerhana Matahari dan Pentingnya Berpikir Ilmiah

Di Bawah Langit Uhud: Meraba Jejak Pengorbanan dan Penjagaan Spiritual

Krisis Tata Kelola dan Etika Profetik: Membaca Arah Pemerintah di Tengah Ujian Kepercayaan Publik

MBG, KRL Commuter Line, dan Bus Trans

Anggaran Produksi di Era Digital: Antara Peluang Viral dan Risiko Overproduksi

Pentingnya Anggaran Produksi dalam Mencapai Efisiensi Operasional Perusahaan