Aulia Ainun Nafisah
Ekonomi Indonesia di Tengah Badai Global: Stabil, Tapi Belum Tentu Adil!
Ekonomi Syariah | 2026-04-15 22:42:18
(Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam Sidang Kabinet Paripurna.)
Di tengah guncangan ekonomi global saat ini mulai dari inflasi tinggi, konflik geopolitik, hingga perlambatan pertumbuhan dunia. Indonesia justru sering disebut sebagai negara dengan ekonomi yang “masih kuat”. Namun, benarkah pernyataan ini sepenuhnya tepat? Ataukah hanya gambaran sebagian dari realitas yang lebih kompleks? Tulisan ini dari pertanyaan: menguji apakah kekuatan ekonomi Indonesia benar adanya, sekaligus melihat celah yang masih perlu diperbaiki, dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi.
Secara makro, ternyata ada alasan kuat mengapa Indonesia dinilai relatif tangguh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mampu bertahan di kisaran 5%, bahkan saat banyak negara mengalami perlambatan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam berbagai forum ekonomi dan sidang kabinet, yang menekankan bahwa konsumsi domestik menjadi penopang utama stabilitas ekonomi nasional. Lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga, sehingga ketika permintaan global melemah, ekonomi dalam negeri tetap bergerak.
Selain itu, kebijakan pemerintah dalam menjaga inflasi dan daya beli juga cukup agresif. Bantuan sosial, subsidi energi, serta keterlibatan pasar menjadi bukti nyata peran negara. Dalam konteks ini, terlihat upaya menerapkan sila ke-5 Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga pelindung bagi masyarakat rentan agar tidak terlalu terdampak masalah global ini.
Namun, jika diperhatikan lebih dalam, narasi “ekonomi kuat” ini tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan. Kekuatan tersebut lebih banyak tercermin dalam indikator makro, bukan mikro. Faktanya, masih banyak masyarakat yang merasakan tekanan ekonomi, terutama akibat kenaikan harga bahan pokok dan biaya hidup. Data menunjukkan bahwa daya beli kelompok menengah ke bawah belum sepenuhnya pulih, bahkan cenderung tergerus inflasi.
Di sinilah pentingnya melihat dari perspektif lain. Beberapa ekonom menilai bahwa ketahanan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh sektor informal yang besar. Banyak masyarakat bertahan dengan usaha kecil, pekerjaan lepas, atau ekonomi berbasis komunitas. Ini memang mencerminkan nilai gotong royong yang sejalan dengan sila ke-3 Pancasila, Persatuan Indonesia. Namun di sisi lain, dominasi sektor informal juga menandakan belum optimalnya penciptaan lapangan kerja formal yang stabil dan layak.
Contoh nyata dapat dilihat pada pelaku UMKM yang mampu bertahan melalui digitalisasi. Program pemerintah yang mendorong transformasi digital membuka peluang baru, tetapi tidak semua pelaku usaha memiliki akses dan kemampuan yang sama. Artinya, masih ada kesenjangan yang perlu dijembatani agar pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif.
Lalu, apakah ekonomi Indonesia benar-benar kuat? Jawabannya: ya, tetapi belum sepenuhnya merata. Kekuatan tersebut nyata di tingkat makro, namun belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, ekonomi Indonesia kuat, tetapi belum adil.
Solusinya jelas tidak sederhana, tetapi bukan berarti tidak ada. Pemerintah perlu lebih fokus pada: memperkuat daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, memastikan distribusi bantuan sosial tepat sasaran, serta memperluas akses UMKM terhadap teknologi dan pembiayaan.
Lebih dari itu, pembangunan ekonomi harus kembali pada makna Pancasila tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan.
Pada akhirnya, narasi “ekonomi kuat” seharusnya tidak membuat kita cepat puas. Justru, ini adalah momentum untuk berbenah. Kekuatan ekonomi yang sejati bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi tentang sejauh mana kesejahteraan itu dirasakan secara merata. Jika nilai-nilai Pancasila benar-benar dijadikan pedoman, maka ekonomi Indonesia tidak hanya akan kuat menghadapi krisis global, tetapi juga adil bagi seluruh rakyatnya.
Daftar Pustaka:
- Badan Pusat Statistik. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Indikator Sosial.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). Siaran Pers dan Paparan Menteri Koordinator Perekonomian.
- Bank Indonesia. (2024). Laporan Kebijakan Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan.
- World Bank. (2024). Indonesia Economic Prospects Report.
- International Monetary Fund. (2024). World Economic Outlook.
- OECD. (2023). Economic Survey of Indonesia.
- Artikel dan pemberitaan ekonomi dari media nasional (2024–2025) terkait kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi Indonesia.
Penulis: Aulia Ainun Nafisah
Dosen Pengampu: Cucu Sutrisno, S.Pd.,M.Pd.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
