Anidah
Cadangan Minyak Mengkhawatirkan, Kemandirian Energi Indonesia Dipertanyakan
Info Terkini | 2026-04-15 09:35:13
Cadangan Minyak Mengkhawatirkan, Kemandirian Energi Indonesia Dipertanyakan
Banyak dari kita terkejut saat tahu bahan bakar minyak (BBM) Indonesia hanya mampu bertahan 23 hari saja di tengah perang AS-Israel dengan Iran. Indonesia menjadi negara dengan cadangan terendah di ASEAN. Dalam catatan Bloomberg, cadangan BBM kita masih kalah dari Malaysia (30 hari), Myanmar (40 hari), Filipina (51 hari) dan Thailand (60 hari), dan Singapura (90 hari), bahkan kalah jauh dari Si Bungsu Timor-Leste (120 hari). Rendahnya cadangan BBM tak lepas dari kapasitas fasilitas penyimpanan yang masih terbatas.
Cadangan BBM nasional sangat penting untuk menunjang denyut nadi ekonomi, apalagi di tengah lonjakan harga dan terganggunya lalu lintas BBM akibat penutupan Selat Hormuz. Sayangnya Indonesia masih sangat bergantung pada BBM impor. Total kapasitas produksi gabungan dari enam kilang minyak Pertamina hanya mampu menghasilkan 424 juta barel per tahun, belum dapat menutupi konsumsi nasional yang mencapai 505 juta barel per tahun. Selisihnya 81 juta barel harus dipenuhi dari impor.
Telah lama penambahan kilang minyak baru hanya menjadi wacana saja, menandakan negara ini abai terhadap pentingnya kemandirian energi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyinggung soal lambannya Pertamina mengurus pembangunan kilang baru.
Sebagian besar konsumsi BBM nasional digunakan untuk sektor transportasi (49%) dan industri (34%). Dua sektor ini menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi. Sedikit saja pasokan BBM impor tersendat, efek dominonya akan langsung terasa hingga ke hilir berupa naiknya harga komoditas dan barang-barang karena naiknya biaya transportasi dan biaya produksi.
Energi: Alat Politik dan Kekuasaan
BBM bukanlah komoditas biasa. Sejarah hingga perkembangan politik global saat ini membuktikan penguasaan pada komoditas ini mampu membentuk tatanan geopolitik dunia. Kendali atas produksi, distribusi, hingga perdagangannya berkorelasi dengan kekuasaan dalam percaturan politik global. Perang antara AS-Israel dengan Iran turut memperkuat hal tersebut. Kekuasaan atas Selat Hormuz memberi posisi tawar penting, karena merupakan jalur vital bagi 20% minyak dunia.
Pasar BBM ditentukan lewat proyeksi ke depan, artinya pembentukan harga tidak ditentukan dari pasokan dan permintaan saat ini, melainkan juga ekspektasi apa yang mungkin terjadi ke depan. Harga BBM bersifat global, jika terjadi ketidakstabilan politik di satu wilayah bisa berpengaruh pada ekonomi di seluruh dunia. Sehingga bagi negara importir BBM seperti Indonesia, akan selalu berada dalam kondisi rentan akibat pergolakan politik global.
Pasca serangan AS-Israel ke Iran, harga minyak mentah menembus hingga US$100 per barel. Lonjakan harga ini sangat memukul ekonomi Indonesia, membuat defisit APBN 2026 semakin besar karena disusun dengan asumsi harga minyak mentah 70 dollar AS per barel. Tanpa persiapan jangka panjang, mustahil Indonesia akan baik-baik saja.
Kemandirian Energi Tanpa Arah
Di balik persoalan terbatasnya cadangan dan kapasitas kilang, masalah yang lebih mendasar adalah lemahnya kemandirian energi Indonesia. Ketergantungan pada impor tidak hanya terjadi pada BBM, tetapi juga pada teknologi, pembiayaan, dan bahkan tata kelola sektor energi itu sendiri. Dalam konteks ini, arah kebijakan energi terbarukan pun masih terlihat belum konsisten dan belum memberikan sinyal kuat bagi transformasi jangka panjang. Target bauran energi kerap berubah, implementasi di lapangan berjalan lambat.
Di sisi lain, peran swasta justru semakin dominan melalui berbagai skema perizinan dan kerja sama pengelolaan sumber daya energi. Dominasi ini, tanpa penguatan peran negara sebagai pengendali strategis, berisiko membuat pengelolaan energi lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek ketimbang ketahanan nasional. Akibatnya justru memperpanjang ketergantungan dan memperlemah posisi Indonesia dalam menghadapi gejolak energi global. Ketergantungan pada swasta asing juga memperdalam ketergantungan teknologi dan pembiayaan.
Lebih jauh lagi, dominasi swasta asing juga membawa konsekuensi struktural yang tidak sederhana. Dalam banyak kasus, skema kontrak kerja sama menempatkan negara lebih sebagai regulator dan penerima bagi hasil, sementara kendali operasional, teknologi, hingga keputusan investasi berada di tangan korporasi. Akibatnya, orientasi pengelolaan energi cenderung mengikuti logika korporasi global, yaitu efisiensi biaya dan pengembalian modal secepat mungkin, bukan ketahanan pasokan jangka panjang. Dalam situasi krisis, perusahaan-perusahaan ini juga memiliki fleksibilitas untuk mengalihkan pasokan ke pasar yang lebih menguntungkan secara komersial, sehingga kepentingan domestik berpotensi terpinggirkan.
Hal ini berpotensi merugikan kepentingan nasional, baik dari sisi penerimaan negara, penguasaan cadangan, maupun kontrol atas infrastruktur strategis. Jika tren ini terus berlanjut tanpa koreksi kebijakan yang tegas, maka alih-alih membangun kedaulatan energi, Indonesia justru berisiko memperdalam ketergantungan baru pihak eksternal yang menguasai rantai nilai energi dari hulu hingga hilir. Dalam konteks ketidakpastian geopolitik global, situasi ini jelas menjadi kerentanan strategis yang tidak bisa diabaikan.
Dalam pandangan Islam, energi adalah sumber daya alam yang wajib dikuasai pengelolaannya oleh negara untuk dikembalikan kepada publik. Energi dalam bentuk BBM atau EBT merupakan modal dasar penggerak roda ekonomi, jika modal ini dapat diakses secara murah dan mudah ekonomi akan terdongkrak naik yang berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat banyak. Sebaliknya jika energi dikelola negara dengan asas mengejar rente, rakyat akan ditempatkan sebagai konsumen yang wajib membayar setiap tetes energi yang digunakan. Lebih parah lagi jika energi dikuasai oleh swasta dan swasta asing, maka jangan harap negeri ini akan mandiri memenuhi kebutuhan energinya.
Konsep tersebut hanya bisa diterapkan jika negara mengadopsi pandangan Islam secara komprehensif, yang menuntut penyesuaian kebijakan dan adopsi regulasi yang sesuai dengan Islam. Saat ini Indonesia condong pada Kapitalis, sebagai akibatnya kita makin terperosok dalam jurang ketimpangan ekonomi akibat favorisme tersebut. Tanpa keberanian berlepas diri dari Kapitalisme, kemandirian energi hanya sebatas angan-angan.
Referensi:
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/101913/ri-punya-23-hari-segini-cadangan-bbm-negara-asean-lainnya/2
https://goodstats.id/article/jumlah-kilang-kapastitas-produksi-dan-jumlah-konsumsi-bbm-di-indonesia-ylllV
https://helon.co.id/krisis-energi-dunia-di-depan-mata-bagaimana-strategi-indonesia/
https://money.kompas.com/read/2022/01/10/110638926/kebutuhan-bbm-terus-meningkat-bagaimana-progres-proyek-kilang-strategis.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
