Dinda Fatimah Zahra Syam Alfauzan
Negara di Meja Makan: Makan Bergizi Gratis dan Relasi Warga-Negara
Politik | 2026-04-08 23:22:15
Di sebuah meja makan sekolah dasar di Gresik, nampan berisi seporsi nasi, lauk, dan sayur hijau tersusun rapi. Seorang pekerja menunjukkan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang baru diporsikan, sementara anak-anak menatap dengan antusias. Di momen itu, negara hadir bukan sebagai angka dalam anggaran atau slogan di poster, melainkan sebagai sesuatu yang dikonsumsi, dirasakan, dan dicerna secara harian.
Program MBG bukan sekadar kebijakan teknokratis; ia adalah intervensi sosial yang bekerja langsung pada tubuh dan rutinitas warga. Dengan realisasi anggaran sekitar Rp44 triliun untuk lebih dari 61 juta penerima pada awal 2026 (Pasardana.id), serta target ekspansi hingga 80 juta penerima dengan proyeksi anggaran mendekati Rp300 triliun (Harian Jogja), MBG menjelma menjadi proyek negara berskala masif. Ia mendistribusikan kesejahteraan, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus memproduksi legitimasi politik—semua melalui aktivitas paling intim: makan.
Meja Makan sebagai Arena Legitimasi
Setiap porsi makanan menjadi simbol kehadiran negara. Dari perspektif sosiologi politik, kebijakan sosial tidak hanya mendistribusikan sumber daya; ia membentuk makna. MBG menciptakan relasi afektif antara negara dan warga: makan menjadi medium persetujuan—bahwa negara hadir, bekerja, dan layak dipercaya.
Namun hegemoni yang dibangun melalui kebiasaan makan bukan final. Ia selalu berisiko retak ketika pengalaman warga tidak sesuai dengan narasi resmi. Dalam kerangka Bourdieu, praktik sehari-hari—termasuk makan—membentuk habitus: disposisi yang memandu perasaan, pikiran, dan tindakan. MBG bukan sekadar intervensi gizi; ia intervensi terhadap habitus. Ketika negara menyediakan makanan rutin, ia membentuk ekspektasi, ketergantungan, dan definisi “normal” tentang relasi warga–negara.
Ketimpangan di Meja Makan
Habitus warga tidak terbentuk dalam ruang yang setara. Ketimpangan distribusi MBG menghasilkan pengalaman berbeda. Di beberapa sekolah, makanan tiba tepat waktu, bergizi, dan lengkap. Di tempat lain, keterlambatan distribusi atau kualitas yang menurun membuat program terasa jauh. MBG mendistribusikan tidak hanya gizi, tetapi pengalaman sosial tentang negara
Persoalan utama adalah kapasitas negara.
Negara bukan entitas tunggal solid, melainkan arena yang diisi aktor dengan kapasitas timpang. Skala MBG—jutaan porsi per hari—menjadikan pengawasan mutu dan keamanan pangan tantangan struktural (Kemenkes 1; Kemenkes 2). Infrastruktur, birokrasi, dan logistik yang berbeda antarwilayah menimbulkan implementasi yang tidak seragam. Yang terbentuk bukan sekadar ketimpangan distribusi, tapi juga pengalaman warga yang berbeda.
MBG Sebagai Mekanisme Ekonomi
MBG juga menggerakkan ekonomi lokal. Anggaran ratusan triliun rupiah membentuk rantai produksi dan distribusi yang melibatkan petani, pemasok bahan pangan, penyedia katering, dan tenaga kerja lokal. Pemerintah menekankan program ini sebagai stimulus ekonomi akar rumput (Stabilitas.id).
Namun distribusi manfaat tidak netral; ia mengikuti struktur akses. Aktor yang dekat jaringan distribusi memperoleh keuntungan lebih besar, sementara yang berada di pinggiran menjadi pelengkap. Redistribusi dan reproduksi ketimpangan berjalan beriringan.
Politik Kelas di Meja Makan
Dari perspektif politik kelas, MBG menegaskan bahwa redistribusi sumber daya tidak pernah netral. Rantai pasok melibatkan aktor dengan posisi ekonomi berbeda. Petani kecil berada di posisi lemah dibanding penyedia logistik besar. Negara bukan hanya distributor kesejahteraan, tetapi mediator relasi kelas. Pertanyaan yang muncul: apakah MBG memperkuat posisi ekonomi kelompok bawah, atau memperluas akumulasi aktor dominan? Ketergantungan pada aktor yang sudah mapan menciptakan pola berulang: program untuk kelompok rentan, tetapi tetap bergantung pada struktur ekonomi timpang.
MBG menjadi instrumen redistribusi sekaligus akumulasi. Bagi kelas bawah, ia memperkuat ketergantungan terhadap negara—dasar bagi perlindungan sosial. Tanpa transformasi struktural, ketergantungan ini bisa membatasi mobilitas sosial. Bagi kelas menengah dan atas yang terlibat dalam distribusi, MBG menjadi sumber akumulasi melalui kontrak pengadaan, distribusi, dan layanan pendukung. Satu kebijakan, efek berbeda bagi setiap kelompok sosial.
Risiko dan Biopolitik di Meja Makan
Skala besar membawa risiko besar. Kasus keracunan makanan pada tahap awal implementasi menunjukkan bahwa distribusi pangan masif bukan sekadar logistik, tetapi isu kesehatan publik serius (Wikipedia). Dari perspektif biopolitik, intervensi negara terhadap tubuh mengandung ambivalensi: negara mengatur kehidupan, tetapi juga membuka risiko baru. MBG adalah contoh konkret: negara mengatur populasi melalui tubuh, bukan hanya regulasi.
Semakin dalam negara hadir di kehidupan sehari-hari, semakin tinggi ekspektasi warga. Kegagalan bukan sekadar pengecualian, melainkan kegagalan sistemik. MBG juga bentuk negara performatif: tidak hanya bekerja, tetapi menampilkan dirinya—kehadiran terlihat, terukur, dan dirasakan. Namun performativitas punya batas. Keberhasilan yang ditampilkan, sementara pengalaman ketimpangan terjadi, menimbulkan keraguan, bukan kepercayaan.
Meja Makan sebagai Cermin Negara
MBG menempatkan negara pada posisi paradoksal: instrumen kuat membangun legitimasi sekaligus membuka ruang kritik. Program ini bekerja pada tubuh, wilayah paling sensitif dalam kehidupan sosial. Ketika berhasil, negara memperoleh kepercayaan; ketika gagal, yang runtuh bukan hanya program, tetapi legitimasi itu sendiri.
Pertanyaan mendasar: bagaimana program dijalankan, oleh siapa, dan dengan kapasitas apa. Tanpa kapasitas memadai, tata kelola transparan, dan distribusi adil, MBG berisiko menjadi performa—menampilkan kehadiran negara tanpa benar-benar menguatkannya. Negara memberi makan, tetapi kehadiran yang dibangun: sungguh dirasakan atau sekadar tampilan? Di situlah taruhan sesungguhnya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
