Roma Indra
Perang Sunyi di Balik Meja Desa
Politik | 2026-04-03 13:42:26
Ketika Negara menuntut profesionalisme, tapi enggan membayar kelayakan. Ada satu ironi yang terus hidup diam- diam di negara ini : Negara ingin hadir sampai ke desa tapi lupa memastikan orang- orang yang menjadi wajah negara di desa bisa hidup layak.
Perangkat desa hari ini dipaksa memainkan peran ganda. Di satu sisi mereka dituntut profesional mengelola anggaran,menjalankan program,menyusun laporan, menghadapi audit, hingga menghadapi masyarakat tanpa jeda. Semua ini menguat sejak lahirnya undang- undang desa yang menjadikan desa sebagai simpul penting pembangunan nasional.
Namun disisi lain, negara menutup mata terhadap kenyataan paling mendasar : perangkat desa juga manusia yang butuh hidup layak. Mereka punya anak yang harus di sekolahkan, mereka punya rumah yang hrus di perbaiki, mereka butuh kendaraaan untuk bekerja, dan semua itu tidak bisa di bayar dengan kata "PENGABDIAN".
MITOS PENGABDIAN YANG TERLALU MURAH
Narasi "Pengabdian" sering digunakan untuk membungkam realitas. Seolah olah begitu orang menjadi perangkat desa, ia harus rela hidup pas pasan demi sebuah moralitas yang bahkan negara sendiri tidak konsisten dalam menjalankannya.
Mari jujur :
Kalau hanya untuk mengabdi, orang tidak perlu untuk menjadi perangkat desa. Pengabdian tidak identik dengan kemiskinan. Profesionalisme tidak boleh dibayar dengan penderitaan. Ketika negara menuntut standar kerja tinggi tanpa imbalan yang memadai, itu bukan pengabdian, itu eksploitasi yang di legalkan secara sistematis.
JURANG YANG TERLALU LEBAR
Bandingkan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilindungi oleh sistem seperti undang- undang ASN.
ASN memiliki :
Gaji yang berstandar,
Tunjangan yang berlapis,
THR dan Gaji ke-13,
Jaminan pensiunan.
Sementara perangkat Desa ?
Penghasilan tetap yang sering kali tidak bergarak, Tanpa kepastian penyesuaian, tanpa jaminan masa depan yang jelas. Pedahal dalam praktiknya, perangkat desa sering kali menjadi ujung tombak yang paling nyata yang hadir 24 jam di tengah masyarakat, bahkan ketika birokrasi diatasnya berhenti bekerja. Ini bukan sekedar ketimpangan, ini adalah ketidak adilan yang dilembagakan.
HIDUP MISKIN DIAWASI KETAT
Yang lebih tragis, perangkat desa tidak hanya hidup dalam keterbatasan, tapi juga dalam kecurigaan. Mereka ingin menambah penghasilan beternak kecil- kecilan, membuka usaha sederhana, tapi sering kali dipandang dengan sinis:
"Dapat uang dari mana?"
"Jangan-jangan dari anggaran desa?"
Negara seperti menciptakan paradok :
Memberi penghasilan yang tidak cukup, tapi menuntut integritas tanpa celah, ini bukan hanya tidak adil, tapi ini berbahaya, karena ketika tekanan ekonomi bertemu dengan tekanan moral, yang lahir bukan hanya kelelahan, tapi juga potensi retaknya kepercayaan terhadap sistem itu sendiri.
NEGARA YANG SETENGAH HADIR
Selama ini kita sering mendengar klaim :
Negara sudah hadir sampai kedesa.
Tapi pertanyaan nya:
Hadir untuk siapa?
Jika kehadiran negara berupa :
Program, aplikasi,target dan laporan, tanpa memastikan kesejahteraan pelaksana dilapangan, maka itu bukan kehadiran, tapi itu hanya pemindahan beban ke level paling bawah. Perangkat desa didandani seolah-olah bagian penuh dari negara. Namun dalam hal kesejahteraan, mereka tetap dibiarkan berdiri sebagai warga biasa yang harus berjuang sendiri.
SAATNYA BERHENTI PURA-PURA
Sudah saatnya kita berhenti berpura-pura bahwa semuanya baik- baik saja. Jika desa adalah fondasi negara, maka orang-orang yang menjalaninya tidak boleh hidup dalam ketidakpastian.
Negara tidak boleh terus :
Menuntut loyalitas tanpa kepastian.
Meminta integritas tanpa jaminan hidup.
Mengharapkan profesionalisme tanpa standar penghasilan yang layak. Karena pada akhirnya, pertanyaannya sederhana :
Bagaimana mungkin negara berharap desa kuat, jika orang-orang yang menopangnya hidup rapuh?
Ini bukan soal iri pada ASN.
Ini soal keadilan.
Dan keadilan yang terus ditunda, pada waktunya akan berubah menjadi ketidakpercayaan
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
