Muhammad Naufal Rizqullah Reyes

Teknologi, Negara, dan Kekuasaan: Siapa yang Mengontrol Masa Depan Tiongkok

Politik | 2026-03-13 05:31:23

Dalam dua dekade terakhir, Tiongkok tampil sebagai salah satu kekuatan teknologi terbesar dunia. Dari kecerdasan buatan, big data, hingga sistem pembayaran digital, China menunjukkan bahwa modernisasi tidak harus mengikuti model liberal Barat. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang mengontrol arah perkembangan teknologi di Tiongkok?

Apakah inovasi berada di tangan masyarakat dan pasar, atau justru menjadi alat konsolidasi kekuasaan negara?Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, teknologi tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai alat politik. Pemerintah secara aktif mendorong pengembangan artificial intelligence, pengenalan wajah, dan sistem pengawasan digital. Ribuan kamera CCTV dengan dukungan AI tersebar di ruang publik, sementara data warga dikumpulkan melalui aplikasi pembayaran, media sosial, dan layanan daring. Semua ini membentuk ekosistem pengawasan yang sangat terintegrasi.

Fenomena ini sering disebut sebagai digital authoritarianism, yaitu penggunaan teknologi untuk memperkuat kontrol negara atas masyarakat. Berbeda dengan negara demokrasi yang masih dibatasi oleh regulasi privasi dan kebebasan sipil, Tiongkok memiliki ruang yang jauh lebih luas untuk memanfaatkan data warganya. Hukum Keamanan Siber dan Undang-Undang Keamanan Nasional memberikan legitimasi bagi negara untuk mengakses, menyimpan, dan memanfaatkan informasi publik maupun privat atas nama stabilitas. Salah satu contoh paling jelas adalah sistem social credit. Melalui integrasi data keuangan, perilaku sosial, dan aktivitas daring, negara dapat memberikan “penilaian” terhadap warganya. Individu dengan skor rendah dapat mengalami pembatasan akses transportasi, pendidikan, atau layanan publik. Meskipun pemerintah mengklaim sistem ini bertujuan meningkatkan kepercayaan sosial, pada praktiknya ia menciptakan mekanisme disiplin yang sangat efektif.

Di sisi lain, perusahaan teknologi besar seperti Alibaba, Tencent, dan ByteDance juga berada dalam posisi yang ambigu. Mereka adalah motor utama inovasi digital China, tetapi sekaligus berada di bawah pengawasan ketat Partai Komunis. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melakukan pengetatan regulasi terhadap sektor teknologi, mulai dari pembatalan IPO Ant Group hingga pembatasan industri game dan pendidikan daring. Langkah ini menunjukkan bahwa tidak ada entitas yang boleh tumbuh di luar kontrol negara.

Hubungan antara negara dan korporasi di Tiongkok mencerminkan model state capitalism yang khas. Perusahaan swasta diberi ruang untuk berkembang, tetapi tetap harus sejalan dengan kepentingan politik. Partai hadir dalam struktur internal perusahaan melalui komite partai, memastikan bahwa keputusan bisnis tidak bertentangan dengan agenda nasional. Dengan demikian, teknologi tidak pernah benar-benar netral; ia selalu berada dalam orbit kekuasaan.

Dari perspektif pembangunan, strategi ini memang menghasilkan efisiensi. Tiongkok mampu membangun kota pintar, sistem transportasi digital, dan layanan publik berbasis data dalam waktu relatif cepat. Negara dapat merespons pandemi, mengelola lalu lintas, hingga memantau kriminalitas secara lebih sistematis. Dalam konteks ini, teknologi berfungsi sebagai instrumen governance yang efektif.

Namun, efektivitas tidak selalu sejalan dengan keadilan. Penguatan pengawasan digital berpotensi mengikis ruang privat dan kebebasan berekspresi. Aktivitas daring warga dapat dengan mudah dilacak, disensor, atau bahkan dikenai sanksi. Kritik terhadap pemerintah, isu sensitif seperti Xinjiang dan Hong Kong, serta wacana oposisi kerap dibatasi melalui mekanisme algoritmik. Sensor tidak lagi berjalan secara manual, melainkan otomatis dan berskala besar.

Lebih jauh, ketergantungan pada kontrol teknologi juga memunculkan risiko jangka panjang. Inovasi yang terlalu dikendalikan negara berpotensi kehilangan fleksibilitas. Kreativitas, kritik, dan eksperimentasi—yang menjadi fondasi kemajuan ilmiah—dapat terhambat oleh kekhawatiran terhadap batas-batas politik. Jika setiap inovasi harus “aman secara ideologis”, maka potensi disrupsi positif justru dapat teredam.

Dalam konteks global, model teknologi Tiongkok juga menjadi referensi bagi banyak negara berkembang. Sistem pengawasan digital, smart city, dan e-government buatan Tiongkok telah diekspor ke berbagai kawasan di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Tanpa disadari, ekspor ini juga membawa model tata kelola yang menormalisasi kontrol negara atas ruang digital. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga alat diplomasi sekaligus penyebaran norma otoritarian.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai masa depan teknologi Tiongkok bukan semata soal kecanggihan, melainkan tentang distribusi kekuasaan. Saat ini, negara memegang posisi dominan sebagai pengatur, pemilik data, sekaligus penentu arah inovasi. Masyarakat dan sektor swasta tetap berperan, tetapi dalam batas-batas yang telah ditetapkan.

Jika tren ini terus berlanjut, masa depan digital Tiongkok kemungkinan akan semakin efisien, namun juga semakin terkendali. Teknologi berpotensi memperkuat kapasitas negara lebih daripada memperluas kebebasan warga. Di titik inilah muncul dilema utama Tiongkok modern: antara menjadi kekuatan teknologi global yang progresif, atau berkembang menjadi sistem pengawasan paling canggih dalam sejarah.