Muhammad Thaufan Arifuddin
Islam dan Peran Pemimpin Spiritual di Iran
Agama | 2026-03-09 13:17:09Perjalanan sejarah Iran merupakan narasi unik tentang peleburan antara keagungan peradaban Persia kuno dan nilai-nilai transformatif Islam dalam mazhab Ja’fari Ahlul Bait. Sejak awal masuknya Islam ke tanah Persia, agama ini tidak dipandang sebagai kekuatan penakluk yang menghapuskan identitas lokal, melainkan sebagai elemen yang memberikan ruh baru pada struktur sosial dan politik.
Hubungan timbal balik ini menciptakan identitas hibrida yang dalam kajian modern diakui sebagai fondasi utama stabilitas nasional Iran, di mana Islam menyediakan fondasi etis dan Persia menyediakan struktur historis-estetiknya.
Ervand Abrahamian (2008) dalam A History of Modern Iran menjelaskan bahwa upaya pemisahan antara identitas Persia dan Islam merupakan proyek politik sekularisasi paksa dari dinasti Pahlavi. Namun, strategi tersebut memicu resistensi luas karena rakyat Iran melihat Islam bukan hanya sebagai keyakinan pribadi, melainkan inti dari keberadaan kolektif mereka.
Penolakan terhadap nasionalisme sekular ala Barat ini mempertegas bahwa identitas Iran tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama yang telah mendarah daging dalam kesadaran publik.
Samih K. Farsoun dan Mehrdad Mashayekhi (1992) dalam Iran: Political Culture in the Islamic Republic menegaskan bahwa legitimasi politik di Iran pasca-1979 bersandar pada integrasi budaya politik Islam ke dalam ruang publik. Hal ini mencakup interaksi sosial, bahasa hukum, hingga etika kolektif yang berakar pada tradisi Syiah.
Dalam konteks ini, kepemimpinan ulama (Wilayat al-Faqih) menjadi institusi kunci yang menjaga agar identitas politik tetap selaras dengan aspirasi spiritual dan budaya masyarakat.
Dinamika mutakhir mengenai terpilihnya Mujtaba Khamenei oleh Majlis Khubregan (Majelis Ahli) sebagai suksesor potensial atau Rahbar baru menunjukkan upaya sistematis untuk menjaga keberlangsungan sintesis Islam dan politik tersebut.
Ibrahim Moussawi (2011) dalam Shi'ism and the Democratisation Process in Iran mencatat bahwa konsep Wilayat al-Faqih dirancang untuk memastikan bahwa negara dipimpin oleh sosok yang memahami hukum Tuhan sekaligus mampu menjaga kedaulatan identitas Persia dari intervensi asing.
Kondisi terpilihnya Mujtaba Khamenei mencerminkan strategi internal untuk menjaga stabilitas rezim di tengah tekanan global. Mehran Kamrava (2008) dalam Iran’s Intellectual Revolution mengungkapkan bahwa stabilitas politik di Iran sangat bergantung pada konsensus antara elit agama dan militer.
Langkah Majlis Khubregan dalam mempersiapkan suksesi ini adalah wujud nyata dari upaya mempertahankan visi revolusioner yang menyatukan kekuatan spiritual Islam dengan ketangguhan geopolitik Persia guna menghadapi tantangan zaman.
Dalam aspek pengembangan sains, Abdol S. Soofi dan Mehdi Goodarzi (2017) dalam The Development of Science and Technology in Iran memaparkan bahwa kemajuan teknologi Iran didorong oleh visi teologis tentang kemandirian (self-sufficiency).
Berbeda dengan model positivisme Barat, sains di Iran dipandang sebagai pengabdian ilahiah sekaligus instrumen perlindungan kedaulatan. Kontinuitas kepemimpinan di bawah Rahbar yang baru dipastikan akan tetap menjaga paradigma sains ini sebagai alat perlawanan terhadap dominasi teknologi Barat.
Sifat perlawanan ini juga ditegaskan oleh Abdol S. Soofi dan Sepehr Ghazinoory (2013) dalam Science and Innovations in Iran, di mana sanksi internasional justru memicu kreativitas saintifik berdasarkan semangat "jihad intelektual".
Bagi Iran, penguasaan teknologi tinggi bukan sekadar pencapaian materi, melainkan pembuktian peradaban bahwa Islam dan Persia mampu bersaing secara mandiri tanpa harus mengadopsi liberalisme yang dianggap asing dan destruktif bagi akar spiritual bangsa.
Nematollah Fazeli (2006) dalam Politics of Culture in Iran berpendapat bahwa sejarah kebudayaan Iran ditandai oleh ketegangan antara pengaruh luar dan keinginan untuk tetap orisinal.
Liberalisme Barat dipandang bukan sebagai kemajuan objektif, melainkan instrumen kolonialisme kebudayaan. Oleh karena itu, suksesi kepemimpinan kepada figur yang memiliki garis ideologis kuat sangat krusial untuk mencegah "Gharbzadegi" (terinfeksi Barat) yang dapat merusak struktur sosial-budaya Iran.
Ali Gheissari (2009) dalam Contemporary Iran memaparkan bahwa intervensi asing sejak era Qajar hingga Pahlavi telah membentuk karakter skeptisisme Iran terhadap demokrasi liberal. Pengalaman kolonial yang pahit memperkuat keyakinan bahwa hanya sistem Islam-Persia yang mampu memberikan perlindungan terhadap martabat nasional.
Terpilihnya Rahbar baru oleh Majlis Khubregan adalah langkah protektif untuk memastikan bahwa Iran tidak akan kembali jatuh ke dalam pengaruh dominasi Barat yang eksploitatif.
Ketangguhan model negara Iran juga terlihat dalam pengelolaan kesejahteraan sosial yang revolusioner. Kevan Harris (2017) dalam A Social Revolution menunjukkan bagaimana institusi negara berakar pada nilai religius berhasil menciptakan mobilitas sosial bagi rakyat jelata.
Keberhasilan ini membuktikan bahwa modernitas politik Iran memiliki jalannya sendiri yang otonom, yang akan terus diperkuat oleh kepemimpinan Mujtaba Khamenei sebagai simbol keberlanjutan visi kesejahteraan islami tersebut.
Afshon Ostovar (2016) dalam Vanguard of the Imam menjelaskan peran Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai pelindung ideologi dan kekuatan teknokratis yang menyatukan kecerdasan strategis dengan semangat kesyahidan.
Hubungan erat antara Rahbar dan kekuatan militer-ideologis ini menjadi penjamin utama bahwa teknologi persenjataan modern Iran akan tetap dioperasikan di bawah visi eskatologis Islam yang kuat guna menjaga keutuhan wilayah dan kehormatan bangsa Persia.
Alhasil, Persia dan Islam merupakan realitas yang tak terpisahkan dalam eksistensi Iran hingga masa depan. Terpilihnya Mujtaba Khamenei oleh Majlis Khubregan adalah manifestasi dari tekad untuk menjaga api revolusi dan kemandirian sains tetap menyala.
Dengan menolak liberalisasi asing dan wajah kolonialisme Barat, Iran menunjukkan bahwa jalan menuju modernitas yang berdaulat dapat dicapai melalui penguatan identitas asli yang religius, terintegrasi secara politik, dan dipimpin oleh otoritas spiritual yang kokoh.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
