Ummu Firly
Ketika Pernikahan dalam Dekapan Kapitalisme
Kolom | 2026-03-05 11:48:51
Tren Penurunan Pernikahan: Gejala Global yang Nyata
Penurunan angka pernikahan kini bukan lagi fenomena sporadis, melainkan tren global. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadinya penurunan angka perkawinan dalam satu dekade terakhir, disertai peningkatan usia kawin pertama, khususnya pada kelompok usia muda. Laporan United Nations Population Fund (UNFPA) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menunjukkan kecenderungan serupa di berbagai negara: generasi muda menunda, bahkan menghindari pernikahan.
Fenomena ini sering dijelaskan melalui alasan personal, belum siap, trauma relasi, atau ingin fokus karier. Namun, jika dicermati lebih dalam, problem ini bersifat sistemik. Ia berkaitan erat dengan cara sistem ekonomi dan budaya hari ini membingkai makna pernikahan.
Narasi Media Sosial dan Produksi Ketakutan
Media sosial memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi generasi muda terhadap pernikahan. Narasi populer seperti “marriage is scary” atau “menikah itu beban” beredar masif dan nyaris tanpa tandingan. Kisah kegagalan rumah tangga, KDRT, perselingkuhan, konflik finansial, dikonsumsi publik dalam format viral yang emosional, sering kali tanpa konteks edukatif.
Masalahnya bukan pada fakta bahwa pernikahan memiliki tantangan, melainkan pada bagaimana tantangan itu diproduksi menjadi ketakutan kolektif. Media jarang menghadirkan narasi pembelajaran, kesiapan, dan ketahanan keluarga. Akibatnya, generasi muda tumbuh dengan persepsi bahwa pernikahan identik dengan penderitaan dan kehilangan kebebasan.
Tekanan Ekonomi dan Logika Kapitalisme
Di luar faktor narasi, tekanan ekonomi menjadi alasan dominan penundaan pernikahan. Data Bank Dunia dan International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa generasi muda menghadapi ketidakpastian kerja, upah stagnan, serta biaya hidup yang terus meningkat. Akses perumahan semakin sulit, sementara standar hidup “layak” terus dinaikkan oleh pasar.
Dalam logika kapitalisme, manusia dinilai berdasarkan produktivitas dan daya belinya. Pernikahan kemudian direduksi menjadi proyek finansial: harus mapan, stabil, dan memenuhi standar konsumsi tertentu. Ketika standar itu tak tercapai, pernikahan dianggap tidak rasional. Dari sinilah pernikahan bergeser makna , dari ibadah dan institusi sosial menjadi beban ekonomi.
Negara dan Keluarga yang Ditinggalkan
Persoalan ini sejatinya bersifat politis. Negara cenderung menyerahkan urusan pernikahan dan keluarga sepenuhnya kepada individu, sementara kebijakan publik belum sepenuhnya berpihak pada ketahanan keluarga. Pendidikan pra-nikah sering kali administratif, bukan pembentukan visi dan kesiapan hidup berkeluarga. Kebijakan perumahan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial belum dirancang secara serius untuk menopang keluarga muda.
Dalam sistem pembangunan yang berorientasi pasar, individu dipersiapkan menjadi tenaga kerja, bukan anggota keluarga. Kesuksesan diukur dari karier dan materi, sementara pernikahan dipandang sebagai penghambat mobilitas. Inilah kegagalan paradigma pembangunan yang mengabaikan keluarga sebagai fondasi masyarakat.
Pernikahan dalam Islam: Institusi Ideologis
Islam memandang pernikahan secara berbeda. Pernikahan bukan sekadar kontrak sosial atau pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan institusi ideologis yang menopang peradaban. Al-Qur’an menegaskan tujuan pernikahan sebagai jalan menuju sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS Ar-Rum: 21). Artinya, pernikahan dibangun di atas visi ketenangan, tanggung jawab, dan keberlanjutan generasi.
Islam tidak mengingkari adanya konflik rumah tangga, tetapi menempatkannya dalam kerangka solusi, bukan ketakutan. Pernikahan tidak dijanjikan bebas masalah, tetapi diberi panduan nilai, hukum, dan tanggung jawab agar masalah tidak menghancurkan kehidupan.
Mengembalikan Makna Pernikahan
Mengatasi penurunan pernikahan tidak cukup dengan imbauan moral atau kampanye motivasi. Diperlukan perubahan paradigma. Negara harus kembali memosisikan keluarga sebagai pilar utama pembangunan. Kebijakan ekonomi harus ramah keluarga, bukan sekadar ramah pasar. Pendidikan harus menyiapkan generasi menjadi manusia berkeluarga, bukan hanya pekerja produktif.
Di saat yang sama, umat Islam perlu menghadirkan narasi tandingan di ruang publik, narasi yang jujur, realistis, dan membebaskan pernikahan dari cengkeraman logika kapitalisme. Pernikahan perlu dikembalikan sebagai ibadah dan amanah, bukan proyek konsumsi.
Jika pernikahan terus dipersepsikan sebagai beban, maka yang terancam bukan hanya individu, melainkan masa depan masyarakat. Mengembalikan makna pernikahan berarti menyelamatkan generasi dan peradaban itu sendiri.
Wallahu a'lam bish-shawab
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
