Leo Saripianto

Apakah RUU Perampasan Aset Menjamin Keadilan bagi Rakyat?

Rancangan undang-undang (RUU) perampasan aset kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik Indonesia. Banyak kalangan menilai regulasi ini sebagai “senjata pamungkas” dalam perang melawan korupsi, sementara sebagian lainnya mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan negara. Pertanyaan mendasarnya kemudian muncul: apabila RUU perampasan aset benar-benar disahkan menjadi undang-undang, apakah otomatis menjamin keadilan bagi rakyat?

Untuk menjawabnya, kita perlu melihat persoalan ini secara lebih utuh bukan hanya dari semangat pemberantasan korupsi, tetapi juga dari perspektif hukum, keadilan sosial, serta perlindungan hak warga negara.

Korupsi dan luka sosial yang panjang. Korupsi di Indonesia bukan sekadar pelanggaran hukum administratif. Ia memiliki dampak sosial yang nyata: pembangunan tersendat, layanan publik memburuk, dan kesenjangan ekonomi semakin tajam. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur justru berpindah ke rekening pribadi segelintir orang.

Selama ini, masyarakat sering merasa bahwa hukuman penjara saja tidak cukup. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku korupsi tetap dapat menikmati hasil kejahatannya setelah bebas. Bahkan, tidak jarang kerugian negara yang berhasil dipulihkan jauh lebih kecil dibanding nilai yang dikorupsi.

Di sinilah gagasan perampasan aset memperoleh dukungan luas. Logikanya sederhana: jika kejahatan dilakukan demi keuntungan ekonomi, maka keuntungan itulah yang harus dirampas kembali untuk negara dan rakyat.

Apa Itu Perampasan Aset? RUU perampasan aset pada dasarnya bertujuan memungkinkan negara menyita harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, bahkan dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Konsep ini dikenal sebagai non conviction based asset forfeiture.

Pendekatan tersebut sebenarnya bukan hal baru di dunia. Banyak negara telah menerapkannya untuk menghadapi kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan korupsi lintas negara. Ide utamanya adalah memutus keuntungan ekonomi dari kejahatan, bukan sekadar menghukum pelaku secara personal.

Namun, di titik inilah muncul perdebatan besar: apakah negara boleh mengambil aset seseorang sebelum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap?

Harapan: Mengembalikan Hak Rakyat. Dari perspektif keadilan distributif, perampasan aset tampak menjanjikan. Jika dana hasil korupsi berhasil dikembalikan, maka secara teoritis masyarakatlah yang memperoleh manfaat.

Selama ini, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi sering menghadapi kendala dalam pelacakan aset, terutama ketika pelaku menyembunyikan kekayaan melalui jaringan perusahaan, keluarga, atau luar negeri. Proses hukum pidana yang panjang memberi waktu bagi pelaku untuk memindahkan atau menghilangkan aset.

Dengan undang-undang perampasan aset, negara memiliki instrumen lebih cepat untuk membekukan dan menyita kekayaan yang mencurigakan. Ini dapat meningkatkan pemulihan kerugian negara secara signifikan.

Bagi rakyat, keberhasilan pengembalian aset berarti peluang lebih besar bagi pembangunan publik. Dalam konteks ini, undang-undang tersebut tampak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat yang selama ini melihat koruptor hidup nyaman setelah menjalani hukuman.

Kekhawatiran: Negara Terlalu Kuat? Namun keadilan tidak hanya berbicara tentang hasil, melainkan juga proses. Prinsip negara hukum mengharuskan setiap tindakan negara dibatasi oleh mekanisme yang adil dan transparan.

Kritik utama terhadap RUU ini adalah potensi pelanggaran asas praduga tak bersalah. Jika aset dapat dirampas tanpa putusan pidana, maka ada risiko seseorang kehilangan harta sebelum terbukti bersalah.

Bayangkan seorang pengusaha yang hartanya disita karena dugaan keterkaitan dengan tindak pidana orang lain. Jika proses pembuktian berlarut-larut, kerugian ekonomi dan reputasi yang dialami bisa sangat besar, bahkan ketika akhirnya ia dinyatakan tidak bersalah.

Karena itu, pengawasan lembaga peradilan menjadi kunci. Peran institusi seperti Mahkamah Konstitusi nantinya sangat penting untuk memastikan bahwa aturan tersebut tetap sejalan dengan konstitusi, terutama perlindungan hak milik dan hak atas keadilan hukum.

Antara Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural. Perdebatan mengenai RUU perampasan aset sebenarnya mencerminkan dua konsep keadilan yang sering bertabrakan.

Pertama, keadilan substantif, yaitu keadilan yang berorientasi pada hasil. Dalam perspektif ini, mengembalikan uang rakyat jauh lebih penting daripada formalitas hukum yang justru melindungi pelaku kejahatan.

Kedua, keadilan prosedural, yaitu keadilan yang memastikan setiap orang diperlakukan secara adil melalui proses hukum yang benar. Tanpa prosedur yang kuat, hukum berpotensi menjadi alat kekuasaan.

RUU perampasan aset berada di titik persimpangan keduanya. Jika terlalu longgar, ia bisa menjadi alat represif. Jika terlalu ketat, ia kehilangan efektivitasnya.

Tantangan Implementasi. Masalah lain yang sering luput dibahas adalah kualitas penegakan hukum itu sendiri. Undang-undang yang baik tidak otomatis menghasilkan praktik yang adil.

Indonesia memiliki pengalaman panjang dengan regulasi yang secara normatif kuat, tetapi lemah dalam implementasi. Tanpa integritas aparat, transparansi proses, dan sistem pengawasan yang ketat, perampasan aset justru berisiko menjadi ladang baru penyalahgunaan kewenangan.

Peran lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi krusial untuk memastikan rumusan undang-undang memiliki batasan jelas: standar pembuktian yang tinggi, mekanisme keberatan yang efektif, serta kompensasi bagi pihak yang dirugikan secara salah.

Apakah Menjamin Keadilan? Jawaban jujurnya: tidak otomatis.

RUU perampasan aset bisa menjadi alat penting menuju keadilan, tetapi bukan jaminan. Keadilan lahir dari kombinasi antara regulasi yang tepat, aparat yang berintegritas, dan pengawasan publik yang aktif.

Tanpa pengamanan yang kuat, undang-undang ini berpotensi menciptakan ketidakadilan baru. Namun jika dirancang dengan prinsip kehati-hatian-transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara-ia dapat menjadi langkah besar dalam mengoreksi ketimpangan akibat korupsi.

Pada akhirnya, keadilan bagi rakyat bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi memastikan bahwa hukum bekerja tanpa tebang pilih. Perampasan aset dapat mengembalikan uang negara, tetapi kepercayaan publik hanya akan kembali jika rakyat melihat bahwa hukum dijalankan secara adil, bukan sekadar keras.

Dengan demikian, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan hanya apakah undang-undang ini perlu disahkan, melainkan bagaimana memastikan ia tidak berubah menjadi pedang bermata dua. Sebab dalam negara hukum, tujuan mulia harus selalu ditempuh melalui cara yang juga adil.

Terpopuler di

Senjakala Ratu Adil di Palagan Syawal: Takdir Sunyi Sang Pangeran

Mudik Lebih Awal atau Ibadah di Rumah? Dinamika Ramadhan Tahun Ini

Lebaran Hanya Seremonial Maaf-Maafan, Tidak Merubah Orang Menjadi Lebih Baik

Mengapa Solusi Stunting Bisa Dimulai dari Pangan yang Kita Abaikan?

NU Vs Muhammadiyah, Otoritas Negara dan Realitas Umat

Aku, Ramadhan, Idul Fitri, dan Kenangan yang tak Pernah Usai