Admin PIP

Percepatan Transisi Energi: Strategi Pemerintah Dalam Mendorong Pemanfaatan Tenaga Air

Iptek | 2026-02-28 13:12:41

Dr. Susianah Affandy, M.Si

Ambassador Indonesian Woman In Nuclear

Transisi energi merupakan agenda strategis nasional dalam merespon tantangan perubahan iklim, ketahanan energi, dan keterbatasan sumber daya fosil. Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, secara formal menetapkan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam kebijakan energi nasional untuk mengurangi dominasi bahan bakar fosil dan mendukung target Net Zero Emission. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi serta Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan menjadi dasar hukum yang mengatur arah kebijakan ini, termasuk untuk tenaga air.

Sebagai salah satu sumber EBT, energi hidro memiliki karakteristik yang dapat berkontribusi pada bauran energi listrik yang stabil dan rendah emisi. Namun, pemanfaatan tenaga air di Indonesia masih jauh dari potensinya, sehingga diperlukan strategi kebijakan yang komprehensif untuk mempercepat pemanfaatan dan implementasinya.

Potensi Energi Air di Indonesia

Indonesia memiliki potensi energi hidro yang sangat besar, diperkirakan sekitar 95 GW, tetapi kapasitas terpasang hingga saat ini baru sekitar 6,7 GW atau kurang dari 10 % dari total potensi nasional. ([Kementerian ESDM][2]) Dengan potensi demikian besar, tenaga air seharusnya menjadi pilar penting dalam sistem ketenagalistrikan berbasis energi bersih, khususnya dalam menyediakan tenaga dasar yang stabil dan mendukung integrasi sumber energi terbarukan lain seperti surya dan angin.

Berbagai penelitian teknis menunjukkan bahwa sumber tenaga air, terutama dalam skala mikrohidro dan pikohidro, dapat secara efektif menyediakan energi listrik di wilayah terpencil dengan dampak lingkungan yang minimal ketika dirancang secara tepat. Fokus pada karakteristik debit air, head, dan efisiensi turbin penting dalam merancang PLTMH yang optimal secara teknis dan ekonomis.

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Dasar hukum pengembangan EBT di Indonesia mencakup sejumlah peraturan yang saling berkaitan. Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 menetapkan pedoman perjanjian jual beli tenaga listrik dari pembangkit EBT termasuk tenaga air, sebagai upaya mendorong keterlibatan sektor swasta dan PLN sebagai pembeli tenaga listrik bersih.

Lebih jauh, Perpres No. 112/2022 juga memandatkan percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga terbarukan, termasuk pembentukan peta jalan (roadmap) transisi energi di sektor ketenagalistrikan. Regulasi semacam ini dimaksudkan untuk mengatasi seringnya hambatan administratif dan perizinan yang memperlambat implementasi proyek EBT.

Sementara itu, DPR RI juga tengah menggodok Rancangan Undang-undang Energi Terbarukan sebagai payung hukum komprehensif untuk meningkatkan jaminan hukum dan kepastian investasi di sektor ini.

Hambatan dalam Pemanfaatan Energi Hidro

Meskipun potensi besar dan dukungan kebijakan formal, pemanfaatan tenaga air menghadapi sejumlah kendala. Pertama, masalah pembiayaan dan insentif masih menjadi hambatan signifikan, karena biaya awal investasi pembangkit tenaga air, terutama skala besar, sangat tinggi dan memerlukan dukungan fiskal yang kuat dari pemerintah maupun lembaga internasional. Kedua, proses perizinan dan studi lingkungan yang panjang sering kali menunda realisasi proyek, terutama di daerah dengan sensitivitas ekologis tinggi.

Kasus proyek Batang Toru Hydropower Project memperlihatkan kompleksitas ini: meskipun memiliki potensi besar dan potensi pengurangan emisi signifikan, proyek tersebut mendapat kritik lingkungan yang kuat serta pengawasan ketat yang bahkan berujung pada pencabutan izin di awal 2026 karena dinilai memperburuk kerusakan lingkungan.

Selain itu, integrasi tenaga air dengan jaringan kelistrikan nasional dan kesiapan infrastruktur transmisi juga menjadi tantangan teknis yang tidak ringan dalam skala nasional.

Strategi Pemerintah dalam Mendorong Pemanfaatan Tenaga Air

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah telah mengembangkan strategi yang meliputi aspek regulasi, teknologi, dan pembiayaan:

1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Investasi

Reformasi regulasi seperti penyederhanaan perizinan, pemberian kepastian pembelian tenaga listrik melalui PPA EBT, dan pengembangan peta jalan transisi energi diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi domestik maupun asing di sektor tenaga air.

2. Skema Insentif dan Mekanisme Pasar

Strategi kebijakan juga mencakup penyediaan insentif fiskal dan non-fiskal untuk proyek EBT, termasuk pembangkit tenaga air, serta kolaborasi dengan inisiatif internasional seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk memobilisasi pembiayaan besar yang dibutuhkan dalam transisi energi bersih secara menyeluruh.

3. Peningkatan Integrasi Teknologi dan Kapasitas Lokal

Pemerintah mendorong riset dan pengembangan teknologi pembangkit tenaga mikrohidro serta pikohidro untuk meningkatkan efisiensi teknis dan keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek energi berskala kecil, yang dapat mempercepat elektrifikasi di daerah terpencil.

4. Pembangunan Infrastruktur Transmisi

Pembangunan super grid dan peningkatan jaringan transmisi di berbagai pulau menjadi komponen kunci agar pembangkit tenaga air di daerah dapat terkoneksi secara optimal dengan pasar listrik nasional, sehingga mengurangi pembatasan geografis dalam penyebaran energi bersih.

Penutup

Dengan potensi hidro yang sangat besar dan dukungan kebijakan yang terus berkembang, strategi pemerintah Indonesia dalam mempercepat transisi energi melalui pemanfaatan tenaga air mencerminkan komitmen untuk mencapai target energi bersih nasional. Namun, keberhasilan implementasi memerlukan sinergi antara kebijakan yang kuat, investasi yang memadai, inovasi teknologi, serta keterlibatan masyarakat lokal dan sektor swasta. Hanya dengan pendekatan multi-dimensional inilah Indonesia dapat memaksimalkan pemanfaatan energi hidro sebagai pilar transisi energi yang berkelanjutan secara ilmiah, ekonomis, dan ekologis.