suntusia hafiza
Menakar Gizi di Bulan Suci: Antara Berkah Ramadhan dan Ambisi Proyek
Agama | 2026-02-19 07:52:17
Ramadan 2026 telah tiba. Di tengah khidmatnya persiapan umat menyambut bulan penuh ampunan, sebuah kabar mengenai kebijakan pangan nasional menjadi sorotan. Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berjalan selama bulan puasa.
Rencananya, akan ada skema penyesuaian distribusi agar program ini tetap sinkron dengan ibadah umat. Niat pemerintah untuk menjaga kesinambungan gizi di bulan suci ini tentu patut diapresiasi sebagai upaya negara hadir di tengah masyarakat. Namun, di balik optimisme birokrasi tersebut, muncul sebuah tanya besar: apakah skema ini benar-benar dirancang untuk memenuhi nutrisi rakyat, atau sekadar menjaga roda proyek agar tetap berputar?
Kritik Gizi: Bukan Sekadar Dapur yang Mengepul
Kegelisahan mulai tumbuh dari para pakar yang melihat realita di lapangan. Eliza Mardian, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, memberikan catatan kritis. Menurutnya, potensi pemberian makanan kering kepada penerima MBG berpeluang besar tidak memenuhi standar gizi optimal. Ada kesan bahwa kebijakan ini "dipaksakan jalan" hanya agar Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) tetap beroperasi secara administratif.
Senada dengan itu, ahli gizi dr. Tan Shot Yen menilai bahwa di bulan Ramadan, urusan gizi seharusnya bisa dikembalikan ke kemandirian keluarga. Sayangnya, usulan jernih para ahli seringkali terpinggirkan demi mengejar target operasional proyek. Pertanyaannya, apakah kita sedang memberi makan anak bangsa, atau sedang memberi makan sebuah sistem industri?
Mengembalikan Gizi pada Khidmah Syariat
Dalam bingkai kehidupan yang ideal, jaminan gizi adalah marwah negara. Islam telah menggariskan mekanisme tanggung jawab yang sangat rapi: dimulai dari kepala keluarga, wali, hingga kerabat dan tetangga. Jika semua pintu itu buntu, maka Baitul Maal menjadi pelabuhan terakhir untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang kelaparan.
Namun, penjaminan negara ini haruslah bersifat pelayanan murni (khidmah). Sangatlah naif jika urusan perut rakyat justru dibajak menjadi komoditas bisnis, target proyek musiman, apalagi sekadar tunggangan politik praktis. Gizi rakyat bukanlah barang dagangan yang bisa ditawar demi keuntungan segelintir pemilik modal.
Pemimpin sebagai Ra’in
Negara, dalam perannya sebagai ra’in (pengurus rakyat), wajib menjaga amanah dalam mengelola keuangan publik. Skala prioritas harus diletakkan pada kemaslahatan nyata, bukan sekadar azas manfaat atau hitung-hitungan angka statistik. Mengelola urusan rakyat di bulan Ramadan adalah soal menjalankan mandat langit, di mana setiap rupiah harus bermuara pada keberkahan dan kesehatan generasi mendatang.
Jangan sampai di bulan yang suci ini, kita justru terjebak dalam paradigma kapitalistik yang hanya memikirkan laba dan operasional proyek. Mari kita kawal agar Program Makan Bergizi benar-benar menjadi jembatan berkah, bukan sekadar komoditas yang dipaksakan atas nama target kerja.
Dalam bingkai kehidupan yang ideal, jaminan gizi bagi anak dan keluarga bukanlah sekadar angka dalam statistik. Sejatinya, beban ini berpijak pada pundak para pencari nafkah. Namun, ketika keterbatasan menghimpit, di situlah marwah negara diuji. Islam telah menggariskan mekanisme yang sangat rapi dan manusiawi: dimulai dari tanggung jawab kepala keluarga, wali, hingga kerabat dan tetangga terdekat. Jika semua pintu itu menemui jalan buntu, maka Baitul Maal—sebagai representasi negara—menjadi pelabuhan terakhir yang memastikan tidak ada satu pun perut rakyat yang keroncongan.
Namun, ada garis api yang tidak boleh dilalui. Penjaminan negara terhadap setiap piring nasi rakyat haruslah bersifat pelayanan murni (khidmah). Sangatlah naif, bahkan menyakitkan, jika urusan perut rakyat justru dibajak menjadi komoditas bisnis, target proyek musiman, apalagi sekadar tunggangan politik praktis. Gizi rakyat bukanlah barang dagangan yang bisa ditawar demi keuntungan segelintir pemilik modal.
Di sinilah peran pemimpin sebagai ra’in (pengurus rakyat) dipertaruhkan. Negara wajib menjaga amanah dalam mengelola keuangan publik dengan skala prioritas yang jernih, bukan sekadar hitung-hitungan azas manfaat atau "yang penting proyek jalan". Mengelola urusan rakyat adalah soal menjalankan mandat langit, di mana setiap rupiah yang keluar harus benar-benar bermuara pada kesejahteraan yang berkeadilan, sesuai dengan tuntunan syariat yang mengutamakan keberkahan di atas segalanya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
