Shalsha Eka Putri
Raksasa yang Masih Belanja: Mengapa Indonesia Belum Jadi Raja Industri Halal Dunia?
Agama | 2026-04-07 05:16:04Indonesia sering disebut sebagai raksasa ekonomi halal dunia. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan industri halal. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat sebuah realitas yang cukup kontras: Indonesia masih lebih dominan sebagai konsumen dibandingkan sebagai produsen produk halal.
Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE), Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat konsumsi produk halal terbesar di dunia, terutama pada sektor makanan dan minuman, fesyen muslim, serta kosmetik. Namun, dalam hal produksi dan ekspor, posisi Indonesia masih belum menjadi pemain utama di pasar global. Negara lain seperti Malaysia justru lebih unggul dalam pengembangan ekosistem industri halal yang terintegrasi.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan daya saing industri halal domestik, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam hal akses pembiayaan, teknologi produksi, serta pemenuhan standar kualitas internasional.
Selain itu, proses sertifikasi halal juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun pemerintah telah menghadirkan berbagai kemudahan seperti skema self-declare, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme tersebut atau merasa terbebani oleh proses administratif yang ada. Padahal, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar.
Fenomena ini juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sekitar lingkungan kampus maupun pemukiman, masih banyak usaha makanan yang sebenarnya telah menggunakan bahan halal, tetapi belum memiliki sertifikasi resmi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan industri halal tidak hanya berada pada level kebijakan, tetapi juga pada aspek literasi dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil.
Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku penuh pada Oktober 2026. Kebijakan ini menjadi momentum penting bagi transformasi industri halal nasional. Namun, tanpa dukungan yang memadai, kebijakan ini juga berpotensi menjadi tantangan bagi UMKM yang belum siap.
Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong Indonesia menjadi produsen halal global. Pemerintah perlu memperkuat dukungan terhadap UMKM melalui penyederhanaan proses sertifikasi, pemberian subsidi, serta pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan ekosistem industri halal secara menyeluruh, mulai dari produksi hingga distribusi, juga menjadi kunci utama.
Peran generasi muda juga tidak kalah penting. Mahasiswa sebagai bagian dari agen perubahan dapat berkontribusi melalui inovasi, riset, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan industri halal. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi pusat industri halal dunia.
Pada akhirnya, menjadi raksasa konsumen saja tidak cukup. Indonesia perlu melangkah lebih jauh untuk menjadi produsen yang berdaya saing global. Momentum yang ada saat ini harus dimanfaatkan secara optimal agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi pemimpin dalam industri halal dunia.
Daftar Pustaka:
DinarStandard. (2023). State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024.
Bank Indonesia. (2023). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (LEKSI).
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2023). Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022). Pengembangan Industri Halal Nasional.
Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2022). Perkembangan Data UMKM di Indonesia.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
