Claunatov Harnz Grezivo
Dari Gosip ke Krisis Publik: Perselingkuhan Figur Publik di Era Media Digital
Info Terkini | 2026-01-09 18:48:30Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik Indonesia kembali diramaikan oleh viralnya dugaan perselingkuhan yang melibatkan figur publik. Nama-nama yang dikenal luas, seperti Jule dan Ridwan Kamil, menjadi bahan perbincangan intens di media sosial dan media daring. Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, fenomena ini memperlihatkan bagaimana isu yang sejatinya bersifat personal dapat bertransformasi menjadi peristiwa komunikasi publik yang memicu gelombang emosi kolektif. Perubahan ini menegaskan bahwa di era media digital, batas antara ranah privat dan ranah publik semakin kabur dan sulit dipisahkan.
Figur publik pada dasarnya hidup dalam dua ranah sekaligus. Di satu sisi, mereka adalah individu dengan kehidupan personal yang kompleks dan tidak selalu dapat disederhanakan. Di sisi lain, mereka hadir sebagai simbol yang merepresentasikan nilai, moral, serta harapan masyarakat. Ketika seseorang menduduki posisi publik, baik sebagai pejabat, tokoh politik, selebritas, maupun figur berpengaruh, kehidupan pribadinya tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai urusan personal. Publik secara kolektif melekatkan ekspektasi moral tertentu kepada figur tersebut. Oleh karena itu, ketika muncul dugaan perilaku yang dianggap menyimpang dari nilai yang dilekatkan, reaksi publik kerap kali melampaui proporsi peristiwa yang sesungguhnya.
Media sosial memainkan peran sentral dalam mempercepat dan memperluas isu dugaan perselingkuhan. Peran media sosial dalam menciptakan persepsi, memengaruhi preferensi, dan memobilisasi massa tidak dapat diabaikan (Murodi dan Setiyoko, 2024). Unggahan singkat, tangkapan layar percakapan, potongan pernyataan, hingga spekulasi warganet menyebar dengan kecepatan yang sulit dikendalikan. Algoritma media sosial secara sistematis memprioritaskan konten yang memicu emosi kuat, seperti kemarahan, kekecewaan, atau perasaan dikhianati, karena konten semacam itu cenderung menghasilkan interaksi tinggi. Akibatnya, ruang publik digital dipenuhi oleh narasi yang berulang, saling menguatkan, dan sering kali minim proses verifikasi.
Dalam kondisi seperti ini, publik tidak lagi menunggu kejelasan fakta secara menyeluruh. Yang menjadi krusial justru cerita mana yang paling masuk akal secara emosional dan selaras dengan persepsi yang telah terbentuk sebelumnya. Ketika sebuah dugaan sesuai dengan prasangka atau kekecewaan yang telah ada, narasi tersebut dengan mudah diterima sebagai kebenaran. Pada titik inilah isu personal beralih menjadi persoalan simbolik, dengan dampak yang jauh melampaui relasi antarindividu yang terlibat langsung.
Fenomena tersebut dapat dipahami secara lebih mendalam melalui teori framing dalam kajian komunikasi. Menurut (Salim, Abdullah, dan Zanynu, 2024), framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan Konstruksi Realitas itu hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Teori framing menjelaskan bahwa media dan aktor komunikasi tidak sekadar menyampaikan realitas apa adanya, melainkan membingkai realitas melalui sudut pandang tertentu. Pilihan diksi, penekanan aspek tertentu, urutan informasi, serta konteks yang dibangun memengaruhi cara audiens memahami sebuah peristiwa. Dengan kata lain, framing menentukan bukan hanya apa yang dipikirkan publik, tetapi juga bagaimana publik memikirkan peristiwa tersebut.
Dalam kasus dugaan perselingkuhan figur publik, framing yang dominan kerap menempatkan peristiwa tersebut sebagai pelanggaran moral dan krisis integritas. Isu ini jarang dibingkai sebagai persoalan personal yang kompleks dan berlapis, melainkan sebagai simbol kemunafikan atau pengkhianatan terhadap nilai yang selama ini dilekatkan pada tokoh terkait. Media dan warganet menggunakan bahasa yang sarat penilaian moral, metafora etis, serta dikotomi benar dan salah. Bingkai semacam ini memberi publik legitimasi moral untuk marah, menghakimi, bahkan menjatuhkan sanksi sosial.
Menariknya, kemarahan publik sering kali tidak bersumber dari dampak langsung peristiwa tersebut terhadap kehidupan mereka. Publik merasa marah karena figur yang dianggap sebagai panutan dinilai gagal memenuhi ekspektasi moral kolektif. Dengan kata lain, yang terluka bukanlah relasi personal, melainkan citra simbolik. Ketika citra tersebut runtuh, publik mengalami kekecewaan simbolik, perasaan dikhianati oleh representasi nilai yang selama ini mereka percayai dan jadikan rujukan.
Di era media digital, pernyataan figur publik tidak lagi berhenti sebagai ekspresi personal atau administratif. Setiap kalimat yang diucapkan dan setiap sikap yang ditunjukkan memiliki konsekuensi simbolik yang luas. Dalam konteks dugaan perselingkuhan figur publik, luka publik sering kali muncul bukan semata karena peristiwanya, melainkan karena cara isu tersebut dikomunikasikan dan dibingkai di ruang publik. Bahasa yang digunakan figur publik menjadi objek penilaian moral yang tidak kalah penting dibandingkan substansi peristiwanya.
Respons komunikasi figur publik justru kerap memperkuat framing negatif yang telah terbentuk. Klarifikasi singkat, pernyataan normatif, atau sikap diam sering dibaca sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab moral. Dalam perspektif framing, respons yang minim empati atau tidak menyentuh dimensi emosional publik mudah ditafsirkan sebagai ketidakpekaan, ketidakjujuran, atau bahkan arogansi. Alih-alih meredam kegaduhan, respons semacam ini justru memicu gelombang kemarahan lanjutan.
Pada dasarnya, publik tidak hanya menuntut kebenaran faktual, tetapi juga pengakuan emosional. Publik ingin merasa didengar dan diakui perasaannya. Ketika figur publik gagal menunjukkan empati, publik merasa diabaikan. Luka yang muncul bukan luka personal, melainkan luka simbolik, perasaan bahwa nilai moral yang selama ini diwakili oleh figur tersebut telah dikhianati. Inilah yang membuat kemarahan publik terus membesar, meskipun kepastian hukum atau kebenaran peristiwa belum sepenuhnya terungkap.
Media sosial semakin memperparah situasi melalui logika viralitas. Menurut (Atfianti, 2024), kemampuan konten untuk menjadi viral di media sosial memiliki dampak langsung pada pembentukan opini publik. Pernyataan yang ambigu atau defensif dengan cepat dipotong, dikutip ulang, dan disebarkan tanpa konteks utuh. Potongan kalimat tersebut berubah menjadi bahan interpretasi bebas yang sering kali bernada sinis. Dalam kondisi demikian, framing negatif semakin menguat dan sulit dikoreksi, sementara klarifikasi lanjutan justru kerap dianggap sebagai pembenaran, bukan penjelasan yang tulus.
Situasi ini menunjukkan bahwa krisis yang terjadi bukan semata krisis personal, melainkan krisis komunikasi publik. Figur publik tidak hanya dituntut untuk menjelaskan fakta, tetapi juga untuk memahami emosi dan makna simbolik yang berkembang di ruang publik. Ketika komunikasi gagal menjembatani keduanya, framing negatif akan terus mendominasi narasi dan memperpanjang konflik di ruang publik digital.
Dalam jangka panjang, akumulasi skandal dan kegaduhan moral berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap figur publik secara umum. Masyarakat menjadi semakin sinis, mudah curiga, dan cenderung menilai tokoh publik melalui lensa skandal, alih-alih melalui substansi kinerja dan kontribusinya. Setiap isu baru dengan cepat dihubungkan dengan narasi lama, membentuk siklus kecurigaan yang sulit diputus.
Lebih jauh, kondisi ini mencerminkan persoalan literasi media di masyarakat. Ketika framing emosional lebih dipercaya daripada fakta yang diverifikasi, ruang publik kehilangan fungsi deliberatifnya. Diskusi rasional tergeser oleh penghakiman moral instan, dan media sosial yang seharusnya menjadi ruang dialog berubah menjadi arena pelampiasan emosi kolektif.
Namun, menyalahkan publik semata tentu tidak adil. Media dan aktor komunikasi memegang tanggung jawab besar dalam membentuk iklim diskursus publik. Pemberitaan sensasional, judul provokatif, dan narasi hitam-putih mempersempit ruang pemahaman. Di sisi lain, figur publik perlu menyadari bahwa setiap pernyataan dan sikap mereka memiliki makna simbolik yang melampaui konteks personal.
Pada akhirnya, fenomena viral dugaan perselingkuhan figur publik menunjukkan betapa kuatnya pengaruh framing dalam membentuk emosi dan opini masyarakat. Reaksi keras publik tidak selalu lahir dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara peristiwa tersebut dikonstruksi dan dimaknai secara kolektif. Ketika pernyataan figur publik gagal merespons luka emosional masyarakat, kata-kata justru berpotensi menjadi sumber luka baru. Di sinilah komunikasi publik diuji, apakah ia mampu menyembuhkan, atau justru memperdalam luka yang telah ada.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
