Muhammad Abdul Aziz, B.A., M.Pd
Kampung Haji di Mekkah dan Masa Depan Pelayanan Jamaah
Info Terkini | 2026-01-08 05:53:25Wacana pemerintah membangun Kampung Haji Indonesia di Mekkah menandai babak baru dalam pengelolaan ibadah haji nasional. Gagasan ini tidak muncul di ruang hampa, melainkan lahir dari akumulasi persoalan klasik yang berulang setiap musim haji: kepadatan ekstrem, keterpisahan pemondokan, lemahnya integrasi layanan, serta tingginya risiko kesehatan jamaah, khususnya lansia. Dalam konteks tersebut, Kampung Haji patut dibaca bukan semata sebagai proyek infrastruktur, melainkan sebagai refleksi arah masa depan pelayanan jamaah Indonesia.
Indonesia memiliki posisi unik dalam lanskap penyelenggaraan haji global. Sebagai negara dengan jumlah jamaah terbesar di dunia, tantangan yang dihadapi bukan hanya teknis, tetapi juga struktural. Pola pemondokan yang tersebar, ketergantungan pada hotel komersial dengan jarak berjauhan, serta koordinasi lintas sektor yang kompleks kerap menyulitkan pengawasan dan respons cepat. Akibatnya, pelayanan haji sering berjalan dalam mode reaktif, bukan preventif.
Pengalaman lapangan memperlihatkan kompleksitas tersebut secara nyata. Saat saya menempuh studi di Universitas Islam Madinah, saya mendapat kesempatan menjadi petugas haji PPIH Arab Saudi. Banyak ditemukan masalah di lapangan, mulai dari hotel, katering, transportasi dan di Mina ketika tarwiyah (8 Dzulhijjah) yang super sesak hingga antri untuk masuk toilet pun bisa berjam-jam. Dari posisi itu juga, saya menyaksikan langsung bagaimana dedikasi petugas sering kali dibatasi oleh sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi. Jamaah yang tersesat, keterlambatan penanganan kesehatan, hingga kendala komunikasi bukan semata persoalan individu, melainkan konsekuensi dari tata kelola yang terfragmentasi.
Dalam kerangka inilah konsep Kampung Haji menemukan relevansinya. Kawasan terpusat yang menggabungkan pemondokan, layanan kesehatan, pusat informasi, serta koordinasi petugas berpotensi mengubah pola pelayanan secara mendasar. Kampung Haji memungkinkan negara memiliki kendali yang lebih kuat atas distribusi jamaah, alur layanan, serta mitigasi risiko. Jika dirancang dengan tepat, ia dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas pelayanan, bukan sekadar fasilitas tambahan. Beberapa negara pengirim jamaah juga telah mengembangkan model layanan terintegrasi dengan pendekatan berbeda. Turki, misalnya, menekankan manajemen terpusat berbasis negara dengan disiplin tinggi dan pemetaan jamaah yang rapi. Malaysia menguatkan koordinasi layanan melalui satu badan khusus dengan sistem informasi yang relatif solid. Indonesia tentu memiliki konteks yang berbeda, namun pengalaman negara lain menunjukkan bahwa integrasi sistem jauh lebih menentukan kualitas layanan dibanding sekadar penambahan fasilitas fisik.
Namun demikian, Kampung Haji tidak boleh dipahami sebagai simbol prestise atau proyek mercusuar. Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilannya ditentukan oleh sejauh mana ia berbasis pada kebutuhan jamaah dan pembelajaran lapangan. Tanpa fondasi data yang kuat, Kampung Haji berisiko menjadi infrastruktur mahal dengan manfaat terbatas. Karena itu, pendekatan ilmiah dalam perencanaan menjadi kunci. Data demografi jamaah, tingkat risiko kesehatan, pola mobilitas, serta pengalaman petugas harus menjadi dasar desain dan operasional Kampung Haji. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan yang selama ini berjalan juga perlu dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan. Kampung Haji seharusnya menjadi hasil sintesis dari pengalaman panjang pengelolaan haji, bukan terobosan yang terlepas dari konteks historisnya.
Dari sudut pandang tata kelola, Kampung Haji membuka diskusi lebih luas tentang peran negara dalam pelayanan ibadah. Ibadah haji memang bersifat spiritual, tetapi penyelenggaraannya menuntut manajemen modern, profesional, dan berorientasi pada keselamatan manusia. Di titik ini, kehadiran negara tidak cukup hanya melalui regulasi dan subsidi, melainkan lewat desain sistem yang benar-benar berpihak pada jamaah.
Pada akhirnya, masa depan pelayanan jamaah Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa megah bangunan yang berdiri di Mekkah, melainkan oleh kualitas pengalaman ibadah yang dirasakan jamaah: lebih aman, lebih tenang, dan lebih khusyuk. Jika Kampung Haji mampu menjawab kebutuhan tersebut, maka ia bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan transformasi pelayanan. Sebuah ikhtiar negara untuk menghadirkan pelayanan haji yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
