Gilang Fathurrizqi Restu Alfandani
Digitalisasi Administrasi Publik di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Arah Kebijakan
Guru Menulis | 2025-12-24 13:06:51Digitalisasi Administrasi Publik di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Arah Kebijakan
Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Taktik utama untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif adalah digitalisasi administrasi publik. Banyak sistem layanan berbasis digital, termasuk untuk pengaduan publik, perizinan, pajak daerah, dan layanan demografi, telah dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah.
Selain menyederhanakan proses administrasi, digitalisasi dimaksudkan untuk mendorong perubahan birokrasi yang akan meningkatkan standar pelayanan publik. Efektivitas pelayanan publik telah mendapat dampak positif dari penerapan e-government di beberapa wilayah Indonesia. Misalnya, penelitian Yungkul (2025) menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendigitalisasi administrasi publik dapat mempercepat proses pelayanan dengan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pelayanan pemerintah. Namun, masih terdapat tantangan signifikan yang harus diatasi dengan solusi kebijakan yang komprehensif, seperti kesenjangan digital antar wilayah dan infrastruktur yang tidak memadai.
Selain itu, sebuah studi tentang implementasi e-government berbasis web di Desa Tondowolio, Kabupaten Kolaka, menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik digital di tingkat lokal bergantung pada kemampuan, dukungan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem informasi digital. Studi ini menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya, termasuk dukungan kebijakan dan kemampuan teknis pejabat dalam pengelolaan sistem informasi, memiliki dampak besar terhadap efektivitas e-government.
Saputra dkk. (2025) menyoroti bahwa transformasi digital dalam layanan publik juga meningkatkan interaksi publik-pemerintah dalam konteks birokrasi yang lebih luas. Selain meningkatkan efisiensi dan transparansi, digitalisasi meningkatkan komunikasi antara pengguna dan penyedia layanan. Namun, artikel tersebut juga mencatat bahwa untuk berhasil dalam jangka panjang, masalah seperti infrastruktur yang buruk dan keamanan data masih harus diatasi.
Terlihat jelas dari perbandingan riset domestik dan global bahwa Indonesia memiliki peluang untuk memajukan reformasi birokrasi melalui digitalisasi administrasi publik. Namun, sejumlah elemen penting diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaannya, seperti integrasi sistem antarlembaga, peningkatan literasi publik, akses digital yang merata, dan kemampuan sumber daya aparatur sipil negara. Riset Ahmadi Aidi dan rekan-rekannya lebih lanjut menunjukkan bahwa transformasi digital menjanjikan peningkatan kecepatan pelayanan, penyederhanaan proses birokrasi, dan peningkatan aksesibilitas pelayanan publik. Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi, seperti prosedur manajemen data yang aman dan mengantisipasi resistensi organisasi.
Oleh karena itu, digitalisasi administrasi publik di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan standar pelayanan publik. Namun, pencapaian tujuan ini membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan inklusif, mulai dari pembuatan undang-undang yang menjamin keamanan data dan melindungi privasi pengguna hingga pembangunan infrastruktur digital yang adil dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk menjamin bahwa digitalisasi lebih dari sekadar kemajuan teknologi dan benar-benar menawarkan keuntungan yang substansial dan berkelanjutan bagi masyarakat luas, pemerintah harus menerapkan pendekatan kebijakan berbasis bukti.
Daftar Pustaka
Yungkul, Y. (2025). Optimalisasi Sistem Administrasi Publik dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan di Era Digital. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(7), 3103-3111.Djabbari, M. H., Irfan, B., Nugroho, T. C., Amiruddin, I., & Yanto, E. (2024). Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik Berbasis Website di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 158-170.
Burtscher, M., Piano, S., & Welby, B. (2024). Developing Skills for Digital Government: A review of good practices across OECD governments. OECD Social, Employment, and Migration Working Papers, (303), 1-56.
Saputra, W. N., Ema, I., Sari, I. N., & Ramadhani, Q. T. (2024). Trasformasi birokrasi digital dalam pelayanan publik: Studi kasus penerapan e-government. Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora, 3(2), 82-94.
Aidi, A., Budiwaluyo, A., Agoestyowati, R., Junaidi, A., & Usman, U. (2024, October). Analisis Implementasi Digitalisasi Kualitas Pelayanan Publik. In Prosiding Seminar STIAMI (Vol. 11, No. 2, pp. 47-54).
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
