Siti Masitoh
Tangan Dunia Terulur untuk Sumatra, Mengapa Pemerintah Menolak?
Politik | 2025-12-22 11:51:23
Pemerintah Indonesia menolak ajakan bantuan internasional untuk menangani bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra yang telah mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal, meskipun negara-negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan lain-lain siap mengirimkan logistik yang diperlukan. Keputusan Presiden Prabowo Subianto ini memicu kemarahan di kalangan publik dan para ahli, karena situasi di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas nasional terbatas. Artikel opini ini mengkritik keputusan tersebut dengan data terkini, menekankan pentingnya menerima bantuan demi mempercepat proses pemulihan.
Dampak Bencana yang Mematikan
Banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak awal Desember 2025, mengakibatkan 1.068 kematian hingga 19 Desember, lebih dari 7.000 orang terluka, dan 190 orang hilang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 624.670 pengungsi per 14 Desember, dan total 3,3 juta orang terdampak di 49 kabupaten/kota. Jumlah rumah yang rusak mencapai ribuan unit—3.600 berat, 2.100 sedang, dan 3.700 ringan—sementara infrastruktur seperti 39,34% jembatan, 42,5% fasilitas pendidikan, dan 16,97% rumah ibadah mengalami kerusakan.
Masyarakat mengibarkan bendera putih di Aceh sebagai protes atas lambatnya penyaluran bantuan, sementara pemulihan infrastruktur diperkirakan memerlukan waktu 30 tahun tanpa tambahan sumber daya. Rumah Zakat dan mitra lokal berusaha mendistribusikan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan, namun jangkauan mereka terbatas di tengah kesulitan akses. Pemerintah pusat telah mengerahkan logistik domestik, namun jumlah korban terus bertambah akibat lambatnya pendataan.
Penolakan Bantuan yang Kontroversial
Pada 15 Desember, Presiden Prabowo menolak panggilan dari pemimpin negara lain, dengan alasan "Indonesia mampu mengatasi sendiri" dalam sidang kabinet. Pemerintah Medan mengembalikan 30 ton beras dan 300 paket bantuan dari UEA pada 18 Desember berdasarkan arahan Kementerian Pertahanan dan BNPB, karena regulasi melarang bantuan dari pemerintah asing. Meskipun kemudian menerima bantuan setelah klarifikasi dari UAE Red Crescent, insiden ini memicu kritik tajam dari DPRD Medan yang menilai tindakan tersebut "memalukan".
Sekretaris Kabinet Prasetyo Hadi menekankan bahwa kapasitas nasional cukup untuk menangani tiga provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Namun, Gubernur Aceh Muzakir Manaf membuka peluang bagi bantuan asing secara lokal, dengan menerima bantuan dari perusahaan Inggris seperti Upland Resources. Kebijakan pusat ini bertentangan dengan sejarah: pemerintahan SBY menerima bantuan setelah tsunami Aceh 2004 dan Jokowi setelah gempa Palu 2018.
Kritik Pakar dan Publik yang Meluap
Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, menyebut penolakan ini sebagai "penyangkalan terhadap kenyataan", karena bantuan internasional bukan soal gengsi, melainkan solidaritas antarnegara. Peneliti ISEAS Made Supriatma menilai respons Prabowo sebagai yang terburuk pasca-reformasi, berbeda dengan kecepatan respon dari SBY dan Jokowi. Pengamat politik Kunto Adi Wibowo khawatir spekulasi muncul, seolah pemerintah menyembunyikan fakta.
Warganet ramai mengkritik melalui media sosial, menyoroti bahwa warganya terisolasi dan belum mendapatkan bantuan. Negara-negara Arab merasa heran atas penolakan tersebut, sementara pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menyarankan untuk menerima bantuan dari ASEAN melalui AHA Centre untuk mempercepat distribusi logistik. Agung Baskoro dari Trias Politika memahami motif "kemandirian" yang berasal dari latar belakang militer Prabowo, tetapi mendesak fleksibilitas demi kepentingan korban.
Alasan Pemerintah yang Dipertanyakan
Pemerintah mengklaim bahwa situasi saat ini terkendali tanpa adanya status bencana nasional, karena hanya tiga provinsi yang terdampak. Prabowo berencana membentuk badan rekonstruksi untuk hunian sementara dan permanen. Regulasi yang ketat bertujuan untuk menghindari intervensi asing, dengan mengutamakan kemandirian nasional. Namun, para ahli membantah argumen ini: kapasitas yang terbatas menyebabkan lambatnya distribusi dan rekonstruksi yang bisa molor bertahun-tahun.
Data dari BNPB menunjukkan pengungsi menurun 29.972 orang, tetapi jumlah korban jiwa terus meningkat. Awalnya menolak bantuan dari UEA telah merusak citra diplomatik, berpotensi mengurangi donasi di masa mendatang. Solidaritas domestik cukup kuat—Natuna mengirimkan bantuan melalui TNI AU—namun tidak dapat menggantikan skala dukungan internasional yang dibutuhkan.
Buka Pintu Bantuan Demi Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah lebih memprioritaskan harga diri ketimbang nyawa rakyat, padahal bantuan asing dapat mempercepat pemulihan seperti yang terbukti di Aceh pada 2004. Menolak tawaran dari UEA dan negara lainnya hanya mencerminkan kelemahan, bukan kekuatan. Dengan 1.068 jiwa yang meninggal dan 3,3 juta orang terdampak, tindakan cepat sangat dibutuhkan; menerima bantuan secara selektif dari ASEAN dapat meminimalkan risiko sembari memanfaatkan solidaritas regional.
Deklarasikan status darurat nasional, koordinasikan antara BNPB dan AHA Centre, serta salurkan bantuan secara efektif. Masyarakat Sumatra membutuhkan dukungan dunia saat ini, bukan sekadar janji tentang kemandirian yang tidak nyata. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk tidak menolak pertolongan, tetapi memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran demi masa depan pulau yang hancur ini.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
