Rico pebriano_Seni kuliner dan pengelolaan ja
Keadilan Sosial Pasca Bencana di Sumatra
Info Terkini | 2025-12-15 08:20:00Bencana banjir berulang di Sumatra dipandang bukan hanya sebagai fenomena alam biasa, melainkan sebagai manifestasi dari kegagalan mewujudkan keadilan sosial dan merawat hablum minal alam (hubungan harmonis dengan alam). Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, terutama untuk industri ekstraktif dan perubahan fungsi lahan yang berlebihan, telah secara langsung merusak ekosistem hutan dan daya dukung lingkungan di wilayah tersebutUnset cover
Gemini AIKerusakan ekologis ini menciptakan ketidakadilan primer karena dampak bencana yang paling parah ditanggung oleh masyarakat kecil, komunitas adat, dan petani miskin. Sementara itu, korporasi besar yang menjadi penyebab kerusakan tersebut seringkali luput dari pertanggungjawabanPasca-bencana, kondisi ini diperparah oleh politik ketidaksetaraan yang nyata dalam distribusi bantuan, rehabilitasi, dan dana rekonstruksi.
Kelompok yang lemah secara politik dan berada di wilayah terpencil seringkali menerima perhatian dan sumber daya yang jauh lebih minim dibandingkan dengan korban di pusat-pusat kota. Selain itu, kebijakan penanggulangan bencana cenderung mengabaikan kearifan lokal dan hanya berfokus pada respons darurat jangka pendek yang tidak berkelanjutan, alih-alih menyelesaikan akar masalah struktural.
Hal ini mengakibatkan kelompok rentan terjebak dalam siklus kemiskinan dan kerentanan bencanaUntuk mencapai keadilan sosial pasca-bencana, diperlukan perubahan paradigma dari sekadar memberikan bantuan menjadi penegakan akuntabilitas politik dan penegakan hukum yang tegas. Pemerintah didesak untuk berani melakukan audit menyeluruh dan mencabut izin-izin korporasi yang terbukti merusak lingkungan.
Proses restorasi lingkungan harus didasarkan pada prinsip keadilan iklim, di mana biaya perbaikan wajib ditanggung oleh pihak yang telah mengambil keuntungan dari kerusakan (korporasi), bukan hanya dibebankan kepada negara dan masyarakat.
Banjir di Sumatra harus dijadikan titik balik untuk restorasi sosial ekologis. Keadilan sosial hanya dapat diwujudkan jika konsep hablum minal alam diintegrasikan secara fundamental dalam seluruh kebijakan pembangunan dan tata ruang. Ini mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas wilayahnya, menjadikan pengetahuan lokal sebagai dasar mitigasi bencana, dan melakukan pembangunan kembali dengan prinsip keberlanjutan. Dengan mengoreksi ketimpangan struktural inilah, siklus bencana dan ketidakadilan di Sumatra dapat dihentikan
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
