Shinta Silvia
Aksi Bersama Menghadapi Krisisis Iklim: Pelajaran dari Bencana Iklim di Sumatera
Eduaksi | 2025-11-28 16:15:25Krisis iklim kini menjadi kenyataan yang merata di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan banjir raksasa di Pakistan, gelombang panas ekstrem di Eropa, hingga kebakaran hutan masif di Amerika, Kanada dan Australia. Indonesia tidak luput dari tren ini. Sebagai negara kepulauan tropis, Indonesia berada dalam posisi paling rentan terhadap perubahan pola cuaca global. Salah satu contoh konkret kerentanan tersebut terlihat pada rangkaian bencana banjir dan longsor di Sumatera, yang tidak hanya disebabkan oleh cuaca ekstrem, tetapi juga diperparah oleh kerusakan ekologis dan lemahnya tata kelola risiko bencana.
Di Sumatera, anomali cuaca akibat siklon tropis 95B menjadi pemicu utama tingginya curah hujan. Pembentukannya di Selat Malaka memicu peningkatan awan konvektif dan membawa limpahan uap air ke wilayah Aceh, Sumut dan Sumbar. Akibatnya, dalam waktu singkat terjadi hujan ekstrem yang volume dan durasinya melebihi kapasitas alam dan infrastruktur. Namun intensitas hujan saja tidak dapat menjelaskan besarnya kerusakan. Yang memperburuk situasi adalah rapuhnya sistem ekologis di hulu dan buruknya sistem drainase di hilir.
Daerah hulu beberapa sungai utama di Sumatera mengalami deforestasi masif dalam dua dekade terakhir. Pembukaan lahan untuk industri sawit, perkebunan skala besar, tambang, serta proyek-proyek infrastruktur menyebabkan ekosistem hutan kehilangan kemampuannya menyerap air hujan. Padahal hutan adalah penyangga alami. Ia menahan air, memperlambat aliran permukaan, dan mencegah tanah longsor. Tanpa tutupan hutan, air hujan langsung mengalir deras ke hilir, membawa material lumpur dan batu, dan mengubah hujan lebat menjadi banjir bandang mematikan.
Di sisi lain, kota-kota di hilir tidak siap menampung limpahan air ini. Sistem drainase di banyak kota di Sumatera termasuk Medan, Padang, Banda Aceh, dan Pekanbaru sudah lama berada dalam kondisi tidak optimal. Kapasitasnya kecil, tak terawat, tersumbat sedimentasi dan sampah, serta tidak dirancang untuk intensitas hujan yang lebih ekstrem akibat perubahan iklim. Ketika air besar dari hulu tiba bersamaan dengan hujan lokal, kota-kota itu praktis berubah menjadi kolam-kolam besar yang menenggelamkan permukiman dan infrastruktur vital.
Ketidaksiapan infrastruktur diperparah oleh lemahnya respons pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Minimnya sosialisasi dan simulasi kebencanaan membuat masyarakat tidak memiliki gambaran jelas mengenai jalur evakuasi, titik aman, maupun prosedur penyelamatan diri. Sistem peringatan dini tidak bekerja optimal. Pemberitahuan sering hanya muncul melalui media sosial beberapa saat sebelum banjir menerjang. Koordinasi antarinstansi pun berjalan tidak sinkron, sehingga proses evakuasi dan distribusi bantuan berlangsung lambat, bahkan kacau di beberapa titik. Bencana yang seharusnya dapat diminimalkan dampaknya pun akhirnya menjadi tragedi serba dadakan.
Bencana di Sumatera memperlihatkan bahwa krisis iklim bukan sekadar persoalan perubahan cuaca, melainkan persoalan ekologis, sosial, dan politik yang saling terkait. Model pembangunan ekstraktif yang mengorbankan hutan demi keuntungan jangka pendek telah melemahkan daya dukung lingkungan. Kesenjangan sosial membuat kelompok paling miskin menjadi kelompok paling terdampak. Sementara itu, tata kelola lingkungan yang rawan intervensi kepentingan ekonomi sering kali mengabaikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.
Namun, bencana ini membuka peluang untuk membangun kembali arah kebijakan dan kesadaran publik. Restorasi hutan dan rehabilitasi daerah aliran sungai di hulu harus menjadi prioritas, didukung oleh pembatasan ketat terhadap ekspansi korporasi yang merusak lingkungan. Di hilir, kota-kota harus berinvestasi besar pada modernisasi drainase, pembangunan kolam retensi, serta sistem pengendalian banjir yang adaptif. Pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas BPBD, serta mengadakan simulasi kebencanaan rutin yang melibatkan masyarakat secara luas.
Kesadaran menghadapi krisis iklim tidak bisa mengandalkan satu aktor saja. Pemerintah, korporasi, akademisi, masyarakat sipil, hingga komunitas global harus bekerja bersama. Pendanaan iklim internasional, komitmen emisi yang lebih kuat, serta inovasi teknologi adaptasi harus menjadi bagian dari upaya kolektif ini. Bencana di Sumatera seharusnya menjadi titik balik sebuah pengingat bahwa krisis iklim adalah tantangan terbesar abad ini, tetapi juga kesempatan terbesar bagi masyarakat Indonesia untuk bersatu, berbenah, dan membangun masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
