Shinta Silvia
Di Balik Bencana Hidrometeorologi di Indonesia
Eduaksi | 2025-11-25 15:57:26Curah hujan ekstrem yang melanda Sumatera Barat sejak Jumat 21 November 2025 memang menjadi pemicu awal banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatera Barat hari ini. Namun faktor cuaca bukan satu-satunya penyebab. Krisis hidrometeorologi yang muncul berulang menunjukkan ada persoalan struktural yang jauh lebih dalam yaitu deforestasi, alih fungsi lahan tanpa kontrol, pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, serta buruknya sistem drainase di kawasan pemukiman dan perkotaan. Kombinasi faktor alam dan kelalaian manusia inilah yang memperparah dampak bencana hingga merugikan ribuan warga.
Di banyak daerah, banjir tidak hanya berasal dari sungai yang meluap, tetapi juga dari air hujan yang tidak memiliki ruang resapan karena tanah telah tertutup beton, aspal, dan bangunan. Hutan yang dulu menjadi penyangga alami kini bergeser menjadi area perkebunan monokultur, perumahan, atau tambang. Ketika akar-akar yang dulu menahan tanah hilang, longsor menjadi lebih mudah terjadi. Sementara itu, sistem drainase kota yang tidak terawat, tersumbat sampah, serta tata ruang yang tidak berbasis mitigasi risiko memperburuk keadaan ketika hujan turun deras.
Di tengah kondisi ini, krisis lingkungan bukan lagi isu global yang jauh dari rumah. Ia menjadi pengalaman sehari-hari. Rumah terendam, akses jalan terputus, sekolah diliburkan, dan pekerjaan terganggu. Semua ini membuat kita harus mengakui bahwa pembangunan yang hanya mengejar kecepatan tanpa memperhatikan ekologi kini menghasilkan kerentanan baru. Krisis ini adalah cermin dari cara kita membangun relasi dengan alam, eksploitatif, pragmatis, dan reaktif.
Untuk memahami situasi ini, ada dua pendekatan yang perlu digabungkan. Pertama, pandangan yang mengakui bahwa alam memiliki nilai intrinsik, hutan bukan sekadar kayu, sungai bukan sekadar saluran air, dan tanah bukan sekadar ruang untuk dibangun. Kedua, pendekatan teknologis yang mendorong pengelolaan lingkungan secara modern melalui data, inovasi drainase berkelanjutan, pemulihan daerah resapan air, dan tata ruang berbasis risiko bencana. Mengandalkan salah satu saja tidak cukup (Bergandi, 2013).
Beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa solusi nature-based seperti restorasi mangrove, agroforestri, sumur resapan, hingga taman kota berbasis penyerapan air mampu mengurangi risiko banjir dan longsor. Ketika langkah-langkah ekologis ini dipadukan dengan teknologi seperti sensor cuaca, pengelolaan sampah digital, dan sistem peringatan dini, maka penanganan bencana menjadi lebih preventif daripada reaktif.
Namun kebijakan dan teknologi tidak berarti apa-apa jika tidak ada kesadaran kolektif. Perubahan harus dimulai dari level individu, mengurangi sampah plastik, berhenti membuang limbah ke sungai, menanam pohon di lingkungan rumah, serta memahami bahwa ruang hijau bukan sekadar estetika tetapi fungsi ekologi. Di tingkat masyarakat, kolaborasi kampung, sekolah, dan komunitas dapat menciptakan gerakan ekologis yang lebih kuat dan mengikat partisipasi publik.
Di sisi pemerintah, diperlukan keberanian untuk memperbaiki tata ruang, menindak pelanggaran izin lingkungan, melakukan reboisasi serius, serta memastikan drainase dan sungai dikelola dengan perspektif jangka panjang. Pemerintah juga harus berani menerapkan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, bukan kepentingan jangka pendek. Investasi pada pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim bukan biaya tetapi perlindungan masa depan.
Alhasil, banjir dan longsor yang terjadi hari ini bukan sekadar peristiwa cuaca, tetapi peringatan bahwa relasi manusia dengan alam sedang tidak seimbang. Jika tindakan kolektif dimulai sekarang melalui kesadaran individu, penguatan komunitas, dan kebijakan negara maka Sumatera Barat dan Indonesia masih memiliki peluang untuk membangun masa depan ekologis yang lebih aman dan adil. Krisis lingkungan tidak harus menjadi takdir; ia bisa menjadi titik balik jika kita mau berubah.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
