Rosalyne Theodora Tahir
Realisasi Program Makan Bergizi Gratis Capai Rp20,6 Triliun, Sasar 31,2 Juta Penerima
Info Terkini | 2025-10-30 20:12:15
Jakarta – Pemerintah mencatat realisasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp20,6 triliun hingga awal Oktober 2025. Dana tersebut disalurkan untuk menjangkau 31,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tujuannya adalah meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah serta kelompok rentan guna menurunkan angka stunting dan kekurangan gizi.
Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi tersebut baru sekitar 29 persen dari total anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan untuk program ini sepanjang tahun 2025. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat dapat meningkat hingga 82,9 juta orang menjelang akhir tahun.
Sebaran Penerima dan Fasilitas Dapur
Berdasarkan laporan resmi, sebaran penerima MBG terbesar berada di Pulau Jawa dengan 18,42 juta orang, disusul oleh Sumatra sebanyak 6,6 juta, Sulawesi 2,33 juta, Bali dan Nusa Tenggara 1,83 juta, Kalimantan 1,36 juta, serta Maluku dan Papua sekitar 700 ribu penerima.
Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah telah membentuk 10.572 unit dapur penyedia pangan gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Namun, beberapa daerah dilaporkan masih kekurangan fasilitas dapur dan tenaga pengolah makanan, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.
Tantangan Pelaksanaan di Lapangan
Kendati realisasi program cukup signifikan, pelaksanaan MBG menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah ketidaksiapan infrastruktur distribusi dan penyimpanan makanan, yang berpotensi memengaruhi kualitas dan keamanan pangan.
Selain itu, sejumlah laporan menunjukkan adanya keterlambatan penyaluran bahan pangan serta perbedaan kualitas menu di berbagai daerah. Pemerintah daerah diminta untuk lebih aktif melakukan pengawasan dan verifikasi lapangan, agar tujuan program dapat tercapai secara merata.
“Program ini harus menjadi investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pengawasan dan standarisasi gizi perlu diperkuat,” ujar juru bicara Kementerian Kesehatan, Kamis (30/10).
Upaya Pemerintah dan Harapan Publik
Sebagai bentuk evaluasi, pemerintah pusat akan melakukan audit teknis terhadap penyedia jasa katering dan pengelola dapur MBG. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah dilibatkan untuk memastikan keamanan makanan yang didistribusikan.
Meskipun menghadapi sejumlah kendala, program MBG tetap mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah positif untuk menekan angka malnutrisi dan meningkatkan konsentrasi belajar anak di sekolah.
“Bantuan makanan bergizi ini sangat membantu anak-anak kami. Namun, penting bagi pemerintah untuk menjamin kualitas makanan yang diberikan,” kata seorang kepala sekolah dasar di Bantul, Yogyakarta.
Penutup
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu kebijakan publik terbesar dalam sejarah pembangunan gizi nasional. Realisasi anggaran yang terus meningkat menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Keberlanjutan dan efektivitas program ini kini bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan keamanan pangan, pemerataan distribusi, serta pengawasan di seluruh daerah. Dengan tata kelola yang lebih baik, program MBG diharapkan dapat benar-benar menjadi langkah nyata menuju generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
