Ellie Umi
Mimpi Swasembada Beras dengan Harga Terjangkau
Politik | 2025-09-12 06:12:38Pemerintah optimistis bisa mencapai swasembada beras tahun ini dikarenakan stok beras yang tinggi. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pun memastikan cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini melimpah. Namun anehnya terjadi kelangkaan stok beras di pasaran dan harganya pun cenderung tinggi, tentu hal ini membuat resah masyarakat.
Dalam mengantisipasi ini pemerintahpun berupaya melakukan penstabilan pasokan beras di masyarakat sekaligus menjaga harga tetap terjangkau yaitu dengan cara penyaluran beras SPHP. Namun sayang meski harganya murah dan kebersihannya terjaga, tetapi kualitas beras SPHP banyak dikeluhkan sehingga masyarakat enggan membelinya meski relatif lebih murah. Toko ritel pun enggan menjual beras SPHP.
Stok yang melimpah menjadi ironi ketika harga beras mahal. Beras akhirnya menumpuk di gudang Bulog. Bulog mengalami "obesitas" sehingga beras yang disimpan lama rawan mengalami penurunan kualitas (ini sebagaimana temuan Ombudsman) yaitu sebanyak 100 ribu ton beras yang dikantongi Perum Bulog diproyeksi mengalami penurunan kualitas mutu atau disposal. Akibat hal ini, kerugian pemerintah bisa mencapai Rp 1,2 triliun.
Langkah stabilisasi harga beras dengan bertumpu pada beras SPHP tidak efektif karena persoalan harga beras bersifat sistemis, yaitu terkait tata kelola perberasan nasional dari hulu hingga hilir. Disini lembaga Bulog sendiri bermasalah dari sisi tata kelola sehingga berasnya menumpuk di gudang. Mimpi swasembada beras dengan harga terjangkau akan sulit terwujud.
Ditambah praktik oligopoli dalam tata niaga beras sangat berperan besar mengerek harga beras. Jika ini tidak diselesaikan, maka harga beras akan tetap tinggi. Inilah yang terjadi dalam negara dengan sistem kapitalisme, ia hanya menjadi regulator. Pemerintahnya tidak menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat. Negara hanya memastikan stok aman, padahal harga beras tinggi karena buruknya distribusi.
Berbeda halnya dengan sistem Islam, dalam Islam penguasa adalah ra'in atau pengurus urusan rakyat termasuk kebutuhan pokok seperti beras. Penguasa wajib memastikan ketersediaan pangan (beras) di masyarakat dengan harga terjangkau hingga sampai ke tangan konsumen (rakyat), bukan hanya stok di gudang atau pasar. Membenahi jalur distribusi beras dari hulu hingga hilir dan memastikan tidak ada praktik yang haram dan merusak distribusi, seperti oligopoli.
Tidak hanya fokus pada menjual beras saja, tetapi menjalankan solusi sistemis mulai dari produksi, penggilingan, hingga distribusi ke konsumen. Bagi masyarakat miskin, negara bisa melakukan pemberian bantuan beras secara gratis, dari anggaran yang akan selalu ada dari Baitul mal. Ini semua akan terwujud jika kita ganti sistem yang rusak ini dengan menggunakan sistem yang shahih yang datangnya dari sang pencipta yakni Islam Rahmatan lil Alamin.
Wallahu 'alam bish shawab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
