gek dania
Gelombang Protes 2025: Suara Kolektif dan Tanggung Jawab Moral
Politik | 2025-09-08 14:32:59Pendahuluan Akhir Agustus hingga awal September 2025, Indonesia kembali diguncang gelombang protes yang melibatkan ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil. Aksi ini dipicu oleh penolakan terhadap rencana kenaikan tunjangan anggota DPR, yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat, dan diperburuk oleh kematian seorang mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Affan Kurniawan, yang menjadi simbol ketidakadilan dan lemahnya respons pemerintah.
Fenomena ini bukan sekadar perlawanan terhadap kebijakan tertentu; ia menjadi pengingat bahwa partisipasi publik adalah fondasi demokrasi yang hidup. Mengingat sejarah, gelombang protes ini mengingatkan kita pada Reformasi 1998, ketika rakyat menuntut keadilan, transparansi, dan perubahan sistemik. Namun, terdapat perbedaan mendasar: protes 2025 berlangsung tanpa tokoh karismatik, menunjukkan pergeseran dari kepemimpinan individual ke kekuatan kolektif berbasis digital.
Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: bagaimana gelombang protes 2025 dapat dipahami sebagai refleksi moral dan sosial dibandingkan Reformasi 1998, dan apa tanggung jawab elite politik serta masyarakat dalam menanggapi aspirasi rakyat? Tujuan tulisan ini adalah menganalisis persamaan dan perbedaan kedua gelombang gerakan, menelaah implikasi sosial-politik, serta menekankan nilai moral yang relevan bagi demokrasi kontemporer.
Perspektif Historis dan Sosial
Reformasi 1998 menampilkan tokoh-tokoh yang menjadi simbol perlawanan terhadap rezim otoriter, seperti mahasiswa yang memimpin aksi demonstrasi besar-besaran dan menuntut pengunduran diri Soeharto. Kepemimpinan karismatik tersebut menyatukan aspirasi rakyat dan memberi fokus pada tuntutan yang jelas dan terukur.
Sebaliknya, protes 2025 menunjukkan wajah baru gerakan sosial: horizontal, kolektif, dan berbasis teknologi. Solidaritas muncul dari ribuan individu yang bersuara melalui media sosial, membentuk narasi yang tidak lagi bergantung pada satu pemimpin. Facebook, Twitter, dan platform daring lainnya menjadi arena mobilisasi, di mana informasi tersebar cepat, koordinasi dilakukan secara digital, dan partisipasi bisa diakses oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa batas geografis.
Menurut Tarrow (2011), gerakan sosial kuat ketika ada jaringan, sumber daya, dan kesempatan politik yang dimanfaatkan secara efektif. Nugroho (2020) menambahkan bahwa aktivisme digital memungkinkan partisipasi luas tanpa struktur formal. Aspinall (2005) juga menekankan pentingnya strategi kolektif dalam menyuarakan tuntutan rakyat. Ketiga perspektif ini membantu memahami pergeseran metode perjuangan dari fisik ke digital, sekaligus menunjukkan bahwa partisipasi warga kini lebih tersebar dan demokratis.
Dimensi Moral dan Nilai Sosial
Yang membedakan protes 2025 dari Reformasi 1998 adalah dimensi moralnya. Protes ini menekankan keadilan, tanggung jawab, dan transparansi, nilai-nilai yang menjadi dasar legitimasi pemerintahan. Mahasiswa dan masyarakat tidak hanya menentang kebijakan tertentu, tetapi juga menyerukan akuntabilitas dari pejabat publik. Nilai moral ini sejalan dengan prinsip sosial yang menekankan perlindungan hak individu, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama.
Dalam konteks Republika, demokrasi bukan hanya struktur politik formal, melainkan praktik integritas moral dalam pengambilan keputusan. Elite politik memiliki kewajiban untuk menanggapi aspirasi rakyat secara etis. Ketidakpedulian terhadap tuntutan publik dapat memperburuk ketidakpercayaan dan mengurangi legitimasi pemerintahan.
Generasi muda yang aktif di ruang digital juga menunjukkan tanggung jawab sosial kolektif. Mereka mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Protes ini menegaskan bahwa masyarakat dapat menjadi kontrol sosial yang efektif jika suara mereka disuarakan secara terorganisir dan bermartabat.
Tantangan Kolektivitas Digital
Kekuatan gerakan digital terletak pada jangkauan dan kecepatan penyebaran informasi. Namun, ketiadaan tokoh sentral membuat arah tuntutan lebih sulit dikonsolidasikan. Protes 2025 membawa 17+8 tuntutan rakyat yang beragam. Pluralitas ini mencerminkan aspirasi yang luas, tetapi juga berisiko memecah fokus gerakan jika tidak dikelola dengan baik.
Moralitas digital menjadi kunci agar gerakan tetap produktif. Kejujuran dalam penyebaran informasi, etika berkomunikasi, dan penghormatan terhadap pihak lain menjadi faktor penting agar protes tidak berubah menjadi konflik sosial yang merugikan. Media sosial, meskipun efektif, juga dapat memunculkan polarisasi jika digunakan secara sembarangan.
Selain itu, koordinasi horizontal membutuhkan disiplin, kesabaran, dan kemampuan membangun konsensus. Generasi muda harus mampu menyaring informasi kritis, menjaga komunikasi yang konstruktif, dan memprioritaskan isu strategis untuk mencapai perubahan nyata. Dengan demikian, kolektivitas digital dapat menjadi instrumen transformasi sosial yang berkelanjutan.
Jika dijalankan dengan baik, kolektivitas digital bisa menjadi instrumen perubahan sosial yang berkelanjutan. Tantangan utamanya adalah mengelola pluralitas tuntutan agar tidak memecah fokus gerakan. Generasi muda perlu mengedepankan strategi komunikasi yang jelas, mengutamakan isu prioritas, dan membangun narasi yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Ini sekaligus melatih kemampuan demokratis: negosiasi, kompromi, dan kesepakatan kolektif.
Selain itu, pengalaman protes ini mengajarkan bahwa demokrasi digital bukan hanya soal kebebasan bersuara, tetapi juga tanggung jawab sosial. Aktivisme yang bijak menuntut penyebaran informasi yang akurat, menghormati opini berbeda, dan mendorong diskusi yang konstruktif. Dengan begitu, media sosial dapat menjadi arena pemberdayaan, bukan polarisasi.
Kolektivitas digital juga membuka peluang bagi pemerintah dan masyarakat untuk membangun dialog yang lebih responsif. Pemerintah bisa menggunakan masukan publik sebagai indikator kebijakan yang tepat sasaran. Sementara masyarakat belajar bahwa partisipasi yang produktif membutuhkan disiplin, integritas, dan kepedulian terhadap dampak sosial dari setiap aksi.
Kesimpulan dan Refleksi
Protes 2025 menegaskan bahwa demokrasi hidup oleh partisipasi rakyat, dan kolektivitas digital dapat menjadi kekuatan transformatif. Jika Reformasi 1998 menekankan kepemimpinan karismatik, gelombang protes saat ini menekankan nilai moral, solidaritas, dan etika digital sebagai pilar baru masyarakat yang aktif secara politik.
Elite politik memiliki tanggung jawab moral untuk merespons aspirasi rakyat, sementara generasi muda harus terus mengedepankan integritas, kesadaran sosial, dan tanggung jawab kolektif. Demokrasi bukan sekadar struktur politik, tetapi juga praktik nilai-nilai keadilan, transparansi, dan empati yang menjembatani kepentingan rakyat dan pembangunan bangsa.
Suara rakyat melalui kolektivitas digital menjadi indikator penting legitimasi politik. Tantangan kedepan adalah memastikan partisipasi ini produktif, membangun konsensus sosial, dan menjaga agar nilai moral tetap menjadi fondasi pergerakan. Dengan begitu, protes 2025 bukan hanya kritik terhadap kebijakan, tetapi juga pelajaran berharga bagi demokrasi Indonesia yang lebih matang.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
