Afen Sena
Bandara untuk Rakyat: Membangun Penerbangan dengan Keadilan Sosial
Bisnis | 2025-07-28 22:42:08
Dalam bukunya Paradoks Indonesia, Prabowo Subianto mengajak kita untuk merenungkan ironi besar bangsa ini: kekayaan sumber daya yang melimpah belum sepenuhnya menjadi jalan menuju kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat. Namun, buku itu bukan sekadar kritik, melainkan tawaran semangat—bahwa dengan perubahan orientasi kebijakan, keberpihakan, dan integritas pembangunan, Indonesia bisa bangkit secara adil dan mandiri.
Dalam konteks itu, sektor transportasi udara dan pengelolaan bandara memiliki peran penting. Bandara bukan hanya pintu gerbang mobilitas nasional dan internasional, tetapi juga simpul peradaban modern, pusat pertumbuhan ekonomi, serta panggung interaksi sosial. Maka, penting untuk menempatkan bandara dalam kerangka pembangunan nasional yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara sosial.
Bandara Bukan Sekadar Terminal, Melainkan Jembatan Kesempatan
Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur kebandarudaraan. Bandara-bandara baru terus dibangun dan diperluas di berbagai daerah, menjadi simbol konektivitas dan pertumbuhan wilayah. Namun, ke depan, visi kita harus melampaui infrastruktur fisik. Bandara harus menjadi jembatan kesempatan—bagi pekerja, pelaku usaha kecil, komunitas lokal, dan generasi muda.
Ini berarti, pengelolaan dan pemanfaatan potensi bandara tidak boleh hanya terpusat pada pelaku usaha besar atau penyedia jasa yang itu-itu saja. Perlu dirancang secara sistemik pembukaan ruang pengusahaan jasa kebandarudaraan oleh rakyat, mulai dari sektor pendukung seperti jasa kebersihan, parkir, kargo, katering, logistik, hingga layanan penunjang seperti transportasi darat, usaha kuliner, hingga kerajinan khas lokal.
Agar hal ini bukan sekadar wacana, pemerintah dapat hadir melalui regulasi afirmatif, skema pembinaan berkelanjutan, dan insentif fiskal maupun non-fiskal bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang terlibat di dalam ekosistem bandara. Misalnya, UMKM lokal dapat didampingi agar memenuhi standar layanan kebandarudaraan melalui pelatihan terpadu yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perhubungan bersama instansi terkait. Koperasi pekerja bandara pun bisa diberdayakan secara kelembagaan, bukan sekadar sebagai tenaga harian lepas.
Dengan cara ini, rakyat tidak hanya menjadi penonton dari megahnya bandara, tetapi juga menjadi bagian aktif dari rantai nilai yang diciptakan.
Pengusahaan Jasa Bandara: Ladang Kesejahteraan Kolektif
Dalam semangat ekonomi kebangsaan yang diangkat Prabowo dalam Paradoks Indonesia, pengusahaan sektor-sektor strategis harus memberi ruang partisipasi luas bagi rakyat. Artinya, layanan jasa kebandarudaraan tidak boleh hanya menjadi domain usaha besar dan padat modal. Sebaliknya, pemerintah perlu membuka kanal bagi rakyat untuk mengembangkan bisnis dan jasa penunjang di kawasan bandara, melalui mekanisme kemitraan atau konsesi berskala rakyat.
Contohnya bisa berupa penyediaan lahan khusus dalam kawasan bandara untuk koperasi transportasi lokal yang melayani rute dari dan ke bandara dengan tarif terjangkau dan pelayanan profesional. Di sisi lain, penyedia jasa katering untuk maskapai atau ruang tunggu bisa diarahkan untuk memberdayakan koperasi wanita, petani lokal, dan UMKM kuliner unggulan daerah.
Peluang lainnya terdapat di jasa penunjang aviasi seperti ground handling pesawar terbang, handling penumpang dan bagasi, cleaning service, pengelolaan trolley, pengantaran kargo, dan logistik domestik. Selama ini jasa-jasa tersebut diatur sangat ketat sehingga cenderung menutup ruang masuknya pemain lokal. Melalui pendekatan afirmatif dan pengawasan ketat, justru jasa-jasa inilah yang paling mudah untuk dijadikan ladang pembinaan rakyat dan sumber lapangan kerja.
Pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun roadmap pembinaan penyedia jasa rakyat dalam sektor kebandarudaraan, lengkap dengan pelatihan berbasis kompetensi, pembiayaan mikro, dan regulasi pengutamaan lokal dalam pengadaan jasa non-keselamatan. Hal ini tak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga mengangkat harkat sosial masyarakat setempat.
Bandara Inklusif, Daerah Tumbuh Mandiri
Sebagian besar bandara kita saat ini dikelola oleh BUMN dan pemerintah pusat. Meski efektif dalam hal tata kelola dan pengendalian mutu, perlu ada ruang untuk membuka kolaborasi dengan pemerintah daerah, koperasi lokal, dan pelaku usaha rakyat. Kolaborasi ini bukan dalam arti pelepasan kewenangan teknis, melainkan pelibatan aktif dalam pengelolaan kawasan pendukung, layanan publik nonkritis, dan kegiatan ekonomi komunitas.
Dengan demikian, bandara akan menjadi bagian dari wajah daerah, bukan sekadar entitas pusat yang beroperasi secara tersendiri. Bandara dapat dijadikan pusat promosi budaya, produk unggulan, dan tenaga kerja lokal. Kawasan penyangga bandara pun bisa diintegrasikan dengan pusat pelatihan kerja, kampung wisata, atau pusat distribusi logistik pangan daerah.
Lebih dari itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat dimaksimalkan. Misalnya, sistem reservasi layanan transportasi dan jasa penunjang bandara yang dikelola koperasi lokal, menggunakan platform digital berbasis komunitas. Ini akan menciptakan keterbukaan, transparansi, dan efisiensi sekaligus memperkuat posisi rakyat dalam rantai ekonomi digital.
Ekonomi Aviasi yang Hijau dan Berkelanjutan
Sebagaimana ditekankan dalam visi keadilan sosial ala Paradoks Indonesia, pembangunan harus berpihak tidak hanya pada rakyat hari ini, tetapi juga generasi masa depan. Maka, pengelolaan bandara pun perlu memadukan efisiensi ekonomi dengan prinsip lingkungan hidup.
Bandara ramah lingkungan atau green airport harus menjadi standar baru. Program Airport Carbon Accreditation (ACA) yang telah diikuti oleh beberapa bandara besar di Indonesia dapat diperluas cakupannya hingga bandara-bandara menengah dan kecil. Prinsip net-zero emissions harus diadopsi secara bertahap, termasuk melalui penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah ramah lingkungan, dan pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi.
Keterlibatan masyarakat dalam proyek penghijauan bandara, pengelolaan kompos dari sisa makanan bandara, hingga edukasi publik tentang jejak karbon penerbangan adalah cara-cara nyata membangun bandara yang tidak hanya megah, tetapi juga bermartabat secara ekologis.
Masa Depan yang Terhubung dan Setara
Bandara bukan semata tempat orang berangkat dan datang. Ia adalah simpul harapan, pertemuan antarpotensi, dan penopang masa depan. Namun, untuk menjadi instrumen keadilan sosial, bandara perlu dirancang dan dikelola dengan jiwa kerakyatan dan semangat membangun.
Gagasan Paradoks Indonesia menuntun kita untuk tidak terjebak pada paradigma pembangunan yang elitis. Kesejahteraan hanya bisa dicapai jika rakyat diberi ruang, diberi peluang, dan diberdayakan dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks bandara, ini berarti: rakyat harus dapat mengambil bagian dalam rantai ekonomi kebandarudaraan, dari tingkat paling bawah hingga yang paling strategis.
Pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu bersinergi menciptakan bandara-bandara masa depan—yang bukan hanya efisien dan modern, tetapi juga adil, terbuka, dan berdampak luas. Mari kita bangun bandara yang menyatukan langit dan bumi, impian dan kenyataan, serta pertumbuhan dan pemerataan.
Karena ketika rakyat punya tempat dalam ekonomi udara, maka langit Indonesia bukan hanya milik mereka yang mampu terbang, tapi milik seluruh anak bangsa yang ingin maju bersama.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
