Ellie Umi
Tunjangan yang Fantastis
Politik | 2025-08-29 08:39:51Fantastis!Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan, sehingga total gaji dan tunjangan mereka menjadi lebih dari Rp 100 juta per bulan. Di tengah berbagai gejolak ekonomi yang dihadapi saat ini, besaran pendapatan tersebut dinilai menyakiti perasaan rakyat.
Pasalnya saat ini, masyarakat tengah dihadapi oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, hingga lonjakan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) di sejumlah daerah di Indonesia. Apalagi, berbagai pukulan tersebut datang akibat kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran sehingga memberikan efek domino kepada masyarakat. Menurut Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, kenaikan pendapatan tersebut tidak sensitif kepada kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terpukul, Beritasatu TV, dikutip Rabu (20/8/2025).
Makin reaktifnya masyarakat terhadap sikap para anggota parlemen akhir-akhir ini sesungguhnya merupakan sebuah keniscayaan. Betapa tidak, dari waktu ke waktu, perilaku wakil rakyat itu memang makin jauh dari harapan. Alih-alih membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, para anggota parlemen justru kerap bertindak berseberangan dengan hati nurani rakyat. Dan justru mencekik leher rakyat yang diwakilinya sendiri.
Oleh karenanya, sanget aneh jika pada kondisi demikian, para wakil rakyat malah mendapat fasilitas yang wah dari APBN yang sumber utamanya berasal dari pajak dan utang. Lalu, utang itu harus dibayar dengan cara kembali menarik pajak dari rakyat. Saat ini jabatan hanya dijadikan alat untuk memperkaya diri, hilang empati pada rakyat yang ‘diwakili’, abai akan amanahnya sebagai wakil rakyat.
Hal ini sangat jauh dari Islam, seyogyanya iman bisa menjadikan halal dan haram sebagai satu-satunya standar perbuatan termasuk dalam menjalankan kekuasaan. Dalam Islam kekuasaan dipandang sebagai amanah sekaligus metode untuk menegakkan hukum syarak yang menjamin keadilan dan kesejahteraan hakiki bagi semua orang.
Konsep wakil rakyat atau Majelis Umat sungguh berbeda jauh dengan konsep wakil rakyat yang ada dalam sistem saat ini. Majelis Umat bukanlah lembaga pembuat UU sebagaimana DPR, melainkan salah satu struktur yang memiliki fungsi pengawasan, sekaligus fungsi koreksi (muhasabah) terhadap berjalannya fungsi pemerintahan agar berjalan sesuai dengan hukum-hukum Allah sebagaimana yang Rasulullah saw. contohkan.
Majelis Umat dipilih dari dan oleh umat atas dasar kepercayaan untuk mewakili mereka dalam penyampaian pendapat tentang berbagai persoalan. Majelis umat benar-benar lahir dari rahim rakyat dan merepresentrasi pikiran dan perasaan umat yang bertugas dengan dorongan iman dan kesadaran akan tanggung jawab melakukan amar makruf nahi mungkar. Inilah yang membuat mereka akan fokus pada fungsi yang harus diwujudkan bukan malah menuntut keistimewaan sebagaimana yang terjadi sekarang.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
