Faruq Amrulloh
Malang kota pendidikan menanggapi dwifungsi aparat
Sejarah | 2025-08-02 17:40:13Kota malang sebagai pemerintahan menjalani masa kemerdekaan yang tidak penuh karena sejak indonesia merdeka baru dipimpin oleh rakyat sipil pasca reformasi. pada mulanya kota malang merupakan bagian dari kabupaten malang. hingga pada 1 April 1914 pemerintah kolonial belanda menetapkan kota malang sebagai kotapraja atau gemeinschaft. Kota malang dan kabupaten malang pada 1819 masih bagian dari karesidenan pasuruan. Namun pemisahan dari karesidenan pasuruan dan penetapan kota malang sebagai kotapraja menata secara masif administrasi pemerintahan di kota yang pada masa belanda lebih banyak ditinggali warga asing dari pada asli warga malang. Hal itu karena selain karena kondisi geografis juga karena iklim ekonomi yang dibangun belanda dalam hal ini melalui kebijakan investasi voc sebelum kebangkrutannya.
pemerintah indonesia yang pada mulanya hanya melanjutkan kebijakan dan program belanda meski berbeda pada pelaku pelaksanaanya yang merupakan warga atau rakyat yang memproklamirkan diri sebagai bangsa indonesia. Kelanjutan itu juga dilakukan pada wilayah malang dalam hal ini kota malang. Semula pada masa kolonial belanda menjadikan Kota Malang sebagai pemukiman masyarakat elit dan pemilik usaha perkebunan yang kebanyakan berlokasi di kabupaten malang. Hingga pada masa awal kemerdekaan setelah terbentuk Negara Indonesia pemerintah belanda masih berusaha merebut kembali kota malang karena kepentingan belanda untuk menguasai alat produksi dan tempat tempat tinggal para donatur negara yang akan bangkrut itu. Karena hal itulah kota malang menjadi perebutan pejuang indonesia melalui pasukan militer dan pemerintahan sipil hindia belanda. Kondisi yang kurang kondusif di kota malang menyebabkan pemerintahan awal kemerdekaan kota malang didominasi kelompok militer baik itu penunjukan presiden atau memang bentukan dari struktur militer.
Setelah masa perang kemerdekaan kota malang relatif kondusif di bawah kepemimpinan militer. Pada masa itu seperti pemilu di kota malang memang terjadi gesekan antar kelompok islam dan komunis tapi tetap saja yang mengambil peran adalah militer untuk meraup suara masyarakat yang tidak fanatik kepada partai islam maupun partai komunis. Setelah periode 1960 terjadi menurunya pengaruh soekarno membuat jatuh suara simpatisan nasionalis di malang yang sebenarnya pada awal kemerdekaan pendukung fanatiknya banyak di kota malang. puluhan tahun berlalu dan dominasi militer di pemerintahan kota malang menyebabkan sistem yang terbentuk mendukung sepenuhnya pemimpin militer.
Kondisi berbalik ketika ekonomi mulai melemah pasca krisis di awal dekade 1990 an. Pembangunan yang semula direncanakan pemerintah pusat menyasar kota malang dan akhirnya terbangunlah beberapa perguruan mulai dari perguruan tinggi di bawah instruksi langsung pemerintah atau dalam hal ini perguruan tinggi negeri hingga perguruan tinggi bentukan yayasan militer. Pemerintah pusat maupun daerah berusaha masuk dalam lingkungan perguruan tinggi tetapi kekuatan jejaring organisasi kemahasiswaan diakui atau tidak sedikit menahan semuanya.
Isu perihal demonstrasi menuntut pemerintah Orde Baru berkembang di kelompok mahasiswa di Kota malang pada periode 98 juga memicu aksi di kota malang. Bahkan dukungan dari perguruan tinggi bagi mahasiswa yang terlibat aksi demonstrasi muncul.
Tenaga pengajar di beberapa perguruan tinggi juga menciptakan atmosfir kritis terhadap kecacatan kebijakan perguruan tinggi. Bahkan ada seruan dari beberapa oknum dosen yang tidak akan memberikan nilai kepada mahasiswa apabila tidak mengikuti aksi demonstrasi di sekitaran gedung balaikota malang dan DPRD kota Malang. ketidakmampuan tenaga pengajar ini selain karena ada upaya penekanan kepada tenaga pendidik melalui organisasi kepegawaian maupun melalui struktur perguruan tinggi dibawah kementerian pendidikan. namun tetap saja para dosen tetap mengkoordinir mahasiswa melalui berbagai upaya dibelakang layar.
setelah upaya upaya keras dan masif dilakukan pada kurun waktu dari tahun 1997 hingga 1998 maka berhentilah masa presiden soeharto dan orde baru. pemerintahan indonesia dari pusat hingga daerah mulai menata diri dalam masa reformasi. selain aksi di senayan yang menuntut soeharto mundur di berbagai daerah juga melakukan aksi serupa termasuk Kota malang. dimasa reformasi ini kota malang mulai muncul walikota dari masyarakat yang murni tanpa intervensi militer. pertama kali pilkada pada tahun 2003 memang rakyat tidak bisa memilih walikota secara langsung. proses pilkada di kala itu masih menggunakan perwakilan rakyat dalam partai sebagai pemilih walikota
keberadaan perguruan tinggi menyumbang kepadatan penduduk dalam hal ini mahasiswa yang paling tidak menempuh pendidikan selama 4 tahun bahkan ada beberapa mahasiswa yang memutuskan untuk menetap. Lokasi tempat perguruan tinggi yang berdekatan juga menjadikan interaksi mahasiswa antar perguruan tinggi sangat mudah. Sebagai hasil dari interaksi itu adalah contohnya aksi yang dilakukan pada tahun 1998. Hampir tidak ada lagi sekat antar mahasiswa jika membicarakan aksi terutama jika membawa nama mahasiswa malang. Ada beberapa aksi seperti mahasiswa malang menggugat uu ciptaker pada tahun 2022. Menggugat usut tuntas, menggugat. Hingga terakhir mahasiswa malang menuntut uu tni.
Dinamika politik kota malang dan keterlibatan aparat negara setelah pemilu 2003 adalah unsur sipil memimpin kota malang dan pada periode itu juga legislatif diduduki mayoritas sipil. Tapi terjadi fenomena pada 2017 gedung DPRD Kota Malang hampir kosong karena kasus korupsi. kasus tersebut menjadi perbincangan publik nasional karena keterlibatan begitu banyaknya pejabat pemerintahan tapi selain itu menariknya kasus ini adalah juga muncul imbas lain berupa stigma buruk masyarakat pada pejabat pemerintah.
Kondisi ini menjadi kesempatan adanya peluang posisi pemerintahan untuk diduduki oknum dari unsur militer, masyarakat malang pada pemilu 2024 sudah disajikan berbagai pilihan yang tidak biasa, banyaknya calon legislatif dari unsur militer menunjukan adanya upaya unsur militer kembali masuk pertarungan politik praktis
selain dari kejadian di daerah ada juga upaya undang-undang mengenai jabata Aparatur Militer yang digagas legislatif tingkat pusat. memang keterkaitan Undang-undangan TNI tidak secara eksplisit menunjukan upaya militer untuk kembali menguasai pemerintahan sipil tapi masyarakat kota malang harus lebih berhati-hati lagi dengan berbagai upaya Militer baik itu masih menjabat maupun sudah pensiun. satu sisi secara nasional peran dan gerak aparat militer semakin masif sistem di kota malang terutama juga masih sangat mendukung terjadinya penguasaan aparat militer baik tentara maupun polisi. Kota Malang yang sudah lama menjadi wilayah militer sudah saatnya dipimpin oleh perwakilan sipil yang berkepentingan membawa kebaikan bersama bukan kepentingan kelompok tertentu apalagi hanya untuk memakmurkan kelompok militer.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
