Beras Oplosan, Rakyat Tertipu, Negara Terlelap
Agama | 2025-07-15 21:48:48
Suatu hal yang memprihatinkan secara serius telah terjadi di sektor pangan nasional. Betapa tidak, telah ditemukan bahan pangan pokok berupa beras oplosan yang beredar di supermarket dan minimarket. Seperti yang diungkapkan oleh Andi sulaiman, Menteri Pertanian (Mentan),bahwa beras ada yang dikemas seolah-olah premium, padahal sebenarnya kualitas biasa. Beberapa merk juga ditemukan bertuliskan isi kemasan 5 kg, namun isinya hanya 4,5 kg. Mentan Amran Sulaimanjugenyampaikan bahwa negara mengalami kerugian besa mencapai Rp. 99 triliun per tahhun..( nasional.kompas.com/13/7/2025)
Inilah fakta kehidupan sistem sekuler kapitalisme. Penipuan demi cuan adalah suatu hal yang niscaya terjadi. Karena semua bersandar pada kepentingan pribadi, materi, dan bagaimna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, walaupun harus dengan menipu dan membohongi masyarakat,
Tak ada aturan agama yang andil dalam hal ini, karena aturan agama dikesampingakan jika berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Inilah sisi kelam sekuler kapitalisme yang mengenyampingkan kepentingan rakyat hanya demi keuntungan.
Persoalan ini berlarut-larut, tidak kunjung selesai karena sudah terjadi berulang kali. Ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya sistem sanksi yang membuat jera para pelakunya. Bahkan menajdi bukti kegagalan system pendidikan dalam mencetak generasi yang amanah, jujur, dapat dipercaya serta bertaqwa.
Selain itu nampak bahwa negara tidak hadir dalam mengurusi masalah pangan secara serius. Negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Masalah pangan justru banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan atau korporasi besar yang berorientasi pada keuntungan atau profit. Sehingga tidak heran mereka melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan yang besar.
Padahal seharusnya, masalah pangan adalah hal asasi yang harus dijamin oleh negara. Namun hal ini tidak terjadi, bahkan negara saat ini hanya mengausai 10% sector pangan, selebihnya dikuasai oleh swasta dan korporasi besar. Sehingga wajar jika negara sangat sulit untuk mengontrol bahkan menindak tegas pelaku kecurangan pangan ini.
Dalam pandangan Islam, pejabat dan penguasa memiliki tanggung jawab besar sebagai pelayan rakyat. Mereka adalah raa’in (penggembala) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya, yang harus menjalankan amanah dan menegakkan keadilan. Tegaknya aturan dalam Islam ditopang oleh tiga pilar utama: ketakwaan individu, kontrol dari masyarakat, dan peran negara yang aktif melalui sistem sanksi yang tegas. Islam bahkan menetapkan adanya lembaga khusus seperti qadhi hisbah untuk memastikan bahwa setiap regulasi berjalan sesuai dengan hukum syariah dan bebas dari manipulasi.
Islam juga menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengurusi urusan pangan secara menyeluruh, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketersediaan pasokan, tetapi juga memastikan bahwa rantai distribusi berjalan adil dan tidak dimonopoli oleh pihak yang hanya mengejar untung. Dengan demikian, rakyat benar-benar mendapatkan haknya atas pangan yang layak dan terjangkau, tanpa harus dirugikan oleh praktik kecurangan yang keji dan tidak bermoral.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
