AFEN SENA
Penerbangan di Tengah Geopolitik yang Bergolak
Politik | 2025-06-26 14:50:17
Rute Udara dalam Bidikan Ketegangan
Perang modern tak hanya terjadi di darat, tapi juga berdampak langsung ke udara. Wilayah udara di sekitar zona konflik menjadi sangat berisiko bagi penerbangan sipil. Banyak negara—termasuk Indonesia—harus menyesuaikan rute penerbangan untuk menghindari kawasan yang terdampak. Hal ini berdampak pada efisiensi rute, kenaikan biaya bahan bakar, jadwal yang tak menentu, dan logistik pengangkutan barang serta jamaah yang menjadi lebih rumit.
Contoh paling nyata adalah rute penerbangan dari Indonesia ke Timur Tengah. Maskapai nasional yang biasa menggunakan jalur melintasi Iran atau kawasan Laut Hitam kini harus berputar lebih jauh. Bagi penerbangan jamaah umroh yang mulai menggeliat pasca haji, ini menjadi tantangan tersendiri. Biaya tambahan tak dapat dihindari, dan keamanan menjadi pertimbangan utama.
Diplomasi Penerbangan: Masihkah Jadi Prioritas?
Dalam sistem penerbangan sipil internasional, keselamatan dan keamanan penerbangan adalah tanggung jawab bersama negara-negara dunia melalui organisasi seperti International Civil Aviation Organization (ICAO). Namun pada praktiknya, negara-negara sering bergerak reaktif dan terfragmentasi. Sejauh mana sebuah Negara punya posisi tawar atau jalur diplomasi untuk meminta jaminan informasi keselamatan dan keamanan wilayah udara dari negara-negara yang dilalui pesawat kita?
Sayangnya, belum banyak diskusi publik yang mengulas pentingnya diplomasi penerbangan sipil sebagai bagian dari politik luar negeri. Padahal, dalam situasi genting seperti ini, transparansi informasi dan koordinasi regional sangat krusial. Pemerintah dan maskapai harus duduk satu meja menyusun peta risiko, mitigasi alternatif, dan skenario kontinjensi secara berkala.
Informasi Publik: Kebutuhan yang Tak Terpenuhi
Saat ini, informasi mengenai rute-rute udara yang terdampak konflik belum menjadi bagian dari komunikasi yang relative mudah untuk diakses publik. Bahkan, calon jamaah umroh atau penumpang awam tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang alasan di balik perubahan jadwal atau rute. Ketika pesawat tiba-tiba dialihkan, masyarakat sering kali hanya menerima penjelasan teknis tanpa konteks geopolitik yang sedang terjadi.
Maka, diperlukan sistem komunikasi risiko yang ramah publik. Tidak semua orang paham apa itu Flight Information Region(FIR), tetapi semua orang berhak tahu apakah mereka sedang melintasi zona aman atau tidak. Ketika informasi ini disampaikan dengan baik, mudah difahami dan edukatif, justru akan membangun kepercayaan pada penyelenggara layanan dan negara.
Mitigasi dan Tanggung Jawab Bersama
Dalam dunia aviasi, keselamatan dan keamanan adalah prioritas utama. Namun ketika keselamatan harus dikompromikan karena tekanan geopolitik dan minimnya mitigasi, maka seluruh pemangku kepentingan harus bertanggung jawab. Pemerintah sebagai regulator, maskapai sebagai operator, dan agen perjalanan sebagai penyedia layanan harus bersinergi memberikan opsi, alternatif, dan perlindungan maksimal kepada konsumen.
Misalnya, dalam konteks penerbangan umroh, apakah jamaah diberikan opsi untuk memilih jadwal atau rute berbeda jika rute awal dianggap berisiko? Apakah ada mekanisme pengembalian dana atau asuransi tambahan? Pihak penyelenggara juga perlu menjelaskan dengan terbuka bahwa perubahan jalur bukanlah bentuk ketidaksiapan, tapi justru cermin dari tanggung jawab terhadap aspek keselamatan dan keamanan penerbangan kepada penumpang.
Way Forward: Transparansi, Kolaborasi, dan Ketahanan
Konflik geopolitik mungkin tak dapat kita kendalikan. Tapi respons terhadapnya sepenuhnya berada dalam kendali kita. Ke depan, Indonesia perlu membangun sistem manajemen risiko geopolitik dalam penerbangan sipil yang lebih tangguh, adaptif, dan kolaboratif. Ini mencakup:
1. Peta Risiko Geopolitik Terbuka: disusun dan diperbaharui secara periodik oleh otoritas penerbangan bersama badan intelijen dan Kemenlu.
2. Pusat Informasi Rute Aman: sebagai kanal komunikasi resmi bagi maskapai, agen perjalanan, dan masyarakat umum.
3. Diplomasi Udara Proaktif: menjalin koordinasi rute dengan negara-negara sahabat dan menyuarakan perlindungan sipil dalam forum global.
4. Perlindungan Konsumen: memperjelas hak penumpang dalam situasi darurat dan memberikan akses pada informasi serta kompensasi yang adil.
Penutup: Kedaulatan Udara, Kedaulatan Informasi
Di tengah dunia yang makin terfragmentasi oleh konflik, ruang udara tidak lagi netral sepenuhnya. Indonesia perlu memiliki posisi yang kuat, tidak hanya dalam aspek militer dan diplomasi politik, tetapi juga dalam aviation intelligence. Ruang udara yang aman bukan hanya soal teknologi radar atau jet tempur, tetapi tentang kesiapan sistem, kejelasan informasi, dan tanggung jawab moral semua pihak dalam menjaga keamanan setiap warga yang memilih terbang.
Ketika jamaah umroh, pelaku usaha logistik, atau pebisnis internasional merasa aman dan dihargai saat berada di udara, di situlah sebenarnya negara hadir.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
