Irena mei darnis Halawa
Coretax dan Masa Depan Administrasi Pajak Digital di Indonesia
Politik | 2025-04-22 11:32:04Pendahuluan
Revolusi digital telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Di sektor pemerintahan, digitalisasi menjadi alat utama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu sektor yang mengalami transformasi signifikan adalah administrasi perpajakan. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan Coretax Administration System atau Coretax sebagai bagian dari upaya reformasi perpajakan yang menyeluruh. Coretax bukan sekadar pengganti sistem lama, tetapi merupakan sistem informasi berbasis data yang terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital. Tulisan ini membahas secara mendalam bagaimana Coretax menjadi fondasi utama masa depan administrasi pajak digital di Indonesia.
1. Latar Belakang Sejarah Modernisasi Pajak Modernisasi sistem perpajakan di Indonesia dimulai sejak awal 2000-an dengan program reformasi tahap pertama. DJP memperkenalkan sistem e-filing, e-billing, dan e-registration untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Meski demikian, sistem-sistem ini masih terfragmentasi dan belum memiliki integrasi data secara menyeluruh. Di tengah meningkatnya kompleksitas transaksi ekonomi, pertumbuhan e-commerce, dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, dibutuhkan sistem baru yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis data.
2. Mengenal Coretax Administration System Coretax adalah sistem digital generasi terbaru yang dirancang untuk mengelola seluruh siklus hidup wajib pajak. Sistem ini mengintegrasikan proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, hingga penegakan hukum dalam satu platform digital yang terpusat. Beberapa fitur utama Coretax antara lain: - Single Taxpayer View: memberikan gambaran menyeluruh profil wajib pajak. - Risk-Based Audit: sistem secara otomatis menentukan risiko wajib pajak berdasarkan data historis. - Omnichannel Communication: memungkinkan komunikasi antara DJP dan wajib pajak melalui berbagai kanal. - AI dan Data Analytics: mendeteksi potensi ketidakpatuhan secara proaktif dan prediktif.
3. Perbandingan dengan Negara Lain Negara seperti Estonia, Singapura, dan India telah lebih dahulu menerapkan sistem pajak berbasis digital. Estonia misalnya memiliki sistem e-Tax Board, yang memungkinkan wajib pajak menyelesaikan kewajibannya dalam waktu kurang dari 3 menit. Singapura menggunakan sistem IRAS yang sudah mengintegrasikan AI dalam proses audit. DJP melalui Coretax mencoba mengambil pelajaran dari berbagai sistem tersebut dengan menyesuaikan pada kondisi lokal dan karakteristik kepatuhan pajak masyarakat Indonesia.
4. Dampak Coretax terhadap Pemerintah dan Wajib Pajak Coretax membawa berbagai manfaat besar. Untuk pemerintah, sistem ini meningkatkan efisiensi internal, memperluas basis data perpajakan, serta meningkatkan kemampuan analisis dan pengawasan. Bagi wajib pajak, kemudahan akses layanan digital, kecepatan pelayanan, dan kepastian hukum menjadi nilai tambah utama. Selain itu, Coretax juga mendorong transformasi budaya administrasi, di mana birokrasi menjadi lebih melayani dan berbasis kinerja.
5. Tantangan Implementasi Coretax Meski potensinya besar, implementasi Coretax tidak bebas dari tantangan. Beberapa tantangan utama antara lain: - Kesiapan sumber daya manusia (SDM) - Kesenjangan literasi digital antarwajib pajak - Kompleksitas integrasi sistem lama (legacy system) - Keamanan siber dan perlindungan data - Adaptasi regulasi terhadap teknologi baru
6. Strategi Penyelesaian Tantangan Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi yang bisa diterapkan antara lain: - Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan - Kolaborasi dengan sektor swasta dalam pengembangan teknologi - Sosialisasi masif kepada masyarakat - Penyesuaian peraturan dan harmonisasi kebijakan antarinstansi
7. Coretax dan Integrasi Ekonomi Digital Coretax juga berperan penting dalam integrasi ekonomi digital. Dengan meningkatnya transaksi lintas platform dan lintas negara, sistem perpajakan harus mampu mengakses dan menganalisis data secara real-time. Coretax dapat diintegrasikan dengan sistem lain seperti OSS (Online Single Submission), sistem keuangan digital, dan big data analytics nasional. Ini penting agar DJP dapat mengikuti alur pergerakan ekonomi digital dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak digital, termasuk pajak atas platform digital asing.
8. Proyeksi Masa Depan: Visi Pajak Digital Indonesia 2045 Pada tahun 2045, Indonesia diharapkan menjadi negara maju. Untuk mencapai itu, sistem pajak harus transparan, efisien, dan inklusif. Coretax menjadi kunci menuju hal ini. Dengan penguatan teknologi seperti AI, machine learning, dan blockchain, sistem ini akan berkembang menjadi 'self-enforcing tax system'—di mana kewajiban pajak secara otomatis terintegrasi dalam sistem transaksi ekonomi. Pemerintah tidak hanya menjadi pemungut pajak, tetapi juga fasilitator yang mendorong ekosistem ekonomi formal dan produktif.
Kesimpulan Coretax merupakan lompatan besar dalam reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Lebih dari sekadar pembaruan teknologi, Coretax adalah simbol komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang modern, transparan, dan adaptif terhadap zaman. Keberhasilan sistem ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan Coretax, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menciptakan masa depan perpajakan digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
