Qotrun Nada
Fatwa Tanpa Aksi tak Membebaskan Palestina
Agama | 2025-04-15 20:47:49Sejumlah ulama Muslim ternama baru-baru ini mengeluarkan sebuah fatwa yang mengajak umat Islam untuk berjihad melawan Israel. Fatwa ini muncul sebagai tanggapan atas serangan udara berkelanjutan di Jalur Gaza yang telah menimbulkan banyak korban jiwa. Fatwa tersebut diterbitkan oleh International Union of Muslim Scholars (IUMS) dan mendapatkan dukungan dari lebih dari selusin ulama berpengaruh di dunia Islam.
Isi fatwa ini menyerukan agar negara-negara Muslim mengambil langkah-langkah militer, ekonomi, dan politik untuk menghentikan tindakan yang mereka anggap sebagai genosida dan penghancuran total di Gaza. Dalam pernyataan resminya, IUMS menegaskan bahwa perlakuan Israel terhadap warga Palestina telah melanggar hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kemanusiaan.
Selain mendorong adanya intervensi, fatwa ini juga menyerukan agar negara-negara muslim memberlakukan boikot terhadap Israel dengan melakukan blokade dari jalur darat, laut, dan udara. Fatwa tersebut juga mengajak negara-negara Islam untuk mengevaluasi kembali perjanjian damai yang telah dijalin dengan Israel. Sekretaris Jenderal IUMS, Ali al-Qaradaghi—yang dikenal luas sebagai salah satu tokoh agama paling berpengaruh—menyatakan bahwa d.iperlukan respons bersama dari umat Islam dalam menghadapi kondisi di Gaza (merdeka.com; 05/04/2025).
Setelah berbulan-bulan penderitaan tiada henti yang menimpa rakyat Gaza—dimana rumah-rumah luluh lantak, anak-anak syahid dalam pelukan orang tua mereka, dan suara tangis kehilangan menggema lebih keras daripada deru bom—akhirnya para ulama internasional dari berbagai penjuru dunia Islam mengeluarkan seruan yang menggetarkan langit dan bumi: jihad fi sabilillah.
Seruan ini tidak muncul dari ruang kosong. Ia lahir dari keputusasaan yang mendalam akan kegagalan berbagai upaya umat Islam untuk menghentikan genosida yang terjadi di depan mata dunia. Unjuk rasa jutaan orang di berbagai kota besar dunia, dari Jakarta hingga Istanbul, dari London hingga Rabat, tak mampu menggoyahkan keangkuhan para penindas.
Seruan boikot terhadap produk-produk yang menopang penjajahan pun hanya menjadi berita sesaat, tak cukup mengguncang sistem yang telah mapan. Bahkan bantuan kemanusiaan—yang dikirim dengan penuh cinta dan harapan—berulang kali tertahan di perbatasan, atau dihancurkan sebelum sampai ke tangan yang membutuhkan.
Dalam suasana gelap ini, para ulama berkumpul—baik yang berada di tanah hijrah maupun yang masih bertahan di negeri-negeri yang dibungkam. Mereka satu suara: bahwa ketika seluruh jalan damai telah dicoba, ketika air mata tak lagi bisa menyampaikan jerit umat, dan ketika para penguasa dunia memilih diam atau bahkan berkompromi—maka jalan terakhir yang tersisa adalah jihad.
Bukan jihad yang ditafsirkan secara sempit dan liar, tapi jihad yang memiliki landasan syar’i, visi keadilan, dan dorongan untuk membebaskan yang tertindas. Seruan ini bukan pula ajakan emosional yang gegabah, melainkan keputusan kolektif dari mereka yang selama ini menjadi suara moral umat—yang telah bersabar, berdoa, dan berjuang dengan pena serta lisan mereka selama bertahun-tahun.
Namun jika "hanya" berupa fatwa, tentu tidak akan efektif, apalagi fatwa sendiri tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung dalam sistem internasional maupun dalam kerangka negara-negara mayoritas muslim. Fatwa hanya bersifat anjuran atau panduan moral dan agama yang bergantung pada kesediaan individu atau pemerintah untuk mengikutinya. Sementara itu, kekuatan militer—yang mencakup pasukan, logistik, dan persenjataan—sepenuhnya berada di tangan para penguasa negara.
Ironisnya, para penguasa tersebut selama ini lebih sering mengeluarkan seruan verbal tanpa diikuti langkah konkret seperti pengiriman pasukan atau dukungan militer yang nyata. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jihad defensif telah dan sedang dilakukan oleh kaum muslimin di Palestina. Mereka berjuang mempertahankan diri, tanah, dan kehormatan mereka di bawah komando kelompok-kelompok bersenjata yang terbatas dalam sumber daya, namun memiliki tekad kuat dan legitimasi moral di mata sebagian besar umat. Ketimpangan antara seruan retoris dari penguasa dan pengorbanan nyata para pejuang di medan tempur ini menyoroti adanya jurang besar antara wacana dan tindakan nyata dalam membela hak-hak umat Islam yang terzalimi.
Urgensi Kepemimpinan Global Umat Islam
Upaya membebaskan Palestina, khususnya dalam menghadapi penjajahan dan kekerasan yang terus menimpa rakyat Gaza, sejatinya tidak cukup hanya dengan dukungan moral, donasi kemanusiaan, atau demonstrasi solidaritas. Meski semua itu penting, sejarah membuktikan bahwa perubahan besar dalam dunia Islam hanya dapat terwujud melalui satu pilar utama: kepemimpinan yang satu, yang mampu menggerakkan umat secara global dalam satu barisan jihad dan perjuangan.
Jihad, sebagai bentuk perjuangan tertinggi dalam Islam, bukanlah tindakan individual atau sporadis yang terpisah-pisah tanpa arah. Ia membutuhkan visi, strategi, dan komando yang jelas. Untuk itu, kehadiran seorang pemimpin umat Islam — khalifah atau pemimpin global yang mampu menyatukan kekuatan umat — menjadi kebutuhan yang tak bisa ditawar. Tanpa komando ini, potensi besar umat Islam, baik dari segi jumlah, kekayaan, hingga kekuatan militer, akan terus tercecer dan gagal memberi pengaruh signifikan terhadap nasib saudara-saudara kita di Palestina.
Oleh karena itu, menghadirkan kepemimpinan global semacam ini harus menjadi agenda utama seluruh umat Islam di masa kini. Khususnya bagi gerakan-gerakan dakwah yang memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan nasib kaum muslimin tertindas. Membina kesadaran umat tentang pentingnya persatuan politik dan kepemimpinan Islam bukan lagi sekadar wacana, melainkan bagian dari strategi pembebasan yang nyata dan terukur.
Sudah saatnya umat Islam tidak hanya tergerak oleh empati sesaat terhadap penderitaan rakyat Palestina, tetapi juga membangun arah perjuangan jangka panjang. Menghidupkan kembali cita-cita besar untuk menyatukan umat di bawah kepemimpinan Islam adalah jalan strategis yang harus digarap serius oleh para dai, intelektual Muslim, dan aktivis dakwah di seluruh penjuru dunia.
Kepemimpinan yang dikenal sebagai khilafah hanya dapat terwujud dengan dukungan mayoritas umat, yang merupakan hasil dari proses penyadaran ideologis yang dilakukan oleh gerakan Islam yang tulus dan konsisten dalam memperjuangkan Islam semata.Karena umat adalah pemilik hakiki kekuasaan, maka sejatinya kekuasaan yang ada bukanlah milik penguasa atau elit yang memimpin, melainkan milik rakyat yang memberikannya. Umat, sebagai pemilik hakiki kekuasaan, memiliki kekuatan untuk menentukan arah negara dan pemerintahan, karena mereka adalah sumber sah dari segala otoritas politik.
Ketika penguasa bertindak tidak sesuai dengan kehendak atau kebutuhan umat, maka umat memiliki hak untuk menggugat, mengkritik, atau bahkan mengubah penguasa tersebut. Umat yang sadar akan kekuatan ini dapat memaksa penguasa untuk mengikuti kehendak mereka, atau jika penguasa tetap bertahan dengan kebijakan yang berseberangan dengan kepentingan umum, umat bisa memaksa mereka untuk menyerahkan kekuasaan kepada pihak lain yang lebih mewakili kehendak rakyat.
Masalah penegakan khilafah sejatinya berkaitan langsung dengan kehidupan dan keberlangsungan umat, bukan hanya terbatas pada isu Palestina. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi kita semua untuk terlibat dalam usaha mewujudkannya. Seruan untuk berjihad kepada tentara Muslim terus dikumandangkan, bersamaan dengan seruan untuk menegakkan Khilafah.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
