Luvita Dwi Khairunisa
Zakat di Indonesia: Antara Potensi dan Realisasi yang Masih Jauh
Ekonomi Syariah | 2025-03-24 16:52:03
Zakat merupakan pilar ketiga dalam Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, termasuk di Indonesia. Dalam Al-Quran, zakat sering disebutkan bersama dengan salat, karena keduanya merupakan elemen utama dalam ajaran Islam. Salat berfungsi sebagai hubungan antara manusia dengan Allah (habluminallah), sedangkan zakat menjadi wujud kepedulian sosial antar sesama manusia (habluminannas). Kombinasi ini menciptakan keseimbangan antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial.
Zakat memiliki peran penting dalam Islam, bukan hanya sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan distribusi pendapatan yang lebih merata dalam masyarakat.
Di Indonesia, potensi zakat cukup besar mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Hingga pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 281,6 juta jiwa, dengan sekitar 245 juta jiwa atau 87,2% di antaranya beragama Islam. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia, sehingga potensi penghimpunan zakat pun sangat besar.
Sebagai alat pemberdayaan sosial dan ekonomi, zakat dapat memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi besar ini tidak akan maksimal tanpa dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat luas.
Laporan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa pengumpulan zakat di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut Wakil Ketua BAZNAS RI, Mokhamad Mahdum, potensi zakat di Indonesia setiap tahunnya mencapai sekitar 327 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2024, jumlah zakat yang terealisasi baru mencapai 41 triliun rupiah, masih jauh dari potensi maksimal yang dapat dicapai.
Meskipun potensi zakat sangat besar, terdapat beberapa faktor masih menjadi kendala dalam optimalisasi penghimpunannya. Pertama, Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Mengenai Zakat Masih Rendah. Banyak yang menganggap zakat hanya sebatas kewajiban pribadi tanpa memahami manfaat sosial dan ekonominya dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kurangnya edukasi serta minimnya peran aktif lembaga agama dalam mensosialisasikan zakat menjadi faktor utama rendahnya pemahaman masyarakat.
Kedua, Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Zakat Masih Rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, serta beberapa kasus penyalahgunaan dana yang mencoreng citra lembaga zakat. Akibatnya, banyak muzakki lebih memilih menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik dibandingkan melalui lembaga resmi.
Ketiga, Kurangnya Regulasi dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Zakat. Ketidakjelasan aturan, perbedaan interpretasi hukum, serta penyalahgunaan dana zakat menjadi kendala dalam memastikan zakat dapat dikelola secara efektif. Tanpa regulasi yang ketat dan sistem pengawasan yang baik, masih banyak individu maupun perusahaan yang mengabaikan kewajiban zakatnya, sehingga dana yang seharusnya dapat membantu masyarakat miskin tidak tersalurkan secara optimal.
Keempat, Kurangnya Inovasi dalam Program Zakat. Kurangnya inovasi dalam program zakat membuat pengelolaannya kurang efisien dan tidak maksimal dalam menjangkau mustahik. Banyak lembaga masih menerapkan cara konvensional dalam penghimpunan dan penyaluran, sehingga potensi zakat belum teroptimalkan. Minimnya penggunaan teknologi, strategi pemasaran modern, serta pendekatan berbasis data menghambat transparansi dan akuntabilitas, yang berdampak pada kepercayaan masyarakat. Selain itu, kurangnya program pemberdayaan berkelanjutan membuat mustahik terus bergantung pada bantuan tanpa dorongan untuk mencapai kemandirian ekonomi.
Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia, beberapa langkah perlu diterapkan. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai zakat melalui edukasi, keterlibatan tokoh agama, serta partisipasi generasi muda. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak orang yang memahami pentingnya zakat dan bersedia menunaikannya secara rutin.
Kedua, membangun kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat dengan menerapkan transparansi dalam laporan keuangan, pengawasan independen, serta pemanfaatan teknologi digital. Hal ini akan memastikan pengelolaan zakat yang efisien dan tepat sasaran, sehingga partisipasi masyarakat dalam berzakat meningkat.
Ketiga, perbaikan regulasi terkait zakat perlu dilakukan agar lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem keuangan nasional. Regulasi yang baik juga harus memberikan perlindungan hukum bagi muzakki dan mustahik serta memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan kebijakan perpajakan dan hukum nasional, termasuk di daerah otonomi khusus seperti Aceh.
Keempat, inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan untuk memaksimalkan manfaatnya. Penggunaan teknologi digital, program pemberdayaan, serta konsep zakat produktif dan crowdfunding syariah dapat membantu mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Selain itu, kampanye dan edukasi yang menarik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar berzakat secara konsisten.
Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan zakat diharapkan menjadi lebih efektif, berdaya guna, dan memberikan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
Komentar
Gunakan Google Gunakan Facebook