Muhammad Rafi Putra Erdani
Karbon Trading: Menggali Potensi atau Mengabaikan Keadilan?
Bisnis | 2025-03-21 23:00:23
Karbon trading, sebuah mekanisme pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, semakin digaungkan sebagai solusi mengatasi perubahan iklim. Namun, di balik gegap gempita pro dan kontra, pertanyaan fundamental muncul: Apakah karbon trading benar-benar efektif dalam mencapai target pengurangan emisi? Dan, apakah sistem ini adil bagi semua pihak?
Konsep karbon trading sederhana: negara-negara atau perusahaan yang berhasil mengurangi emisi di bawah target yang ditetapkan dapat "menjual" izin emisi mereka kepada pihak yang melebihi target. Dengan demikian, insentif diberikan untuk mencapai pengurangan emisi, menciptakan sistem "pasar" untuk emisi karbon.
Para pendukung karbon trading berpendapat bahwa sistem ini mendorong inovasi dan efisiensi. Perusahaan termotivasi untuk menemukan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan, dan negara-negara dapat memilih strategi pengurangan emisi yang paling efisien secara biaya. Selain itu, karbon trading dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi negara-negara yang berhasil mengurangi emisi, yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek keberlanjutan lainnya.
"Karbon trading memiliki potensi besar untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon," ujar Dr. Supriadi, pakar ekonomi lingkungan dari Universitas Indonesia, "Mekanisme pasar ini dapat mengoptimalkan sumber daya dan mendorong inovasi teknologi yang dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim."
Namun, kritikan terhadap karbon trading juga tak kalah keras. Beberapa pihak menilai sistem ini sebagai "jalan pintas" yang tidak efektif dalam mencapai pengurangan emisi yang signifikan. Keraguan muncul karena mekanisme ini tidak menghukum langsung para pencemar. Perusahaan yang tidak memiliki target emisi yang ketat dapat terus mencemari lingkungan dengan bebas, dan hanya perlu membeli izin emisi dari pihak lain.
"Karbon trading tidak lebih dari sebuah solusi kosmetik," tegas Mawar Kusumawardhani, aktivis lingkungan dari Greenpeace Indonesia, "Sistem ini tidak menghukum para pencemar terbesar, dan hanya akan mentransfer polusi dari satu pihak ke pihak lain, tanpa ada jaminan pengurangan emisi secara nyata."
Ketimpangan sosial-ekonomi juga menjadi sorotan. Negara-negara berkembang, yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, memiliki akses terbatas terhadap teknologi dan sumber daya untuk mengurangi emisi. Sistem karbon trading, dengan skema jual-beli izin emisi, dianggap menguntungkan negara-negara maju yang memiliki kemampuan finansial dan teknologi lebih besar. Kekhawatiran muncul bahwa negara-negara berkembang akan terjebak dalam siklus kemiskinan dan kerentanan akibat perubahan iklim, sementara negara-negara maju terus mengeksploitasi sumber daya alam dan menghasilkan emisi tanpa kendala.
"Karbon trading harus dijalankan dengan adil dan transparan," ujar Dr. Rini Handayani, pakar hukum lingkungan dari Universitas Padjadjaran, "Sistem ini tidak boleh hanya menguntungkan negara-negara maju, tetapi harus memberikan akses yang sama bagi negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pengurangan emisi."
Di tengah perdebatan sengit, pemerintah Indonesia sedang dalam proses merumuskan kebijakan karbon trading. Tantangan besar menunggu: bagaimana memastikan sistem ini efektif dalam mencapai target pengurangan emisi, adil bagi semua pihak, dan tidak hanya menjadi "jalan pintas" bagi para pencemar.
"Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan dengan matang dampak sosial-ekonomi dari kebijakan karbon trading," ujar Dr. Asep Suryadi, ahli kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, "Pemerintah juga harus memastikan bahwa sistem ini dijalankan dengan transparan dan akuntabel, sehingga tidak terjadi manipulasi dan eksploitasi."
Perjalanan menuju masa depan yang berkelanjutan menuntut solusi yang holistik dan adil. Karbon trading dapat menjadi salah satu instrumen, tetapi perlu dirancang dengan cermat agar tidak menjadi alat untuk memperburuk ketidaksetaraan dan mengabaikan hak-hak generasi mendatang.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
