Rochma Ummu Satirah
Retret Kepala Daerah di tengah Efisiensi Anggaran
Politik | 2025-03-01 17:15:49Retret Kepala Daerah di tengah Efisiensi AnggaranOleh. Rochma Ummu SatirahRetret Kepala Daerah menjadi program Presiden Prabowo Subianto kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk memberikan pembekalan intensif. Hanya saja, di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, program ini pun mendapat sorotan tajam dari beberapa pihak.
Retret Kepala Daerah
Retret dilaksanakan selama sepekan dari tanggal 21 sampai 28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah. Ada sebanyak 505 kepala daerah hasil Pilkada 2024. Para kepala daerah nantinya akan mendapat pembekalan sekaligus arahan sebelum menjalankan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Pembekalan itu meliputi tugas pokok pemerintahan daerah, program Asta Cita, pengelolaan APBD, keserasian antara kepala daerah dan pusat, ketahanan nasional, dan wawasan kebangsaan.
Dana penyelenggaraan retret tersebut ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan SE Mendagri Nomor 200.5/628/SJ, besaran biaya akomodasi, konsumsi, dan seragam retret untuk setiap kepala daerah sebesar Rp2.750.000 per hari sehingga total untuk keseluruhannya sekitar Rp11,1 miliar. Itu pun belum termasuk biaya-biaya lainnya, (Tirto.id/19/02/2025).
Beberapa pihak kemudian mempertanyakan mengenai kepentingan retret di saat pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Sedangkan efisiensi anggaran ini sebentar lagi akan memberikan dampak kepada masyarakat secara langsung seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, daya beli menurun, dan PHK massal yang ada di depan mata.
Sebagian pihak menganggap bahwa yang lebih penting dijalankan oleh kepala daerah di awal masa pemerintahannya adalah melakukan konsolidasi dengan jajaran bawahannya, terlebih akan menghadapi awal Ramadan dan menjelang Lebaran. Tentunya ada beberapa hal yang harusnya dikontrol seperti kesiapan stok makanan selama Ramadan dan pengaturan mudik Lebaran.
Terlebih, retret ini juga menelan anggaran yang tak sedikit. Efektifitas program pun dipertanyakan. Apakah memang harus diadakan program serupa untuk tujuan yang ingin diraih? Atau bisa saja disederhanakan menjadi acara yang lebih simple asal tujuan bisa tetap teraih?
Urgensi Retret
Tetap dilaksanakannya retret di tengah sorotan beberapa pihak dan seruan efisiensi anggaran oleh penguasa sendiri mencerminkan rasa tidak peduli dan tidak peka penguasa kepada nasib rakyatnya. Di kala rakyat menghadapi beberapa persoalan, pada retret, kepala daerah mendapatkan berbagai fasilitas mewah.
Sudah seharusnya para pejabat ini memiliki empati pada rakyat yang sedang hidup susah. Tanggung jawab penguasa adalah mengutamakan kepentingan rakyat. Melihat ke bawah dengan benar apakah yang sejatinya dibutuhkan oleh rakyat dengan segala persoalan mereka. Bukan sekedar seremonial yang justru menghamburkan banyak biaya tanpa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja mereka.
Buah Kapitalisme
Wajah penguasa yang tidak menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas adalah watak kapitalisme. Terlebih, dalam sistem desentralisasi kekuasaan atau penerapan otonomi daerah, kapitalisme demokrasi memiliki paradigma good governance dan reinventing government.
Dua konsep ini mengarahkan pada perusakan fungsi asli negara sebagai pelayan dan pelindung rakyatnya. Penguasa kemudian bersekutu dengan korporasi untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi diri mereka sendiri dan kelompoknya.
Sudah seharusnya, kepala daerah sebagai pelayan rakyat melakukan sebaik-baik usaha untuk mengurusi urusan rakyat dan menyelesaikan persoalan mereka. Bukan justru melakukan hal yang tak sejalan dengan konsep pelayanan ini.
Islam Melahirkan Penguasa yang Bertanggung jawabIslam menggariskan keberadaan penguasa sebagai pengurus atau roin bagi rakyatnya. Ia pun akan dimintai pertanggung jawaban atas hal ini, yaitu pengurusan rakyatnya. Dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Swt, penguasa akan bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya ini.
Dalam penggunaan anggaran negara, penguasa juga akan berhati-hati dan tidak main-main dalam menggunakan hal ini karena tentunya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Swt. Anggaran hanya akan benar-benar digunakan untuk kebijakan yang menguntungkan urusan rakyatnya.
Mengenai kesiapan menjadi pemimpin daerah, Islam memiliki sistem pendidikan yang mampu mencetak generasi pemimpin yang amanah terhadap kepemimpinannya. Sistem pendidikan Islam menitikberatkan pada pembentukan keimanan setiap hamba-Nya. Kemudian, juga mencetak pribadi yang memiliki kompetensi di bidangnya. Proses pemilihan kepada daerah juga tidak dibuat berbelit dan memakan anggaran besar. Sehingga setelah menjadi kepala daerah, masing-masing tidak sibuk untuk balik modal namun fokus pada tugas dan tanggung jawab yang ada.
Kepala daerah juga dipilih atas dasar kemampuan dan kompetensinya. Akan dipilih pribadi-pribadi bertakwa yang mampu untuk mengurus urusan umat dengan menciptakan kebijakan yang menguntungkan urusan mereka. Kemudian, mereka akan bekerja dengan dasar keimanan.
Mereka akan merasa selalu diawasi oleh Allah atas setiap kinerja dan kebijakan yang mereka buat. Sehingga akan benar-benar bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tentu, hal seperti ini masih sulit kita temukan di kehidupan kita saat ini. Karena gambaran kepala daerah dengan sikap amanah dan bertanggung jawab ini hanya akan ada dalam masyarakat yang hidup dalam kehidupan Islam, yaitu saat semua aturan Islam diterapkan dalam bingkai negara. Wallahu’alam bishowab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
Komentar
Gunakan Google Gunakan Facebook