varda lulu sm
Energi Bersih Indonesia: Menyelaraskan Kebijakan Lintas Kementerian Menuju Transisi Energi
Eduaksi | 2025-01-10 18:02:44Pemerintah mendukung pencapaian poin 7 dari SDGs, yaitu energi bersih dan terjangkau. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Ini termasuk meningkatkan pangsa energi terbarukan, memperbaiki efisiensi, memperluas infrastruktur, dan memperkuat kerja sama internasional untuk mendapatkan teknologi dan riset energi bersih.
Energi adalah kebutuhan penting yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi penyediaan dan distribusi energi sangat penting. Hal ini disebabkan fakta bahwa jumlah orang yang menggunakan energi akan terus meningkat, dan sumber energi yang tersedia sangat terbatas. Akibatnya, perlu mencari alternatif energi yang lebih berkelanjutan.
Ditetapkan lima tujuan yang diukur dengan enam indikator untuk mencapai tujuan untuk memastikan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030. Tujuan-tujuan ini meliputi akses universal ke layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern, meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global, dan meningkatkan efisiensi energi di seluruh dunia.
Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan SDGs nomor 7 tentang energi bersih dan terjangkau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menekankan urgensi transisi menuju energi terbarukan sebagai solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Target pengurangan emisi sebesar 29% pada tahun 2030 menjadi dorongan kuat bagi pemerintah untuk mengakselerasi pengembangan energi bersih.
Program PROPER (Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang dilaksanakan KLHK pada tahun 2018 telah memantau 1.906 perusahaan dan menghasilkan 8.474 kegiatan yang mendukung tujuan SDGs dengan nilai setara Rp 38,9 Triliun. Program ini berhasil mencapai efisiensi energi sebesar 273,61 juta GJ dan menurunkan emisi GRK sebesar 306,94 juta ton CO2e, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang mewajibkan pelaku usaha berperan dalam pencapaian SDGs. KLHK bekerjasama dengan SDGs Center UNPAD untuk mensosialisasikan peran dunia usaha dalam pencapaian SDGs dan mengharmonisasikan upaya tersebut dengan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sebagai salah satu BUMN strategis di Indonesia, PT Pertamina (Persero) atau PERTAMINA, turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Agenda 2030, yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan.
Pertamina, telah menginisiasi program transformasi energi melalui pengembangan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, panas bumi, dan biofuel. Investasi besar-besaran dalam proyek energi hijau menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung target pemerintah mencapai bauran energi terbarukan 23% pada tahun 2025. Program konversi pembangkit listrik berbasis fosil ke energi terbarukan juga menjadi agenda utama Pertamina dalam mendukung transisi energi nasional.
PERTAMINA telah memiliki program yang berbasis pada energi bersih dan terjangkau di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pengelolaan dan pemanfaatan energi tersebut telah memberikan dampak positif untuk bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi, pertanian, rumah tangga, dan kegiatan ekonomi masyarakat. PERTAMINA akan terus terus menyediakan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Hal ini menjadi bentuk pelaksanaan dan dukungan pada Tujuan 7 SDGs yakni Energi Bersih dan Terjangkau.
Kementerian Perhubungan berperan penting dalam implementasi energi bersih di sektor transportasi. Program elektrifikasi kendaraan umum dan pengembangan infrastruktur charging station menjadi fokus utama. Kebijakan insentif untuk kendaraan listrik dan pembatasan kendaraan berbahan bakar fosil secara bertahap menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi sektor transportasi menuju energi bersih.
Sinergi antar-BUMN dalam pengembangan energi terbarukan semakin diperkuat. PLN bersama Pertamina dan perusahaan BUMN lainnya membentuk konsorsium untuk mengembangkan proyek energi terbarukan skala besar. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan panas bumi dilakukan secara masif untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat. BUMN juga aktif mengembangkan teknologi penyimpanan energi untuk mengatasi intermittensi energi terbarukan.
Meski demikian, tantangan dalam implementasi energi bersih masih cukup besar. Keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan pendanaan menjadi kendala utama. KLHK mencatat bahwa transisi energi memerlukan investasi sekitar USD 1,2 triliun hingga tahun 2050. Koordinasi lintas kementerian dan BUMN menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Pemetaan potensi energi terbarukan, pengembangan regulasi yang mendukung, serta skema pembiayaan inovatif perlu terus dikembangkan.
Kolaborasi antara KLHK, Pertamina, Kementerian Perhubungan, dan BUMN lainnya telah menghasilkan roadmap transisi energi yang komprehensif. Program-program unggulan seperti pembangunan green industrial park, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, dan proyek energi terbarukan terintegrasi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan energi bersih dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Komitmen ini perlu terus diperkuat dengan implementasi kebijakan yang konsisten dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
