Problematika Indonesia

Politik | 2025-01-06 16:25:06

2024 adalah tahun paling mengejutkan bagi rakyat Indonesia, kejutan ini diberikan oleh duo Mulyani dan Mulyono pada rakyat Indonesia, mulai kasus nepotisme, kenaikan pajak, hingga tuduhan Post Power Syndrom dan nominasi orang terkorup untuk mantan presiden Indonesia. Tanggal 14 februari 2024 Indonesia mengadakan PEMILU serentak dengan dibumbui oleh nepotisme dan korupsi, mantan presiden Indonesia berhasil membawa kedua anaknya berhasil menaiki tangga kekuasaan meski dengan IPK yang pas-pasan.

Indonesia “OKE-GAS” 2025, banyak kejutan yang menanti untuk rakyat Indonesia di tahun 2025 ini. Akhir bulan desember Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa PPn akan naik menjadi 12% untuk semua sektor, kabar ini tentu saja menyebabkan “domino effect” untuk sektor tersebut terutama sektor bahan pangan, produsen sudah menaikkan harga-harga untuk barang pangan, namun naasnya peraturan Kembali dirubah oleh Menteri keuangan, yang semula PPn 12% dikenakan untuk semua sektor kini hanya diperuntukkan untuk barang mewah. Hal yang menyebalkan untuk kaum menengah. Parahnya ekonomi Indonesia juga semakin memburuk, hal ini dibuktikan dengan nilai tukar dollar yang perlahan semakin naik, pada saat ini nilai tukar dollar menyentuh angka 16.201,00 rupiah untuk 1 dollar, inflasi yang tak kunjung habis dan harga kebutuhan yang meroket membuat Sebagian besar Masyarakat Indonesia kecewa dengan sistem pemerintahan negara ini. Pajak dengan tarif Nordic tapi kualitas pelayanan dan transportasi publik kurang memadai, bahkan gaji UMR pun masih dibawah Thailand, Filipina, dan Malaysia; sangat tidak sebanding.

Tak hanya sektor ekonomi, namun sektor hukum pun wajib dipertanyakan kemajuannya; dari dulu selalu saja tumpul keatas dan tajam kebawah, tersangka kasus korupsi 271 Triliun hanya dihukum 6 tahun dan pelanggar kasus HAM maupun orang yang masuk nominasi OCCRP pun luput dari penglihatan KPK dan badan hukum. Polisi yang seharusnya mengayomi rakyat saja sekarang menjadi “petantang petenteng” dalam menghadapi kasus mau keluhan yang disampaikan oleh rakyat, bahkan kepercayaan rakyat Indonesia kini kian memudar dan lebih memilih damkar karena dianggap lebih “mengayomi” dan melayani keluh kesah Masyarakat. Ditambah lagi dengan maraknya kasus pembunuhan oleh “oknum-oknum” tersebut.

Pembatasan hak bersuara juga kerap dilakukan oleh pemerintah, dengan bukti penembakan gas air mata, penculikan dan kekerasan terhadap demonstran, bahkan pengawalan bersenjata berlebihan juga dilakukan untuk menakut nakuti rakyat kecil yang menyuarakan pendapatnya; tak hanya itu rakyat Indonesia juga membanding bandingkan sikap dewan perwakilan rakyat Indonesia dengan dewan perwakilan rakyat korea Selatan. 13-15 desember 2024 kemarin rakyat korea Selatan berdemo untuk memakzulkan presiden yoon suk yeol karena Upaya gawat darurat militernya yang dianggap membahayakan rakyat korea Selatan; rapat Dewan Perwakilan Rakyat korea Selatan dilakukan Tengah malam, hingga ada anggota dewan yang melompati pagar Gedung DPR demi sebuah demokrasi, rapatnya pun hanya berlangsung kurang dari 1 hari.

Warga Indonesia yang memakai Aplikasi ‘X’ pun bertanya tanya apakah bisa DPR Indonesia secepat itu dalam mewakilkan suara rakyat? Bahkan ada yang mengungkapkan kata-kata sindiran bagi DPR Indonesia, yang menyatakan DPR korea Selatan terlalu cepat untuk mengambil Keputusan tidak seperti DPR Indonesia yang membutuhkan waktu berbulan-bulang hingga tahunan untuk memutuskan sebuah Keputusan. Sangat ironis tentu saja, apalagi sesuai yang kita ketahui, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang seharusnya mewakili suara Rakyat Indonesia malah tutup telinga Ketika mendengar suara rakyat Indonesia.

Pendidikan bagi rakyat juga terbilang masih sangat kurang, mulai dari pemerataan Pendidikan yang tidak rata-rata amat, KEMENDIKBUD yang inkompeten, hingga siswa-siswi yang setiap tahun menjadi kelinci percobaan KEMENDIKBUD. Apakah pembelajaran P5 efektif? Sebagian orang berkata iya dan yang Sebagian laginya berkata tidak. Terkadang project P5 sendiri dianggap terlalu menghabiskan dana yang cukup banyak, meski tujuannya baik namun dengan beasiswa yang penyebarannya yang tidak sesuai tentu saja bagi Sebagian orang ini dianggap menyiksa.

Setiap tahunnya siswa seperti dijadikan kelinci percobaan, mana yang pas dan mana yang kurang bagi Pendidikan di Indonesia, setiap tahun ada saja rumor yang baru, contohnya ‘UN’ atau Ujian Nasional yang akan Kembali diadakan hingga rumor libur puasa Ramadhan satu bulan penuh bagi siswa siswi se-Indonesia. Meski belum diputuskan secara pas kabar burung ini mulai menyebabkan pro dan kontra, ada yang bilang efektif namun juga ada yang bilang akan membuat siswa siswi semakin malas untuk belajar.

Dengan Sebagian banyak problematika diatas, Sebagian besar rakyat Indonesia merasa bahwa pemerintah harus mengevaluasi besar-besaran kinerjanya. Mulai dari permasalahan politik, hukum, transportasi dan pelayanan public, hingga Pendidikan, terbagi rata penurunan kualitasnya. Memang tidak ada pemimpin yang tidak berbuat salah, manusia bukanlah tuhan yang maha benar, tapi jika mulai banyak keluhan yang disampaikan rakyat kepada pemimpinnya toh bukannya pemimpin harus mengevaluasi dan membenahkan kepemerintahannya untuk yang lebih baik?