Stefany Claudia
Penuh Perubahan : Kemana Bahtera Pendidikan Indonesia Akan Berlayar?
Riset dan Teknologi | 2024-12-24 14:49:08
Sejak diumumkan pada 20 Oktober silam, Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto menuai sorotan dari berbagai sisi. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Prabowo memecah Kemendikbud Ristek menjadi 3 nomenklatur kementerian antara lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Keputusan ini ternyata tidak lepas dari campur tangan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menyatakan bahwa DPR mengusulkan untuk membagi tugas bidang pendidikan menjadi pendas dan menengah, dikti, dan kebudayaan untuk mengatasi banyak masalah yang belum bisa diatasi dalam bidang pendidikan. Masalah tersebut, menurut Dede mencakup pengokohan landasan pendidikan anak bangsa sebagai penerus pemerintahan di masa depan, penyesuaian biaya UKT untuk mahasiswa Perguruan Tinggi, dan degradasi moral dan kebudayaan.
Langkah Prabowo memecah bidang ini menjadi 3 kementerian adalah keputusan yang transformasional bagi dunia pendidikan Indonesia. Pasalnya, sejak awal dibentuknya pada awal kemerdekaan, bidang pendidikan dalam kabinet terakhir kali terbagi menjadi 3 pada Era Demokrasi Terpimpin. Bukan hanya perubahan secara organisasional, orang-orang pilihan Prabowo untuk menjalankan roda pemerintahan di bidang pendidikan juga cukup menarik perhatian publik. Baik menteri dan wakil menteri terpilih memiliki latar belakang pendidikan yang luar biasa, mulai dari mantan rektor hingga guru besar di universitas terkemuka dalam dan luar negeri. Prabowo menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak main-main dengan rencananya bagi pendidikan di Indonesia.
Bukan pertama kalinya pendidikan menjadi sasaran ambisi pemimpin negara. Sebut saja di era sebelumnya, di bawah pemerintahan Joko Widodo setidaknya ada 10 perubahan signifikan yang terjadi di bidang pendidikan Indonesia, mulai dari program KIP (Kartu Indonesia Pintar), perubahan kurikulum, penghapusan Ujian Nasional, perubahan seleksi masuk Perguruan Tinggi Nasional, dan masih banyak lagi. Gelombang perubahan yang diterapkan pun bukanlah dalam skala kecil, melainkan skala nasional. Beberapa mengganti bahkan menghapus ‘warisan turun-temurun’ kebijakan pendidikan di Indonesia, contohnya penghapusan Ujian Nasional. Inovasi di bidang pendidikan era sebelumnya sangat besar dan transformasional. Namun pertanyaannya, apakah hasil yang didapat se ‘spektakuler’ eksekusi yang dilakukan?
Era Sebelumnya
Beragamnya gebrakan skala besar yang dilakukan Nadiem Makarim, menteri pendidikan Indonesia sebelumnya, sama sekali tidak menghasilkan luaran yang diharapkan. Alih-alih meningkatkan peringkat pendidikan Indonesia, hasil tes PISA malah menunjukkan hal sebaliknya. Menurut hasil tes PISA tahun 2022, Indonesia mengalami penurunan skor di seluruh indikator, yakni kemampuan membaca, matematika, dan sains 12-13 poin. Suatu hal yang mengherankan mengingat dana yang tercurah untuk kementerian ini mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Salah satu program unggulan kabinet sebelumnya adalah program Kurikulum Merdeka. Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri mengatakan, hasil skor PISA Indonesia menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adapun permasalahan yang ia soroti adalah sulitnya kurikulum tersebut untuk dipahami dan diimplementasikan oleh para guru. Sebagai contoh, Iman menyampaikan bagaimana penyederhanaan pembelajaran yang didorong Kurikulum Merdeka membuat bobot pembelajaran yang semula berjumlah 8 bab diubah menjadi hanya 6 bab saja, karena kurikulum ini menekankan proses pembelajaran, katanya.
Kendala selanjutnya terkait dengan insan pengajar yang mengeksekusi program ini sendiri, yakni para guru. Iman menyampaikan bahwa pemahaman para guru masih kurang karena sosialisasi yang dilakukan melalui Platform Merdeka Belajar (PMM) masih tidak cukup, dan butuh pelatihan yang dibuat oleh pemerintah yang sayangnya jarang dilakukan. Adapun program guru penggerak yang menjadi salah satu rangkaian untuk menyukseskan kurikulum ini juga tidak luput dari kekurangan. Para guru yang ikut program itu kerap kali meninggalkan kelas karena ikut pelatihan ke kementerian, kata Iman.
Selain berbagai kendala tersebut, kendala konvensional lain pun tidak luput menjadi penghambat suksesnya eksekusi Kurikulum Merdeka ini. Hambatan tersebut salah satunya yakni banyaknya guru yang mengajar di daerah yang kesulitan untuk mempelajari kurikulum merdeka sebab kesulitan mendapatkan sinyal bahkan teknologi. Pada akhirnya, program unggulan ini justru ‘mewariskan’ PR yang cukup banyak untuk diselesaikan jajaran staf bidang pendidikan di Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo.
Orang-Orang Pilihan Prabowo
Untuk menyelesaikan ‘PR’ pendidikan Indonesia, Prabowo menyiapkan visi khusus. Visi Prabowo tercermin dalam jajaran menteri dan wakil menteri yang ia tunjuk, yang terdiri para akademisi terbaik di bidangnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dipimpin oleh Prof. Abdul Mu'ti, seorang Guru Besar dalam bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan wakilnya Atip Latipulhayat yang merupakan Guru Besar Hukum Internasional Unpad (Universitas Padjadjaran) dan Dr. Fajar Riza Ulhaq, M.Si yang sebelumnya pernah menjadi Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Muhadjir Effendy dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara era Pratikno. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dipimpin oleh Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, mantan Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan wakilnya Prof. Fauzan yang merupakan mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Prof. Stella Christie yang merupakan Guru Besar Tsinghua University China. Kemudian yang terakhir adalah Kementerian Kebudayaan dipimpin Fadli Zon dan Giring Ganesha yang juga memiliki pengalaman dan telah lama berkecimpung di bidang yang bersangkutan.
Sinergi dari para menteri dan wakil menteri terpilih ini sangat dinantikan hasilnya untuk transformasi dunia pendidikan Indonesia. Yang menarik adalah, mereka tidak hanya merupakan akademisi yang aktif berkecimpung di dalam negeri, tetapi juga tidak kalah aktif di luar negeri. Rekam jejak apik mereka meningkatkan ekspektasi dan antisipasi masyarakat akan program dan langkah yang akan mereka ambil. Selain untuk memperbaiki masalah pendidikan domestik yang dihadapi Indonesia, kehadiran pengalaman dan nama besar mereka di skala internasional diharapkan dapat memberi perspektif segar akan pendidikan dan riset internasional berkualitas. Tidak hanya itu, kemungkinan peningkatan kerja sama pendidikan tinggi dan penelitian antara Indonesia dengan luar negeri, sebut saja Cina bisa terbuka lebar, mengingat karir Prof. Stella yang merupakan mantan guru besar di Tsinghua University.
Rencana ke Depan
Melihat ke depan, ada banyak wacana yang tengah dipersiapkan dan dirancang oleh masing masing kementerian nomenklatur bidang pendidikan bentukan Prabowo ini. Pada pada hari Rabu (6/11) silam telah digelar Rapat Kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta yang dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dan Menteri Kebudayaan (Menbud) serta para Wakil Menteri dari masing-masing kementerian. Dalam rapat tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menguraikan enam program prioritas Kemendikdasmen, yang pertama adalah Penguatan Pendidikan Karakter, meliputi pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru, peningkatan kompetensi guru BK dan agama, pengangkatan guru BK, penanaman tujuh kebiasaan anak Indonesia, dan penyediaan makan siang bergizi. Program kedua adalah Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan, termasuk afirmasi pendidikan oleh masyarakat, seperti rumah belajar, pendidikan jarak jauh, dan PAUD, serta fasilitasi relawan mengajar. Ketiga, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru, termasuk peningkatan kualifikasi minimal D-IV/S-1, pelatihan kompetensi, dan kesejahteraan melalui sertifikasi. Keempat, Penguatan Pendidikan Unggul, Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi, mencakup pendidikan matematika, sains, teknologi sejak dini, pendirian dan pengembangan sekolah unggul, serta penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan. Selanjutnya, program kelima adalah Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana yang mencakup renovasi sekolah. Program keenam adalah Pembangunan Bahasa dan Sastra, yang meliputi pemartabatan bahasa nasional, pelindungan bahasa daerah, penginternasionalan bahasa Indonesia, serta peningkatan literasi.
Pada kesempatan yang sama, Mendiktisaintek memaparkan gambaran umum arah kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Menteri Satryo menyampaikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi menganut kolaborasi dan arah pemberdayaan yang memampukan setiap perguruan tinggi berperan secara unik dan berpikir secara inovatif untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Untuk itu Kemdiktisaintek akan berfokus dalam menyiapkan dan memampukan warga terampil dan produktif termasuk talenta sains dan teknologi, meningkatkan institusi perguruan tinggi yang berdampak, dan mengembangkan ekosistem penelitian dan pengembangan. Hal ini akan ditempuh Kemdiktisaintek melalui perluasan akses pendidikan tinggi bermutu yang relevan dan berdampak, pengembangan talenta-talenta sains dan teknologi, penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah, dan penyelesaian permasalahan sosial ekonomi nasional. Melalui upaya tersebut Kemdiktisaintek berharap dapat mewujudkan target kemajuan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan pembangunan dan mencapai Indonesia Emas 2045.
Langkah Prabowo untuk bidang pendidikan di Indonesia diharapkan dapat membawa angin segar transformasi inovatif yang dapat membangun negeri ini menyongsong Indonesia Emas 2045. Dibalik tindakannya, ada beban akan harapan tercapainya visi besar bangsa yang harus dipikul para menteri dan wakil menteri terpilih. Perubahan yang besar hendaknya dapat menghasilkan keluaran diharapkan bagi bangsa ini dan akhirnya dapat mencapai tujuan negara : mencerdaskan kehidupan bangsa.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
