Kenaikan PPN 12 Persen Solusi atau Beban Baru bagi Rakyat?
Politik | 2024-12-14 10:27:34
Keputusan pemerintah untuk meningkatkan tarif pajak menjadi 12% telah memicu beragam reaksi di kalangan masyarakat. Kebijakan ini dianggap vital untuk memperkuat pendapatan negara dalam rangka mendukung pembangunan serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Akan tetapi, banyak pula yang melihat langkah ini sebagai beban baru bagi rakyat, khususnya saat biaya hidup semakin tinggi dan ketidakpastian ekonomi masih berlangsung. Sebagai mahasiswa di Universitas Airlangga yang mendalami dinamika sosial dan budaya, saya beranggapan isu ini tidak hanya berkisar pada angka pajak semata, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan konsekuensi kebijakan ini terhadap kesejahteraan umum. Dalam artikel ini, saya bermaksud mengkaji kenaikan pajak tersebut dari berbagai perspektif.
Argumen Pemerintah: Demi Pemulihan Ekonomi
Pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan tarif pajak ini dianggap perlu guna mengatasi anggaran negara yang semakin tertekan. Anggaran tersebut, menurut pernyataan pemerintah, akan dialokasikan untuk memperbaiki layanan publik yang meliputi pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Dalam konteks pemulihan ekonomi setelah pandemi, langkah ini dinyatakan penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung program-program strategis nasional.Namun, efektivitas dari kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaannya. Peningkatan pendapatan negara melalui pajak hanya akan memberikan dampak positif apabila dana yang terkumpul dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Sayangnya, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara sering kali terguncang akibat kasus-kasus korupsi yang muncul ke permukaan.
Dampak bagi Masyarakat dan Dunia Usaha
Bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, kenaikan pajak ini dapat menambah beban kehidupan. Kenaikan harga barang dan jasa akan berimbas langsung pada daya beli masyarakat. Dalam situasi semacam ini, kelompok-kelompok yang rentan akan semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.Sebagai seorang mahasiswa, saya juga merasakan dampak dari situasi ini, khususnya bagi rekan-rekan yang bergantung pada bantuan finansial dari keluarga. Kenaikan biaya hidup akan mempersulit mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Dari perspektif pengusaha, terutama bagi UMKM, kenaikan pajak ini bisa menjadi tantangan besar. UMKM, yang merupakan pilar ekonomi nasional, akan dihadapkan pada dilema: apakah mereka harus menaikkan harga produk atau menanggung beban pajak tambahan secara mandiri. Pilihan ini berpotensi mengurangi daya saing mereka di pasar, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan.Perusahaan besar pun tidak kebal terhadap dampak tersebut. Kenaikan pajak dapat mendorong mereka untuk mencari cara mengurangi beban pajak, seperti dengan memanfaatkan celah hukum atau mengurangi investasi. Jika hal ini terjadi, tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara malah bisa terhalang.
Kepercayaan sebagai Faktor Kunci
Isu kenaikan pajak tidak bisa dipisahkan dari persoalan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam banyak situasi, masyarakat beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak sepenuhnya dikembalikan dalam bentuk layanan publik yang memadai. Di saat kasus-kasus korupsi terus bermunculan, tentu saja menjadi hal yang wajar jika masyarakat menjadi skeptis terhadap kebijakan semacam ini.Apabila pemerintah ingin mendapatkan penerimaan terhadap kebijakan ini, langkah pertama yang perlu diambil adalah menjamin transparansi dalam pengelolaan dana publik. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa setiap rupiah dari pajak yang dikumpulkan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Alternatif yang Bisa Dipertimbangkan
Kenaikan pajak bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah dapat memaksimalkan potensi dari sektor-sektor lain yang belum tergarap secara optimal, seperti pajak digital dan pajak dari sektor sumber daya alam. Selain itu, pengawasan terhadap kebocoran anggaran juga harus diperketat.Dalam konteks ini, pemerintah juga perlu mendorong pengembangan sektor produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, pendapatan negara dapat meningkat tanpa harus membebani rakyat secara langsung.
Kesimpulan
Kenaikan pajak 12% adalah kebijakan yang membawa konsekuensi besar bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan.Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak memperbesar kesenjangan sosial, tetapi justru membantu mendorong keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Selain itu, pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel harus menjadi prioritas utama untuk membangun kepercayaan masyarakat.Sebagai generasi muda, saya berharap bahwa kebijakan ini dapat menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat, serta evaluasi kebijakan yang berkelanjutan. Dengan begitu, kenaikan pajak ini dapat benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan sekadar menjadi beban baru di tengah tantangan yang ada.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
