
Pentingnya Penerapan K3 di Lingkungan Kerja
Edukasi | 2024-12-02 18:53:13
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah usaha melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan saat bekerja. K3 mencakup pengelolaan risiko keselamatan, pengendalian penyakit, dan pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Tujuan utama K3 yakni mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala risiko seperti kecelakaan dan sakit yang ditimbulkan saat bekerja.
Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, bahwa kecelakaan yang timbul akibat kerja terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Jumlah yang mengajukan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) meningkat dari 182.835 klaim pada 2019 menjadi 360.000 klaim pada Januari–November 2023.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan PP No. 50 Tahun 2012 yang mewajibkan perusahaan menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan memiliki minimal satu tenaga HSE, khususnya bagi perusahaan dengan lebih dari 100 pekerja atau aktivitas berisiko tinggi.
Artikel ini akan membahas beberapa alasan pentingnya penerapan K3 di lingkungan kerja, yaitu:
1. Melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja.
K3 berperan melindungi pekerja dari bahaya seperti cedera atau penyakit akibat kerja. Contoh bahaya tersebut antara lain terpeleset, jatuh, tergelincir, tertimpa benda, serta gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia. Dengan penerapan K3, risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan, sehingga pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan aman.
2. Membangun Citra Positif Perusahaan. Penerapan K3 secara efektif dan ketat di perusahaan akan meminimalkan kecelakaan di lingkungan kerja, sehingga diharapkan dapat mencapai zero accident. Ketika perusahaan berhasil mencapai zero accident, hal ini akan membangun citra positif bagi perusahaan.
3. Mengurangi Biaya Akibat Kecelakaan dan Penyakit Kerja.
Kecelakaan dan penyakit saat kerja dapat menjadi beban perusahaan, mulai dari biaya pengobatan hingga ganti rugi. Dengan penerapan budaya K3 yang baik dan benar, perusahaan dapat menekan anggaran pengeluaran yang muncul akibat insiden kecelakaan dan kesehatan kerja.
4. Mematuhi Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
K3 telah di atur dalam UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan PP No. 50 Tahun 2012. Dengan menerapkan K3, perusahaan telah mematuhi hukum yang berlaku.
Dengan penerapan K3 yang baik, perusahaan dapat meminimalkan kecelakaan, membangun citra positif melalui pencapaian zero accident, serta mengurangi beban biaya akibat kecelakaan. Selain itu, penerapan K3 yang efektif juga dapat memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, komitmen terhadap K3 sangat penting untuk kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan perusahaan.
REFRENSI :
Bariyah Nurul, Trisnawati Elly, & Suwarni Linda. (2018). ANALISIS KECELAKAAN KERJA PADA BAGIAN PENGOLAHAN MAKANAN DI INSTALASI GIZI RSUD DR. SOEDARSO PONTIANAK. Jurnal Kesehatan Masyarakat Khatulistiwa, 5. https://doi.org/10.29406/jkmk.v5i4.1757 Suatu,
D. I., Korneilis, P., & Gunawan, W. (2018). MANFAAT PENERAPANSISTEM MANAJEMEN K3 DALAM UPAYA PENCAPAIAN ZERO ACCIDENT. In Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (SIMIKA) (Vol. 1).
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/Kecelakaan-Kerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.