karin nindia

Praktik Kasus Penyuapan, Konsep Jual Beli Bangku dalam Pendidikan

Politik | 2024-11-08 02:11:56

Kasus jual beli bangku di sekolah masih menjadi masalah serius dalam dunia pendidikan. Masih banyak orang tua siswa melakukan cara tersebut sehingga menciptakan ketidak adilan bagi masyarakat yang tidak memiliki uang.

Fenomena permainan jual beli bangku dari pihak sekolah untuk beberapa orang tua murid agar anaknya tetap bisa menjadi murid di sekolah favorit dengan harga tawaran yang beragam. Semakin tinggi citra sekolah favorit yang dituju maka semakin besar harga yang ditawarkan kisaran 5 juta - 10 juta lebih.

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Sektor Pendidikan Tahun 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 24,6 persen responden menyatakan bahwa siswa yang diterima di sekolah karena memberikan imbalan pada pihak sekolah. Serta, 42,4 persen guru menyatakan sebenarnya siswa tidak layak diterima, tetapi dengan adanya tindakan transaksi nakal tersebut, siswa tetap diterima di sekolah itu.

Kejadian ini terus berulang dan belum ada titik terangnya, banyak orang tua dan murid menyalahkan sistem yang masih diskriminatif dan tidak adil. Sejumlah orang tua beranggapan bahwa tidak apa bayar besar di awal untuk sekolah negeri, dibandingkan harus membayar di sekolah swasta yang harganya lumayan besar. Kejadian tersebut adalah bukti bahwa biaya pendidikan di Indonesia belum merata, dan sistem hukum yang belum tegas di dunia pendidikan sehingga masyarakat lambat laun menganggap hal tersebut sudah biasa dan tidak sedikit yang mengambil tindakan tersebut.

Pendidikan yang adil dan transparan menjadi tuntutan masyarakat. Diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian khusus dan bertindak tegas dalam kasus praktik jual beli bangku untuk menciptakan pendidikan yang adil.

Pembangunan dan kualitas dalam dunia pendidikan harus menjadi rombakan paling penting dan utama saat ini agar nilai aksesibilitas pendidikan terjamin dari segala wilayah agar tidak terjadinya kecurangan. Sistem beasiswa yang semakin di perluas dan di perhatikan karena semakin tinggi penduduk indonesia setiap tahunnnya sehingga harus tercipta nya keseimbangan.

Dana bantuan harus lebih banyak peninjauan agar tidak salah sasaran, jadikan sistem tersebut bukan hanya untuk kalangan bawah dan kalangan berprestasi saja, tetapi untuk kalangan middle yang dengan memiliki jiwa ingin belajar yang tinggi juga seharusnya bisa menjadi pertimbangan.