Rut Sri Wahyuningsih

Paksakan Rasa Puas Berbalut Pencitraan

Gaya Hidup | 2024-10-16 22:38:53

Senin pagi, 14 Oktober 2024, Tim terjun payung Polri membentangkan foto Presiden Jokowi di langit Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Aksi ini menjadi bagian dalam rangkaian ‘Apel Kesiapan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Panji yang terbentang di udara tersebut memperlihatkan foto Jokowi disertai ucapan terima kasih kepada pemimpin yang 10 tahun sudah menjabat sebagai kepala negara Indonesia.

Bersamaan dengan pengibaran panji Presiden Jokowi dianugerahi Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana dari Polri sekaligus diangkat sebagai warga kehormatan Brimob. Penyerahan medali diserahkan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Setelahnya, presiden juga memberi tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada tujuh satuan kerja Polri dalam apel. Tanda kehormatan Nugraha Sakanti merupakan penghargaan bagi kesatuan di lingkungan Polri yang telah berjasa dan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara (tempo.co, 14-10-2024).

Beberapa pekan setelah penurunan pimpinan, seolah presiden hendak meninggalkan kesan terbaiknya. Bahkan beberapa media sudah memberikan sejumlah pendapat tentang kepemimpinan Jokowi yang berangkat dari walikota Solo. Termasuk belasan dosa kebijakan presiden kepada rakyatnya.

Dari sisi pemberantasan korupsi, Lembaga survei Indikator Politik menyampaikan, mayoritas responden menilai buruk. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dengan perolehan angka 30,4 persen. Sedangkan, sebanyak 7,3 persen responden meyakini pemberantasan korupsi sangat buruk.

Hanya 1,4 persen responden yang menilai pemberantasan korupsi berjalan sangat baik. Sedangkan, 24,6 persen menilai pemberantasan korupsi baik. 31, 7 persen menilai sedang. Lalu, sebanyak 4,5 persen menilai tidak tahu.

Dari sisi kinerja penegak hukum sebanyak 2,5 persen responden meyakini penegakan hukum berjalan sangat baik. Lalu, sebanyak 39,3 persen berjalan baik. 33,7 Persen responden menilai sedang. Lalu, 19,9 persen responden menilai buruk dan 2,9 persen sangat buruk.

Survei indikator politik, Indonesia ini melibatkan 3.540 responden di seluruh Indonesia. Indikator menggelar survei ini pada 22-29 September 2024. Penarikan sample menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen (tempo.co,4-10-2024).

Rakyat Puas akan Kinerja Pemerintah?

Rerata dari hasil survei, pemerintah dinilai berkinerja baik dalam mengurus rakyat. Faktanya ini hanyalah polesan dan fix hanyalah pencitraan karena kondisi real penduduk tidaklah demikian. Gejolak rakyat yang menuntut keadilan masih terus bergema. Rakyat masih belum melihat keberpihakan negara kepada kebutuhan mereka.

Negara sejatinya sejatinya masih menghadapi banyak persoalan di tengah masyarakat. Namun pencitraan menutupi semua itu dan rakyat tetap saja menjadi obyek penderita. Sebab lebih banyak kebijakan yang menunjukkan keberpihakan negara pada oligarki dan bukan kepada rakyatnya sendiri, seperti Naiknya PPN, pembatasan subsidi BBM, perampasan tanah adat demi Proyek Strategis Nasional ( PSN), dan lainnya.

Berganti wakil rakyat, juga tak menjamin kebutuhan rakyat akan terpenuhi dengan baik. Selain formasi DPR hari ini yang mayoritas berisi dinasti keluarga, suami istri ataupun aktifis partai, di tingkat daerah begitu resmi dilantik langsung mengajukan pinjaman dengan jaminan Surat Keputusan (SK) mereka. Kemudian fasilitas biaya rumah hingga nominal Rp 50 juta menggantikan rumah dinas yang “ sudah tak layak”.

Sepertinya harapan rakyat untuk diurusi negara dengan baik dan benar semakin jauh dari kenyataan, mungkinkah muncul empati dari mereka yang menyebut dirinya wakil rakyat? Ditambah dengan kabinet gendut para menteri. Berisikan beberapa wajah lama, pengusaha, pimpinan partai dan selebriti bahkan imam masjid yang viral karena mencium kepala pimpinan tertinggi umat khatolik di halaman masjid kaum muslimin.

Islam Jaminan Hakiki Pengurus Umat

Meski rezim lama bakal diganti yang baru, sudah bisa dipastikan rakyat masih harus menelan pil pahit sebab warna pemerintahan mereka masih sama. Satu-satunya yang belum kita terapkan, adalah Islam kafah. Sebab sejatinya Islam bukan hanya akidah dan ibadah yang diatur, namun juga bagaimana bangun negara dan terutama mengurusi urusan rakyat dengan syariat.

Islam menjadikan negara sebagai pengurus rakyat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Negara juga memiliki aparat yang handal, professional dan tentu saja amanah dan beriman. Aparat seperti ini adalah buah dari penerapan sistem pendidikan berdasarkan akidah Islam dan sistem lainnya yang juga berdasarkan Islam.

Rakyat Islam melarang pencitraan dan menjunjung tinggi kejujuran. Sebab, setiap amanah ada pertanggungjawaban kepada Allah. Maka bagaimana bisa ala kadarnya dalam penunaian semua amanah dengan sebaik- baiknya dan secara profesional?

Maka, bukankah menjadi kewajiban kita sebagai kaum muslim berjuang mengupayakan Islam diterapkan tak hanya sebagai pengatur ranah privat tapi juga global? Wallahualan bissawab.