Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 % merupakan suatu hal yang diharapkan guru, siswa, orang tua siswa, dan bahkan pengelola kantin. Tentunya harapan itu harus sejalan dengan berakhirnya wabah covid 19, jika tidak rasa was-was tetap senantiasa menyelimuti. Alasan berharap PTM 100 % karena terjadi learning loss dan berbagai arena permasalahan lainnya, diantaranya : Ada siswa mengalami depresi hingga bunuh diri karena tugas yang menumpuk. Orang tua stress karena beban mendampingi anak daring dan tenaga pendidik juga mengalami kesulitan mengejar target pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Akhirnya harapan itu pun terwujud, pembelajaran 100 % pun dimulai diawal semester genap tahun ajaran 2021/2022, tepatnya di bulan Januari seiring dengan mulai menurunnya kasus covid 19. Ironisnya bukan hanya pembelajaran saja yang 100 % tapi semua kegiatan 100 % , termasuk pariwisata. Pada saat itu pandemi belum berakhir, namun banyak masyarakat yang sudah mulai abai dengan prokes. Prokes hanya tinggal teori, yang mempraktekkan hanya sedikit. Namun sangat disayangkan kebijakan ini tidak didukung dengan solusi tuntas dalam penangganan pandemi. Sementara virus ini masih terus mengintai manusia tak terkecuali anak didik yang akan mengikuti PTM 100 persen. Karena dari data di lapangan walaupun masyarakat yang telah mendapatkan vaksin lengkap sampai dosis kedua tidak menutup kemungkinan untuk tertular virus omicron ini. Ditambah lagi tidak ada pembatasan ketika nataru, sehingga mobilitas pun tinggi. Jadi memaksakan PTM di tengah wabah sangatlah berisiko bagi keselamatan anak. Padahal, anak-anak adalah aset bangsa yang harus dijaga kesehatannyaKini kasus covid 19 mulai merangkak naik, prediksi para pakar tidak meleset karena mereka sudah memperingatkan Pemerintah sedari awal tentang risiko mengenai kebijakan PTM 100% saat ini. Walaupun grafiknya sudah melandai, tetapi tetap saja wabah masih ada. Beberapa kalangan mengehendaki penghentian PTM 100 %. Namun, Pemerintah menolak ususlan penghentian PTM krn kasus covid, malah tetapkan PTM 50% karena kegiatan pemerintahan lain juga dibuka. Sementara menanggapi desakan ortu, kemdikbud memberi pilihan pada Ortu apakah PJJ atau PTM. Kebijakan ini justru membingungkan dan membuat standar pembelajaran tidak terkontrol krn setiap orang bisa menetapkan sesuai pertimbangan sendiri. Berkaca dari hal ini sehariusnya pemerintah mengambil solusi yang tuntas bukan solusi tambal sulam yang tidak menyelesaikan masalah.Apabila kita telusuri secara mendasar ideologi Kapitalisme sedang merajai dunia saat ini dan pasti kebijakan pendidikan pun akan bermuara pada ideologi ini. Sungguh tak mengherankan, para kapitalis tidak akan memikirkan dampak kepada generasi bangsa melainkan fokus mereka adalah untung dan rugi. Dampaknya terciptalah sistem pendidikan yang sangat rapuh, tidak memiliki akar yang kuat untuk membentuk generasi apalagi dengan hadirnya pandemi.Seandainya waktu awal pandemi bisa menerapkan kebijakan penguncian wilayah yang terjangkit (lockdown), bisa jadi umur wabah tidak akan selama ini. Andai juga kebijakan fokus pada keselamatan manusia bukan pada lainnya, masalah akan selesai dengan tuntas.Islam tidak akan menyekat permasalahan kehidupan dan agama karena seluruh penyelesaian permasalahan kehidupan–termasuk wabah–membutuhkan aturan Sang Pencipta. Aturan Allah Swt.Nanik Ika, S.PdKediri
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
Nanik Ika
