nur kamila

Menakar Peluang Ridwan Kamil dipilih Presiden Jokowi Pimpin IKN Nusantara

Info Terkini | 2022-01-24 07:19:57

Nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil marak dikatakan sebagai calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) sasaran Presiden Joko Widodo. Pertaruhan ini ada saat Jokowi ungkap persyaratan pimpinan IKN Nusantara yang akan dia tunjuk.

Presiden detil mengatakan figur yang dia harapkan, yaitu pernah pimpin wilayah dan berdasar belakang arsitek.

"Sekurang-kurangnya pernah pimpin wilayah dan punyai latar belakang arsitek," kata Jokowi saat berjumpa dengan beberapa pimpinan redaksi mass media nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022),

Awalnya, pada Maret 2020 Jokowi sempat mengatakan beberapa nama, dimulai dari bekas kepala wilayah sampai bekas menteri.

Beberapa nama itu yaitu, bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bekas Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, bekas Menteri Penelitian dan Tehnologi Bambang Brodjonegoro, dan bekas Direktur Khusus Wijaya Kreasi (WIKA) Tumiyana.

"Calon banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkapkan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Dengan persyaratan terkini yang Jokowi sebut, karena itu luruh telah kesempatan empat figur yang pernah disebut Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN. Karena, ke-4 nama itu tidak berdasar belakang arsitek.

Tetapi, Ahok dan Azwar Anas minimal penuhi satu persyaratan, yaitu pernah pimpin satu wilayah.

Sangkaan khalayak juga sekarang meruncing pada empat nama, satu diantaranya Ridwan Kamil. Disamping itu, ada juga nama bekas Wali Kota Surabaya yang sekarang memegang Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Lalu, dari 4 nama itu, siapakah yang paling berkesempatan dipilih Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN? Peluang Ridwan Kamil Pemerhati politik dari Kampus Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin memandang, Ridwan Kamil mempunyai kesempatan jadi figure yang diputuskan Jokowi, tetapi kekuatannya kecil.

Karena, Emil, demikian panggilannya, sangat terbuka atas kemauannya mencalonkan diri di Pemilihan presiden 2024. Oleh karena itu, menurut Ujang, Emil semakin lebih konsentrasi pada pendekatan partai sebagai kendaraan politiknya di 2024.

"Bila dipilih jadi kepala otorita IKN oleh Jokowi dan ia ingin, karenanya dapat mempersempit ruangan geraknya dalam pencapresan," kata Ujang ke Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).

"Karena Jokowi bisa jadi minta figure yang diputuskan jadi kepala IKN itu perlu konsentrasi bangun IKN secara baik, tidak untuk turut pencapresan," sambungnya.

Akan tetapi, menurut Ujang, bukan mustahil Emil terima pinangan Jokowi andaikan memang dipilih sebagai Kepala Otorita IKN. Karena, selainnya kedudukan itu satu tingkat dengan menteri, sampai sekarang Emil belum mempunyai partai yang terang siap mengangkatnya di Pemilihan presiden kedepan.

Baca Juga: Aplikasi Penghasil Uang Tercepat >> DISINI

"Bila nyapres belum pasti dapat. Selainnya tidak punyai partai, RK kepopuleran masih di papan tengah, kalah oleh Prabowo, Anies, dan Ganjar," katanya. Kalah dari Risma? Sementara, membaca ini, riset politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, memandang, kesempatan Risma untuk dipilih sebagai Kepala Otorita semakin besar daripada Emil atau 3 kepala wilayah yang lain.

Menurut Adi, tidak mungkin untuk Emil, Danny, atau Nova diputuskan sebagai Kepala Otorita, ingat ke-3 nya hingga saat ini masih memegang sebagai kepala wilayah. Dari 4 nama, cuman Risma yang memegang sebagai menteri, hingga bisa setiap saat tinggalkan kedudukannya.

"Beberapa nama kepala wilayah yang masuk persyaratan Jokowi itu cuman Risma yang relatif aman," kata Adi ke Kompas.com, Sabtu (22/1/2022). "Jika Ridwan Kamil atau kepala wilayah yang lain masih aktif kelihatannya benar-benar tidak mungkin karena mustahil mereka stop di tengah-tengah jalan sebagai kepala wilayah yang diputuskan langsung rakyat. Itu sama seperti mengkhianati sangat rakyat," sambungnya.

Selain itu, menurut Adi, khalayak ada banyak yang jagokan Ahok dan Bambang Brodjonegoro. Akan tetapi, Adi menjelaskan, susah menerka kemauan Jokowi ingat dia sering lakukan manuver yang arahnya susah dibaca.

"Yang terang siapa saja yang diputuskan nanti, tentu dipandang punyai kapabilitas dan tentu saja punyai hubungan dengan presiden," katanya.

Figure lain

Berkaitan ini, pemerhati tata kota dari Kampus Trisakti, Nirwono Joga, menjelaskan, akan lebih bagus bila kepala ibukota baru sebagai figure yang punyai kekuatan dalam pembangunan infrastruktur secara tehnis, yang pahami benar rencana IKN.

Karena, Jokowi pernah menarget upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024 dikerjakan di ibukota negara baru.

Dengan sasaran itu, kata Nirwono, pembangunan infrastruktur jadi yang khusus.

Minimal, sepanjang 2022-2024, project IKN akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, aliran air, air bersih, perumahan, dan beberapa gedung pemerintah seperti istana kepresidenan dan gedung MPR/DPR.

"Yang lebih bernilai yang pahami pembangunan infrastruktur, dia ketahui semenjak awalnya rencana s/d penyiapan pembangunan," kata Nirwono ke Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).

Dengan persyaratan itu, Nirwono memandang, semakin lebih bagus bila Kepala Otorita IKN dipilih dari elemen Kementerian Tugas Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang semenjak awalnya ketahui sangkut-paut rencana pembangunan ibukota negara.

Karena, semenjak 2 tahun kemarin Kementerian PUPR telah mempersiapkan project perpindahan ibukota, dimulai dari mengadakan sayembara design IKN, sampai membuat satgas (satuan tugas) rencana IKN.

Pemilihan kepala otorita dari elemen Kementerian PUPR dipandang akan mempermudah dan percepat penerapan pembangunan di calon ibukota baru.

Berkaitan beberapa nama yang terakhir tersebar seperti Ridwan Kamil sampai Risma, menurut Nirwono, semakin lebih bagus bila dipilih sebagai Kepala Otorita masa seterusnya atau saat pembangunan infrastruktur di ibukota baru telah selesai.

Karena, saat periode itu datang dan ibukota baru memulai diisikan oleh beberapa petinggi negara dan ASN, diperlukan figur kepala otorita yang sempat punyai pengalaman pimpin wilayah.

"Sesudah lima tahun awalnya, sesudah telah ada gedungnya, sesudah ada ASN yang masuk, mulai pikirkan pembangunan pemerintah wilayah, mulai ada orangnya, itu baru memulai silahkan kita kerja-sama dengan pemda sekelilingnya, kekuatan sebagai kepala wilayah diperlukan," kata Nirwono.

Oleh karena itu, Nirwono mengharap presiden tidak terjerat pada elemen diplomatis saat menentukan pimpinan ibukota negara baru.

Karena, pemilihan Kepala Otorita IKN taruhan pada kesuksesan sasaran perpindahan ibukota. "Dalam 2 bulan di depan akan tentukan.

Jika kelak semakin banyak factor politiknya, karena itu saya jamin 2024 tidak diwujudkan (berpindah ibukota) karena kebanyakan masalah yang perlu ditemui oleh pimpinan yang semakin banyak background politiknya," pungkas Nirwono.