Republika
Wujudkan Papua Aman dari OPM, Dukung dan Apresiasi Kinerja Aparat Keamanan
Info Terkini | 2024-09-05 19:44:18
Oleh: Olivia Sabo )*
Keamanan dan stabilitas di Papua terus menjadi perhatian utama pemerintah, terutama mengingat terus berlanjutnya teror yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Aksi-aksi kekerasan yang dilancarkan oleh kelompok ini tak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga menebar ketakutan di kalangan masyarakat setempat.
Dukungan penuh dari semua pihak, termasuk masyarakat luas, sangat diperlukan untuk memperkuat upaya aparat keamanan dalam menanggulangi ancaman ini. Menjaga Papua tetap aman bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa yang ingin melihat wilayahnya hidup dalam damai dan sejahtera.
Baru-baru ini, Papua kembali diguncang oleh serangkaian aksi teror yang dilakukan oleh OPM. Insiden penembakan yang melibatkan pesawat sipil dan truk di wilayah ini menjadi bukti nyata bahwa ancaman dari kelompok separatis tersebut masih sangat nyata.
Pada 1 September lalu, sebuah truk yang melintas di Kampung Kali Kasuari, Jalan Trans Nabire-Enaro, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, menjadi sasaran penembakan oleh anggota OPM. Akibat dari serangan tersebut, supir truk bernama Laa Duwi mengalami luka tembak di bagian kakinya.
Peristiwa ini mengundang keprihatinan banyak pihak, terutama karena aksi-aksi kekerasan seperti ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat yang ingin menjalani aktivitas dengan tenang.
Kepala Operasi Damai Cartenz 2024, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa pelaku penembakan ini diduga kuat merupakan anggota OPM. Pihaknya saat ini sedang melakukan pengejaran dan penyelidikan intensif untuk mengungkap identitas pasti dari kelompok OPM yang terlibat dalam serangan tersebut. Satgas Damai Cartenz juga telah memberikan perawatan medis kepada korban di RSUD Pratama Dogiyai, sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Paniai untuk penanganan lebih lanjut.
Aksi teror ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sehari sebelum insiden penembakan truk, OPM juga melakukan penyerangan terhadap pesawat sipil di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Insiden ini terjadi pada 30 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIT.
Menurut informasi yang disampaikan oleh Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, Sebby Sambom, serangan tersebut dilakukan oleh kelompok TPNPB OPM Intan Jaya di bawah pimpinan Tipagau.
Mereka tidak hanya menargetkan pesawat sipil, tetapi juga menyerang pos militer yang dijaga oleh anggota TNI. Baku tembak antara pasukan OPM dan militer Indonesia pun terjadi selama sekitar 15 menit, sebelum akhirnya situasi dapat dikendalikan.
Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa OPM masih aktif melakukan aksi-aksi yang mengancam keselamatan masyarakat Papua. Kelompok ini juga tidak segan-segan melancarkan serangan terhadap aparat keamanan dan sarana transportasi, yang seharusnya menjadi fasilitas yang aman bagi masyarakat.
Selain itu, ancaman dari OPM untuk menggagalkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Intan Jaya semakin memperlihatkan upaya mereka untuk mengacaukan proses demokrasi di Papua.
Dalam situasi seperti ini, dukungan terhadap kinerja aparat keamanan menjadi sangat penting. Aparat keamanan, baik dari Polri maupun TNI, telah berupaya maksimal untuk menjaga ketertiban dan stabilitas di Papua.
Mereka tidak hanya berperan dalam menghadapi kelompok separatis seperti OPM, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat Papua dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut.
Namun, peran masyarakat juga tidak kalah penting. Masyarakat di Papua, dan juga seluruh Indonesia, perlu menunjukkan sikap solidaritas dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat, aparat keamanan akan semakin kuat dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, dukungan dari masyarakat juga dapat menjadi pesan kuat bagi OPM bahwa aksi-aksi mereka tidak akan menggoyahkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
Selain itu, pemerintah juga perlu terus meningkatkan dialog dan pendekatan persuasif kepada masyarakat Papua. Dengan dialog yang intensif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami situasi yang sebenarnya dan tidak mudah terprovokasi oleh propaganda OPM.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembangunan di Papua berjalan dengan baik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari keberadaan pemerintah di wilayah tersebut.
Pembangunan yang merata di seluruh Papua dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah separatisme. Dengan adanya pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, diharapkan kesejahteraan masyarakat Papua akan meningkat dan keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia semakin berkurang.
Dalam konteks ini, peran tokoh masyarakat dan pemimpin adat juga sangat penting. Mereka memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat setempat dan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.
Selain itu, media juga memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan objektif mengenai situasi di Papua. Media dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan informasi yang tepat, diharapkan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang disebarkan oleh OPM.
Pada akhirnya, menjaga keamanan dan stabilitas di Papua menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia yang aman dan damai. Oleh karena itu, mari kita dukung dan apresiasi kinerja aparat keamanan yang telah bekerja keras untuk menjaga keamanan di Papua.
)* Mahasiswa Hukum Universitas Yapis Papua
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
