siti suryani
Industri Tekstil Menjerit, Produk Import Melejit
Agama | 2024-08-22 05:41:19Industri tekstil merupakan salah satu industri yang berperan penting dalam perekonomian nasional, faktanya ndustri ini mengalami pasang surut dan menghadapi beragam kendala dalam perkembangannya. Adanya pakaian import dari Cina yang terus terjadi, bahkan hingga kualitas terendah. Hal ini menambah terpuruknya indistri nasional
Menurut Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho, industri tekstil dan industri pakaian jadi di dalam negeri yang terpuruk dan menilai pemerintah enggan mengambil risiko untuk menyelamatkan industri tekstil.
Sikap pemerintah yang dinilai lebih memprioritaskan program hilirisasi pertambangan dibanding industri tekstil padahal , industri tersebut memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, hal ini disampaikan oleh Andry dalam diskusi publik INDEF secara daring bertajuk 'Industri Tekstil Menjerit, PHK Melejit'. Pihaknya berharap kepada Joko Widodo selaku preside untuk ikut andil dalam melihat keterpurukan industri tekstil, dimana memberikan kontribusi tenaga kerja yang cukup besar. ( CNN Indonesia )
Adanya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 terkait kebijakan impor, yang memudahkan import masuk sehingga mengancam industri lokal dengan banjirnya produk import dengan harga murah, menjadi salah satu penyebab utama turunnya industri tekstil dalam negeri, dimana industri kecil kalah saing dengan produk luar negeri yang murah di pasaran. pemerintah seperti membuka keran impor selebarnya tanpa mempertimbangan kondisi industri tekstil nasional yang sudah terpuruk. Hal ini mendatangkan masalah yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi ribuan pekerja.
Badai krisis tekstil mengakibatkan banyaknya perusahaan tutup sehingga menumbuhkan gelombang PHK, dimana pengangguran dan kemiskinan kian menjamur. Tidak adanya peran negara dalam membantu industri dalam negeri kecuali hanya sebagai regulator tanpa mampu melindungi dan membantu dari keterpurukan perusahaan nasional. Kekuatan para kapitalis yang memegang kendali atas perekonomian dalam negeri.
Sistem ekonomi kapitalisme telah nyata membuat kerusakan yang terjadi di bumi, akibat keserakahan dari sekelompok manusia dengan menjajah manusia yang lainnya. Kapitalisme dengan asas sekulerisme menihilkan agama, sehingga tidak ada nilai moral dan spiritual dalam menjalankan politik ekonominya, apapun akan dilakukan selama ada manfaat dan keuntungan materi semata. Dalam sistem kapitalisme, dimana aturanya lahir dari akal manusia yang sifatnya lemah dan terbatas, kebijakan yang dalam sistem ini menimbulkan persengkataan, perselisihan dan sumber segala kerusakan.
Politik ekonomi dalam Islam tentu berbeda dengan sistem kapitalisme. Dalam Islam seorang pemimpin itu adalah penggembala yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Tugas utama pemimpin adalah mengurusi urusan rakyat dengan aturan Islam, bukan mengurusi kebutuhan dan kepentingan pengusaha atau para pemilik modal.
Dalam Islam keberadaan Industri dalam negeri itu boleh, hal ini tergantung barang yang diproduksi, jka barangnya haram, hukumnya haram. Industri dalam Islam boleh dimiliki individu, selama barang yang dikelolanya tidak termasuk dalam kepemilikan umum, seperti tambang, haram hukumnya jika dimiliki individu.
Dalam aktivitas ekonomi yang dijalankan, terkait alat pemuas kebutuhan berupa barang atau jasa yang diproduksi harus didistribusikan kepada setiap warga negara dengan memperhatikan standar halal haram. Islam membedakan antara kebutuhan dan keinginan, penanganan keduanya dikembalikan kepada syariat.
Pengelolaan Industri Dalam Islam
Dalam Islam aturan Industri tambang hanya boleh dikelola negara dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Industri tambang haram dimiliki dan dikelola oleh individu maupun ormas apalagi oleh pihak asing. Islam juga mengharamkan kerja sama dalam bentuk apa pun dengan negara yang jelas memerangi Islam dan kaum muslim.
Dengan aturan seperti ini tidak akan ada negara asing ataupun oligarki yang mempermainkan umat. Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, tidak akan ada yang berani menjajah dan menjarah kekayaan kaum muslim seperti saat ini. Negara yang bebas dari intervensi negara manapun serta berdaulat dalam menentukan kebijakan pemerintahan.
Dalam pemerintahan Islam juga mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pemberian modal usaha, bimbingan usaha, serta meniadakan berbagai pungutan liar sehingga muncul banyak wirausahawan di berbagai bidang, hal ini menjadi peluang membuka lapangan kerja. Dengan demikian dari serangkaian kebijakan ini, rakyat akan terjamin mendapatkan pekerjaan.
Semua akan terealisasi manakala Islam diterapkan dalam seluruh aspek dalam bingkai institusi Khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah, untuk menjalankan tugasnya menerapkan Islam secara kafah.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
